Shopee & Tokopedia Kembalikan Pajak Penjual – Dampak Penundaan PPh Pasal 22 hingga 2026

Ringkasan Singkat

• Direktorat Jenderal Pajak menunda pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% hingga 31 Oktober 2026.
• Shopee dan Tokopedia menghentikan pemotongan pajak sejak 6 Agustus 2024 dan akan mengembalikan dana secara otomatis paling lambat September 2026.
• Blibli menunggu petunjuk resmi untuk proses restitusi, sementara penjual tidak perlu melakukan tindakan apa pun.

Jalan tengah pemerintah dan e‑commerce kini berujung pada penundaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas pemungutan PPh Pasal 22 untuk marketplace. Keputusan ini memberi ruang napas bagi penjual di platform Shopee dan Tokopedia yang selama periode 1‑5 Agustus 2024 telah dipotong pajak sebesar 0,5%.

Menurut pernyataan resmi, Shopee menghentikan pemungutan pajak pada 6 Agustus 2024 pukul 00:00 WIB dan akan memulai proses pengembalian secara bertahap mulai 14 Agustus 2024 hingga 30 September 2026. Penjual dapat memantau status pengembalian melalui Seller Centre – menu Saldo Penjual → Penyesuaian. Semua proses dilakukan otomatis oleh sistem, sehingga tidak diperlukan intervensi manual.

Tokopedia mengikuti langkah serupa dengan menghentikan pemotongan pada 6 Agustus 2024 pukul 17:00 WIB dan menjanjikan restitusi paling lambat 30 September 2026. Waktu pengembalian dapat bervariasi tergantung pada pencatatan transaksi masing‑masing, namun platform menjamin proses otomatis dan transparan.

Blibli, meski juga menghentikan pemungutan pada tanggal yang sama, masih menunggu arahan resmi DJP mengenai mekanisme restitusi. Untuk penjual yang terdampak, Blibli berkomitmen menyelesaikan penyesuaian paling lambat akhir Agustus 2026.

Analisis Pakar

Penundaan PPh Pasal 22 ini menandai titik balik penting dalam kebijakan fiskal digital Indonesia. Dari perspektif makroekonomi, kebijakan ini mengurangi beban biaya transaksi bagi UMKM yang mengandalkan marketplace sebagai saluran utama penjualan. Dengan mengembalikan pajak secara otomatis, platform mengurangi risiko cash‑flow negatif yang dapat menghambat pertumbuhan penjual kecil.

Namun, kebijakan penangguhan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan pajak jangka panjang. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara meningkatkan kepatuhan pajak digital dan menjaga iklim usaha yang kompetitif. Jika penundaan berlanjut hingga 2026, potensi kehilangan penerimaan pajak negara dapat mencapai ratusan miliar rupiah, mengingat volume transaksi e‑commerce yang terus meningkat.

Bagi investor, sinyal ini memperkuat posisi Shopee dan Tokopedia sebagai pemain yang responsif terhadap regulasi. Kemampuan mereka mengelola restitusi secara otomatis meningkatkan kepercayaan pengguna dan dapat menjadi keunggulan kompetitif melawan platform yang masih bergantung pada proses manual.

Ke depan, penting bagi regulator untuk menyusun kerangka kerja yang jelas mengenai mekanisme pemungutan dan restitusi pajak digital, termasuk standar pelaporan yang transparan. Hal ini tidak hanya akan menstabilkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku e‑commerce dan penjual di seluruh Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan tepatnya Shopee dan Tokopedia akan mengembalikan pajak yang sudah dipotong?
  A: Shopee akan memulai pengembalian mulai 14 Agustus 2024 dan selesai paling lambat 30 September 2026; Tokopedia menjanjikan pengembalian paling lambat 30 September 2026.
• Q: Apakah penjual harus melakukan tindakan khusus untuk menerima pengembalian pajak?
  A: Tidak. Pengembalian dilakukan otomatis melalui sistem masing‑masing platform dan dapat dilihat di menu saldo penjual.
• Q: Mengapa Blibli belum mengumumkan jadwal pengembalian pajak?
  A: Blibli masih menunggu petunjuk resmi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai mekanisme restitusi, namun proses penyesuaian dijanjikan selesai paling lambat akhir Agustus 2026.