Wamendagri Bima Arya Desak Pemda: Penghijauan Harus Jadi Gerakan Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremonial

Ringkasan Singkat

• Wamendagri Bima Arya menegaskan penghijauan harus menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekadar penanaman pohon.
• Ia mengkritik pendekatan tradisional yang hanya fokus pada penanaman tanpa perawatan lanjutan, menuntut kolaborasi lintas sektor.
• Pemerintah daerah diminta mengintegrasikan indikator ekologi dalam perencanaan pembangunan, dengan dukungan akademisi, swasta, dan masyarakat.

Dalam sambutan yang disampaikan pada peresmian Pusat Persemaian Sriwijaya di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan tidak boleh berakhir pada penanaman pohon semata. Menurutnya, penghijauan harus menghasilkan manfaat ekologis yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan sosial‑ekonomi masyarakat.

"Penanaman ini bukan sekadar seremoni atau aktivitas rutin. Ini tentang membangun ketahanan ekologis dan sosial ekonomi yang nyata," ujar Bima dalam keterangan tertulis Kemendagri. Ia menekankan bahwa keberhasilan program penghijauan memerlukan sinergi lintas sektor—pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan elemen masyarakat—agar tidak terhenti pada fase awal.

Menurut Bima, tantangan di lapangan meliputi alih fungsi lahan, konflik agraria, serta pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Ia mengingatkan bahwa Pemda harus menempatkan aspek lingkungan sebagai komponen kunci dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, termasuk memastikan indikator ekologi masuk dalam setiap asesmen.

Lebih jauh, Bima mengajak semua pihak untuk membangun budaya merawat lingkungan secara konsisten. "Kita harus membangun budaya merawat, bukan hanya menanam. Semua harus berorientasi pada aksi permanen dan berkelanjutan," tegasnya.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat pernyataan Bima Arya sebagai langkah retoris yang belum sepenuhnya diiringi dengan kebijakan konkret. Kritik utama terletak pada kurangnya mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel setelah fase penanaman selesai. Selama ini, banyak program penghijauan di Indonesia berakhir pada fase simbolik, sementara lahan yang ditanami kembali terdegradasi karena kurangnya perawatan.

Permintaan kolaborasi lintas sektor memang tepat, namun realitasnya sering kali terhambat oleh birokrasi yang berlapis dan kepentingan politik lokal. Tanpa insentif yang jelas bagi sektor swasta serta dukungan teknis yang memadai bagi perguruan tinggi, kolaborasi tersebut berisiko menjadi sekadar formalitas. Pemerintah pusat harus menyediakan kerangka kerja yang memaksa, misalnya melalui alokasi anggaran berbasis hasil (performance‑based budgeting) dan sistem pelaporan publik yang dapat diakses masyarakat.

Selanjutnya, integrasi indikator ekologi dalam perencanaan pembangunan daerah harus diikuti oleh standar operasional prosedur (SOP) yang mengikat. Saat ini, istilah “indikator ekologi” masih terlalu umum dan mudah diabaikan. Diperlukan pedoman teknis yang memuat metrik spesifik—seperti tingkat survival pohon, kualitas tanah, dan keanekaragaman hayati—yang dapat diukur secara periodik.

Terakhir, budaya merawat lingkungan tidak dapat dibangun hanya lewat kampanye. Diperlukan program edukasi berkelanjutan yang melibatkan sekolah, komunitas lokal, dan media massa. Hanya dengan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap hutan dan lahan, agenda penghijauan yang diinisiasi Presiden dapat bertransformasi menjadi gerakan massa yang berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja tantangan utama dalam program penghijauan di Indonesia?
  A: Tantangan utama meliputi alih fungsi lahan, konflik agraria, kurangnya perawatan pasca‑penanaman, dan koordinasi lintas sektor yang lemah.
• Q: Bagaimana cara Pemerintah Daerah mengintegrasikan indikator ekologi dalam perencanaan pembangunan?
  A: Dengan memasukkan metrik spesifik seperti tingkat survival pohon, kualitas tanah, dan keanekaragaman hayati ke dalam asesmen lingkungan setiap proyek pembangunan.
• Q: Apa peran sektor swasta dalam mendukung penghijauan berkelanjutan?
  A: Sektor swasta dapat menyediakan dana, teknologi, dan keahlian teknis, serta berpartisipasi dalam program co‑creation yang memastikan pemeliharaan jangka panjang.