Sumenep Alih Lahan Sport Center Jadi Sekolah Rakyat: 7,1 Hektar Siap Bangun, Tapi Tantangan Besar Menanti

Ringkasan Singkat

• Sumenep menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare, semula dialokasikan untuk sport center, kini dialihkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat permanen.
• Lahan berlokasi di Desa Gunggung, tepat di seberang Universitas Wiraraja, namun masih memerlukan perbaikan akses jalan.
• Pejabat daerah, termasuk Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, berjanji proyek dapat dimulai tahun ini, sambil menunggu persetujuan dari Kementerian Sosial.

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengumumkan kesiapan lahan seluas 7,1 hektare untuk mendirikan Sekolah Rakyat permanen. Tanah yang semula direncanakan menjadi sport center ini terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, tepat di seberang Universitas Wiraraja. Menurut Kabid Linjamsos Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumenep, R. Erwien Hendra Laksmono, lokasi ini dipilih sebagai alternatif setelah lokasi pertama gagal memenuhi kriteria teknis.

Pada Sabtu (8/8), tim gabungan yang dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib melakukan peninjauan lapangan bersama tenaga ahli Menteri Ahmad Rifai, Kabid Tata Ruang Dinas PU, dan pejabat daerah lainnya. "Status lahan milik Pemkab dengan luas 7,1 hektare," ujar Erwien, menegaskan bahwa dokumen pengajuan sudah lengkap dan akan segera dikirim ke Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial.

Meski lahan berada tidak jauh dari Jalan Trunojoyo, akses kendaraan masih terbatas pada jalan desa yang belum diaspal dan perlu dilebarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur pendukung sebelum proyek dapat dimulai. Erwien menambahkan bahwa kepala dinas sosial dan PU akan segera ke Jakarta untuk mempercepat proses persetujuan.

Staf Khusus Menteri Sosial memuji komitmen Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo yang secara aktif mengubah rencana sport center menjadi fasilitas pendidikan, menyebutnya sebagai "legacy" yang dapat mengukir sejarah bagi Sumenep. Tenaga Ahli Menteri menekankan pentingnya pembentukan sekretariat bersama untuk mengkoordinasikan berbagai dinas—PU, Pendidikan, Sosial, dan Pertanian—agar persyaratan dapat dipenuhi secara cepat.

Sekolah Rakyat permanen ini direncanakan menggantikan fasilitas sementara yang saat ini menampung 76 siswa SD dan SMP di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 49. Dengan kapasitas terbatas dan beroperasi sejak 2025, kebutuhan akan gedung permanen menjadi semakin mendesak.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua hal utama yang belum mendapat sorotan cukup: pertama, transparansi alokasi anggaran. Mengalihkan lahan sport center menjadi sekolah memerlukan dana tambahan untuk infrastruktur jalan, sanitasi, dan fasilitas belajar. Namun, tidak ada rincian anggaran yang dipublikasikan, menimbulkan risiko pemborosan atau bahkan korupsi. Kedua, keberlanjutan operasional. Sekolah Rakyat memang menjadi prioritas pemerintah, tetapi tanpa dukungan berkelanjutan dari dinas terkait, fasilitas ini berpotensi menjadi “gedung kosong” setelah fase konstruksi selesai.

Pengawasan dari masyarakat sipil sangat penting. Pemerintah daerah harus menyediakan dokumen lengkap—rencana anggaran, timeline pembangunan, dan mekanisme pengawasan—yang dapat diakses publik. Tanpa itu, janji “dimulai tahun ini” hanya menjadi retorika politik yang mudah diulang setiap siklus pemilu.

Selanjutnya, perlu dipertanyakan apakah lokasi ini memang strategis bagi siswa. Meskipun dekat dengan Universitas Wiraraja, akses jalan yang masih belum memadai dapat menghambat mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Investasi pada perbaikan jalan desa harus menjadi bagian tak terpisahkan dari paket pembangunan sekolah.

Terakhir, peran Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dalam proyek ini patut dipantau. Kepemimpinan yang proaktif memang patut diapresiasi, namun harus diimbangi dengan akuntabilitas yang jelas. Jika tidak, proyek ini berisiko menjadi simbol “janji‑janji kosong” yang menggerogoti kepercayaan publik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Sumenep akan dimulai?
  A: Pemerintah daerah menargetkan mulai konstruksi pada akhir 2024, tergantung persetujuan dari Kementerian Sosial.
• Q: Apa saja tantangan utama yang dihadapi proyek ini?
  A: Tantangan utama meliputi perbaikan akses jalan, penyediaan anggaran yang transparan, dan koordinasi antar‑dinas.
• Q: Bagaimana cara masyarakat memantau penggunaan dana untuk proyek ini?
  A: Masyarakat dapat meminta dokumen anggaran publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan mengikuti rapat koordinasi yang biasanya dibuka untuk publik.