Sekolah Swasta di Jakarta Selatan Desak Polisi Bongkar Bunker Usai Penemuan 995 Senjata Rahasia

Ringkasan Singkat

• Sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, mengajukan permintaan resmi kepada kepolisian untuk mengusut bunker yang diduga menyimpan senjata.
• Penemuan 995 unit senjata, termasuk airsoft, senapan laras panjang, dan peralatan pembuatan peluru, memicu kekhawatiran akan keamanan siswa.
• Pihak sekolah menuding lambatnya respons aparat, sementara pemilik senjata mengklaim semua barang berizin dan tidak dapat dipakai lagi.

Kuasa hukum Hermawanto mewakili sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, menuntut kepolisian segera mengusut sebuah bunker yang berada di dalam kompleks sekolah. Permintaan itu muncul setelah petugas menemukan 995 senjata di sebuah ruangan bekas milik mantan ketua yayasan. Menurut Hermawanto, keberadaan bunker yang berdekatan menimbulkan dugaan bahwa senjata‑senjata tersebut masih disimpan secara tersembunyi, menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan belajar.

Kasus ini mengingatkan pada penembakan di Thailand, yang menyoroti bahaya senjata di lingkungan pendidikan.

"Bukan kewenangan kami untuk membuka bunker, namun kami sudah melaporkan dugaan penyalahgunaan senjata. Kami khawatir ruangan itu juga berisi senjata," ujar Hermawanto pada Jumat (7/8). Ia menilai aparat berwenang terlalu lambat menanggapi laporan, sehingga pihak sekolah kini berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Gubernur DKI Jakarta untuk mempercepat proses investigasi.

Penemuan senjata tersebut melibatkan beragam jenis: empat senapan laras panjang, dua laras pendek, peredam, tujuh magasin, amunisi berkaliber beragam, serta sejumlah airsoft gun yang menyerupai FN P90, AK‑47, dan M4 Carbine. Selain itu, ditemukan taser, alat pembuatan peluru, dan buku panduan pembuatan amunisi. Menurut Alhadid Endar Putra, Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin, semua barang tersebut berlisensi dan telah disimpan sejak 2020 untuk mendukung ekstrakurikuler menembak.

Alhadid menegaskan, "Semua ada izinnya, termasuk 995 unit airsoft gun. Namun, setelah pembina berinisial S meninggal pada 2022, kegiatan menembak dihentikan, dan senjata tersebut tidak lagi dapat dipakai." Ia menambahkan bahwa penyimpanan di bunker telah mengikuti prosedur yang ada, tanpa pernah terjadi insiden terkait senjata.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti celah regulasi yang mengaburkan batas antara senjata olahraga (airsoft) dan senjata api nyata. Meskipun PT Lokta Karya Perbakin mengklaim semua peralatan berizin, tidak ada transparansi mengenai proses perizinan, audit, atau pengawasan rutin oleh otoritas terkait. Keberadaan bunker yang terisolasi di dalam lingkungan sekolah menimbulkan pertanyaan serius tentang kontrol internal dan akuntabilitas manajemen yayasan.

Selain itu, respons lambat aparat menimbulkan keraguan atas kemampuan penegakan hukum dalam menangani kasus senjata tersembunyi di institusi pendidikan. Mengingat Indonesia masih bergulat dengan peredaran ilegal senjata api, kasus ini dapat menjadi indikator bahwa jaringan penyimpanan senjata dapat beroperasi di tempat yang tampaknya tidak mencurigakan, seperti sekolah. Pemerintah harus memperkuat mekanisme inspeksi dan memperketat prosedur penyimpanan, termasuk audit independen berkala.

Terakhir, pernyataan bahwa senjata “tidak dapat dipakai lagi” tidak menghilangkan risiko keamanan. Bunker yang tidak terawasi dapat menjadi magnet bagi pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengakses atau memodifikasi peralatan tersebut. Sekolah, sebagai institusi yang melindungi anak-anak, wajib menuntut transparansi penuh dan memastikan bahwa semua barang berbahaya berada di bawah pengawasan resmi, bukan di ruang tersembunyi yang hanya diketahui oleh sedikit orang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah senjata yang ditemukan di sekolah termasuk senjata api ilegal?
  A: Sebagian besar barang adalah airsoft gun yang berlisensi, namun keberadaan bunker dan kurangnya pengawasan menimbulkan keraguan tentang legalitas keseluruhan.
• Q: Siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan senjata di sekolah tersebut?
  A: Menurut pihak sekolah, pengurus lama (inisial IWD) yang telah diberhentikan bertanggung jawab, sementara pemilik resmi adalah PT Lokta Karya Perbakin.
• Q: Apa langkah selanjutnya yang diharapkan oleh sekolah?
  A: Sekolah menuntut polisi untuk membongkar bunker, meminta audit independen, dan mengharapkan intervensi dari Gubernur DKI serta Kementerian Pendidikan.