Skenario Damai Trump di Gaza: Hamas Berkomitmen Melucuti Senjata, Mengapa Netanyahu Ragu?

Ringkasan Singkat

• Komitmen Hamas: Kelompok pejuang Hamas menyatakan kesiapan untuk melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan kepada komite pemerintahan baru Gaza sesuai draf perdamaian bentukan AS.
• Dilema Politik Netanyahu: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak draf tersebut karena tekanan politik domestik menjelang pemilu ketat pada Oktober mendatang.
• Syarat Penarikan Pasukan: Utusan khusus Board of Peace mengklarifikasi bahwa penarikan militer Israel baru akan dilakukan setelah proses demiliterisasi Hamas selesai sepenuhnya.

Faksi perjuangan Palestina, Hamas, secara resmi menyatakan komitmennya terhadap fase terbaru dari rencana perdamaian komprehensif di Jalur Gaza. Rencana yang diinisiasi oleh Board of Peace—sebuah badan mediasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump—ini mencakup poin krusial berupa penyerahan persenjataan Hamas kepada komite pemerintahan transisi Palestina yang baru.

Namun, langkah maju dari pihak Palestina ini justru membentur dinding keras di Tel Aviv. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menyatakan keengganannya untuk menyetujui draf kesepakatan tersebut. Sikap kontras ini mencerminkan kompleksitas geopolitik yang tidak hanya melibatkan kalkulasi militer, tetapi juga pertaruhan politik domestik yang sengit di internal Israel.

Seorang pejabat senior Hamas yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa faksi-faksi di Gaza siap melangkah ke fase kedua kesepakatan, dengan syarat Israel juga menunjukkan komitmen serupa. Hamas mendesak Washington untuk menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonominya guna menekan pemerintahan Netanyahu agar tidak menyabotase peluang emas perdamaian ini.

Di sisi lain, keengganan Netanyahu sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri menjelang pemilu legislatif Israel yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Koalisi sayap kanan pimpinan Netanyahu menolak keras konsesi apa pun kepada Hamas, mengancam akan meruntuhkan pemerintahannya jika ia menyetujui penarikan pasukan dari Gaza sebelum Hamas benar-benar hancur.

Ketegangan sempat mereda setelah pertemuan antara perwakilan Israel dengan Utusan Tinggi Board of Peace, Nickolay Mladenov. Mladenov memberikan jaminan bahwa penarikan mundur Pasukan Pertahanan Israel (IDF) hanya akan dilakukan secara bertahap setelah proses demiliterisasi penuh terhadap Hamas selesai diverifikasi. Meskipun intensitas serangan udara dan darat IDF di Gaza dilaporkan menurun, operasi militer tetap berjalan dan terus memakan korban jiwa di kedua belah pihak.

Analisis Pakar

Dari perspektif hubungan internasional, dinamika terbaru di Gaza ini menunjukkan adanya pergeseran taktis yang sangat menarik. Keputusan Hamas untuk menerima draf pelucutan senjata di bawah pengawasan komite transisi adalah langkah diplomasi publik yang sangat cerdik. Dengan menyetujui syarat yang secara historis dianggap sebagai 'garis merah' bagi kelompok perlawanan, Hamas berhasil menggeser beban moral dan opini publik internasional ke pundak Israel. Kini, narasi global tidak lagi melihat Hamas sebagai pihak yang keras kepala, melainkan menyoroti keengganan Israel untuk menghentikan perang.

Di sisi lain, posisi Benjamin Netanyahu mengilustrasikan teori 'Two-Level Games' dalam negosiasi internasional, di mana seorang pemimpin harus menyelaraskan tuntutan internasional dengan stabilitas politik domestiknya. Bagi Netanyahu, menyetujui draf perdamaian saat ini adalah bunuh diri politik. Koalisi sayap kanan ultra-nasionalis yang menopang kekuasaannya memandang kompromi apa pun sebagai kekalahan. Dengan pemilu Oktober yang kian dekat, Netanyahu lebih memilih mempertahankan status quo konflik militer demi menjaga basis elektoralnya, meskipun hal itu harus mengorbankan inisiatif damai yang disokong oleh sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Selain itu, klausul 'penarikan pasukan setelah demiliterisasi penuh' yang diklarifikasi oleh Nickolay Mladenov menciptakan dilema keamanan (security dilemma) yang klasik. Bagi Hamas, menyerahkan senjata sebelum pasukan Israel ditarik sepenuhnya adalah risiko eksistensial yang sangat tinggi. Tanpa adanya jaminan keamanan dari pihak ketiga yang netral atau pasukan penjaga perdamaian PBB, proses transisi ini sangat rentan terhadap sabotase militer. Ketidakseimbangan kekuatan ini membuat draf perdamaian Trump tampak seperti instrumen kapitulasi terselubung bagi Hamas, alih-alih sebuah perjanjian damai yang setara.

Pada akhirnya, selama struktur politik domestik di Israel tidak memberikan ruang bagi solusi kompromi, dan selama AS tidak menggunakan tekanan nyata—seperti pembatasan bantuan militer—maka inisiatif damai dari Board of Peace ini kemungkinan besar hanya akan berakhir di atas kertas. Angka kematian yang terus bertambah sejak gencatan senjata Oktober lalu menjadi bukti nyata bahwa tanpa kemauan politik yang tulus dari para aktor utama, diplomasi tingkat tinggi hanya akan menjadi panggung retorika tanpa dampak nyata di lapangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu Board of Peace dan apa perannya dalam konflik Gaza?
A: Board of Peace adalah badan mediasi bentukan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan merancang, memfasilitasi, dan mengawasi implementasi rencana perdamaian serta transisi pemerintahan baru di Jalur Gaza.

Q: Mengapa Benjamin Netanyahu menolak draf perdamaian tersebut?
A: Netanyahu menghadapi tekanan politik domestik yang besar menjelang pemilu Oktober, di mana koalisi sayap kanan pendukungnya menolak keras segala bentuk konsesi atau penarikan pasukan sebelum Hamas hancur sepenuhnya.

Q: Kapan penarikan pasukan Israel dari Gaza akan dilakukan menurut kesepakatan terbaru?
A: Berdasarkan klarifikasi utusan Board of Peace, penarikan pasukan Israel baru akan dilakukan secara bertahap setelah proses perlucutan senjata (demiliterisasi) Hamas selesai sepenuhnya dan diverifikasi.