Kisah Kontras: Pembangunan Gemilang di Jammu & Kashmir India vs Krisis Hak Asasi di Kashmir Pakistan

Ringkasan Singkat

• Setelah pencabutan Pasal 370 pada 2019, wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India menunjukkan lonjakan infrastruktur, pariwisata, dan keamanan.
• Di sisi lain, wilayah PoJK yang berada di bawah administrasi Pakistan masih dilanda protes massal, tuduhan kekerasan aparat, dan penahanan aktivis.
• Video yang dipublikasikan oleh aktivis Aqeel Bhai memperlihatkan bentrokan di Rawalakot, menambah tekanan internasional pada pemerintah Pakistan.

Enam tahun setelah pemerintah India mencabut Pasal 370—yang selama puluhan tahun memberikan status otonomi khusus bagi Jammu dan Kashmir—wilayah tersebut telah mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah New Delhi menyoroti proyek‑proyek infrastruktur berskala besar, termasuk jaringan jalan raya, jalur kereta api, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baru. Sektor pariwisata, yang dulu terhambat oleh ketidakstabilan, kini kembali menarik ribuan wisatawan ke destinasi seperti Srinagar, Gulmarg, dan Pahalgam, memicu pertumbuhan hotel, transportasi, serta usaha kerajinan lokal.

Sementara itu, di sisi PoJK (Pakistan‑administered Kashmir), dinamika politik tetap tegang. Demonstrasi yang meningkat sejak pertengahan 2024 menuntut reformasi pemerintahan, kebebasan sipil, dan akhir penindasan. Aparat keamanan Pakistan dituduh menggunakan kekuatan berlebihan; video yang diunggah oleh aktivis media sosial Aqeel Bhai memperlihatkan penembakan di Chinar Chowk, Rawalakot, serta monumen peringatan yang menuliskan nama sekitar sepuluh korban tewas.

Organisasi lokal seperti Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JKJAAC) menyoroti penahanan tokoh inti mereka, Shaukat Nawaz Mir, yang ditangkap pada 30 Juni tanpa proses hukum yang transparan. Meskipun keluarga telah mengajukan habeas corpus pada 16 Juli, Mir belum dihadapkan ke pengadilan, menambah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Laporan media India (ANI) menekankan perbedaan mencolok antara kedua sisi Garis Kontrol (LoC). Di satu sisi, fokus pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilitas keamanan; di sisi lain, PoJK masih bergulat dengan gejolak politik, tuduhan pelanggaran HAM, dan tuntutan hak sipil yang lebih luas.

Analisis Pakar

Perbedaan perkembangan antara wilayah yang dikelola India dan Pakistan bukan sekadar hasil kebijakan administratif, melainkan mencerminkan dua paradigma geopolitik yang sangat berbeda. India, dengan agenda “integrasi penuh” pasca‑Penghapusan Pasal 370, berusaha menampilkan Kashmir sebagai contoh keberhasilan pembangunan terpusat, sekaligus memperkuat legitimasi politiknya di panggung internasional. Investasi infrastruktur yang masif berfungsi ganda: meningkatkan kualitas hidup penduduk sekaligus menurunkan ruang gerak kelompok separatis.

Pakistan, di sisi lain, menghadapi dilema struktural. Wilayah PoJK tidak hanya menjadi arena persaingan militer, tetapi juga simbol perjuangan identitas Kashmiri. Ketegangan internal—termasuk tuduhan kekerasan aparat dan penahanan aktivis—menggambarkan kegagalan pemerintah Islamabad dalam menyediakan ruang politik yang inklusif. Tanpa reformasi yang kredibel, ketidakpuasan dapat bereskalasi menjadi konflik yang lebih luas, memperparah kerentanan keamanan di seluruh kawasan.

Dari perspektif hubungan internasional, kedua negara kini berada di persimpangan kebijakan luar negeri yang menuntut mereka menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tekanan global. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan organisasi HAM internasional semakin menyoroti pelanggaran hak asasi di PoJK, sementara India berupaya menutup mata terhadap kritik terkait penindasan politik di wilayah yang baru diintegrasikan. Dinamika ini menambah kompleksitas dialog multilateral tentang Kashmir, yang selama ini terjebak dalam retorika bilateral.

Ke depan, keberlanjutan pembangunan di Jammu dan Kashmir akan sangat bergantung pada kemampuan New Delhi untuk mengatasi tantangan sosial‑ekonomi yang masih tersisa, seperti pengangguran muda dan ketimpangan regional. Di PoJK, solusi jangka panjang menuntut dialog inklusif antara pemerintah Pakistan, pemimpin masyarakat Kashmiri, dan mediator internasional, guna menghindari spiral kekerasan yang dapat mengancam stabilitas seluruh sub‑kontinen.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa dampak pencabutan Pasal 370 terhadap ekonomi Jammu dan Kashmir?
  A: Pencabutan tersebut membuka wilayah bagi investasi nasional dan internasional, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kunjungan wisatawan, yang secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi.
• Q: Mengapa PoJK masih mengalami protes massal?
  A: Protes dipicu oleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, penahanan aktivis tanpa proses hukum yang jelas, serta permintaan akan otonomi politik yang lebih besar.
• Q: Siapa Aqeel Bhai dan apa perannya dalam konflik ini?
  A: Aqeel Bhai adalah aktivis politik dan kreator konten media sosial yang mendokumentasikan bentrokan di Rawalakot, membantu menarik perhatian internasional pada situasi di PoJK.