20 Ormas Baru Dimasukkan FORMAS: Gerakan Pengawasan Pemerintah atau Alat Politik Prabowo?

Ringkasan Singkat

• Hashim Djojohadikusumo mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan baru dalam FORMAS pada peringatan HUT ke‑2 forum.
• Dengan penambahan ini, total keanggotaan FORMAS mencapai 103 ormas, termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
• Pihak pengurus menegaskan peran ormas sebagai pengawas dan pelaksana program pemerintah, sekaligus menyoroti kedekatan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta – Pada Jumat (7/8) malam, Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), secara resmi mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) baru yang bergabung dalam jaringan tersebut. Upacara berlangsung di Aula Universitas Podomoro, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke‑2 FORMAS.

Penambahan anggota ini meningkatkan total keanggotaan FORMAS menjadi 103 ormas, termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Dalam sambutannya, Hashim menekankan bahwa keberadaan FORMAS sejalan dengan cita‑cita para pendiri bangsa untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menjaga keabadian Indonesia. Ia menyinggung bahwa “semangat Prabowo”—merujuk pada Presiden Prabowo Subianto—menjadi pendorong utama program MBG (Masyarakat Berdaya Guna) yang lahir dari keprihatinan atas ketidaksejahteraan sebagian warga.

Ketua Dewan Pakar FORMAS, Serian Wijatno, menambahkan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat peran ormas dalam mendukung sekaligus mengawal program pemerintah. “Ormas tidak boleh menjadi penonton pasif; mereka harus menjadi garda depan yang menjaga persatuan, memberikan masukan konstruktif, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan,” ujarnya.

Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, menegaskan bahwa penambahan anggota menambah semangat perjuangan untuk mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa FORMAS tidak sekadar menjadi wadah, melainkan berupaya memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Pakar

Di balik retorika “pengawasan” dan “kesejahteraan rakyat” terdapat dinamika politik yang lebih rumit. FORMAS, yang dipimpin oleh tokoh dekat lingkaran kekuasaan, kini menambah 20 ormas—sejumlah yang signifikan mengingat total keanggotaannya baru mencapai tiga digit. Penambahan ini bukan sekadar memperluas basis sosial, melainkan berpotensi menjadi jaringan lobi yang dapat memengaruhi kebijakan publik secara tidak transparan.

Sejarah panjang keterlibatan ormas dalam politik Indonesia menunjukkan bahwa mereka sering dijadikan instrumen untuk mengamankan dukungan massa atau menetralkan oposisi. Dengan menempatkan ormas di garis depan pengawasan, pemerintah dapat menciptakan ilusi partisipasi masyarakat sipil, padahal kontrol tetap berada dalam lingkaran elit yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah FORMAS benar‑benar independen, ataukah ia menjadi “pembungkus” bagi agenda politik tertentu?

Selanjutnya, hubungan erat antara FORMAS dan program MBG menandakan adanya sinergi antara kebijakan sosial dan struktur organisasi yang baru terbentuk. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat, program tersebut berisiko menjadi alat distribusi patronase, memperkuat basis politik Prabowo tanpa memberikan manfaat substantif bagi warga yang paling membutuhkan.

Pengawasan yang dijanjikan haruslah bersifat objektif dan berbasis data, bukan sekadar “pengawasan” yang dikendalikan oleh pihak yang memiliki kepentingan politik. Media, akademisi, dan lembaga independen perlu menuntut transparansi penuh mengenai proses rekrutmen ormas, sumber pendanaan, serta mekanisme evaluasi kinerja mereka. Tanpa itu, FORMAS berpotensi menjadi contoh lain bagaimana ruang sipil dapat dimanipulasi untuk memperkuat kekuasaan yang sudah ada.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa tujuan utama penambahan 20 ormas ke dalam FORMAS?
  A: Secara resmi, tujuan tersebut adalah memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah, namun banyak yang menilai ada motif politik untuk memperluas jaringan dukungan.
• Q: Bagaimana cara FORMAS mengawasi program pemerintah?
  A: FORMAS mengklaim akan memberikan masukan konstruktif, memantau pelaksanaan kebijakan, dan memastikan kebijakan berdampak pada kesejahteraan rakyat, meski mekanisme detailnya belum dipublikasikan.
• Q: Apakah keanggotaan FORMAS bersifat independen dari partai politik?
  A: Meskipun FORMAS menyatakan netral, kepemimpinan dan hubungan dekat dengan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan keraguan akan independensinya.