Menakar Efektivitas 'Sekolah Rakyat' Sulsel: Antara Panggung Politik Pejabat dan Masa Depan Anak Marjinal

Ringkasan Singkat

• Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Sulsel meninjau Sekolah Rakyat di Makassar, disambut aksi paper mob oleh ratusan siswa.
• Sekolah Rakyat menerapkan sistem tanpa tes akademik, berfokus pada pengembangan minat dan bakat anak-anak marjinal.
• Di balik apresiasi seremonial, keberlanjutan kurikulum khusus dan transparansi anggaran sekolah ini menjadi sorotan kritis.

MAKASSAR — Panggung seremonial kembali digelar di dunia pendidikan kita. Kali ini, ratusan siswa menyambut kedatangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan pertunjukan paper mob yang cukup mencolok di Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada Jumat (7/8/2026).

Sebanyak 190 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA secara serentak mengangkat lembaran kertas berwarna merah dan kuning. Gerakan presisi itu membentuk pola visual dan tulisan penyambutan untuk Gus Ipul, yang saat itu didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta jajarannya.

Di balik kekompakan koreografi tersebut, ada sosok Muhammad Yunus (17), siswa kelas XI SRMA yang dipercaya menjadi dirigen atau pemandu jalannya aksi. Meski hanya memiliki waktu persiapan yang sangat mepet—hanya dua hari latihan—Yunus mengaku bangga bisa memimpin rekan-rekannya tampil di depan para pembuat kebijakan negara.

"Bangga dan senang bisa bertemu Pak Menteri Sosial. Ke depannya, saya ingin memandu teman-teman agar bisa tampil lebih kompak lagi," ujar Yunus, yang kini memendam cita-cita menjadi prajurit TNI demi berbakti pada negara.

Selain aksi paper mob, para siswa juga memamerkan beragam keterampilan mulai dari baris-berbaris variasi, bela diri karate dan silat, paduan suara, hingga pidato dalam empat bahasa asing: Inggris, Arab, Jepang, dan Mandarin. Pertunjukan ini pun langsung menuai pujian dari Gus Ipul.

"Alhamdulillah, setelah satu tahun beroperasi, kita melihat anak-anak ini jauh lebih percaya diri. Pertumbuhannya sangat bagus, baik dari sisi fisik maupun mental," klaim Gus Ipul di hadapan media.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat didesain untuk menampung anak-anak dengan latar belakang yang sangat timpang. "Di sini tidak ada tes akademik. Yang ada adalah siapa yang memenuhi kriteria sosial. Ada yang sudah lancar berbahasa Inggris, tapi ada juga yang bahkan belum bisa membaca. Semua kami layani sesuai minat dan bakatnya," tambahnya.

Senada dengan Mensos, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga mengenang masa-masa awal berdirinya sekolah ini, di mana banyak siswa yang datang dalam kondisi canggung, menangis, dan sulit beradaptasi. Kini, sekolah tersebut menampung 414 siswa yang terbagi dalam berbagai jenjang pendidikan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengawal berbagai kebijakan publik selama puluhan tahun, saya melihat fenomena Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan ini dengan kacamata yang sangat skeptis namun objektif. Di satu sisi, kita harus mengapresiasi upaya negara dalam merangkul anak-anak marjinal yang selama ini terlempar dari sistem pendidikan formal akibat standardisasi nilai akademik yang kaku. Kebijakan tanpa tes masuk adalah langkah progresif untuk memutus rantai kemiskinan struktural.

Namun, di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata terhadap bahaya laten dari "politik kosmetik" pendidikan. Sambutan mewah berupa paper mob, pidato empat bahasa, dan demonstrasi ketangkasan saat pejabat datang sering kali menjadi topeng yang menutupi realitas pedagogis yang sesungguhnya. Pertanyaannya: apakah kemampuan pidato empat bahasa itu merepresentasikan kualitas rata-rata siswa di sana, ataukah itu hanya hasil gemblengan instan terhadap segelintir siswa berbakat demi memuaskan ego visual para pejabat yang berkunjung?

Tantangan terbesar dari sekolah dengan model inklusi ekstrem seperti ini adalah disparitas kemampuan siswa di dalam kelas. Mengajar anak yang sudah mahir berbahasa asing bersamaan dengan anak yang belum bisa membaca dalam satu ruang kelas membutuhkan metodologi pengajaran yang sangat kompleks dan rasio guru-murid yang ideal. Jika pemerintah hanya fokus pada kuantitas tampungan siswa (yang kini mencapai 414 anak) tanpa diimbangi dengan penyediaan guru spesialisasi pendidikan luar biasa atau konselor psikologi yang memadai, maka sekolah ini hanya akan menjadi "panti asuhan berkedok sekolah" yang gagal memberikan lompatan kualitatif bagi masa depan siswanya.

Terakhir, masalah klasik yang selalu menghantui program-program mercusuar seperti Sekolah Rakyat adalah keberlanjutan (sustainability) anggaran dan kebijakan. Sering kali, sekolah model begini sangat bergantung pada figur kepala daerah atau menteri yang menjabat saat itu. Ketika Andi Sudirman Sulaiman atau Gus Ipul tidak lagi menjabat, apakah komitmen anggaran dan pendampingan ini akan tetap konsisten? Tanpa adanya payung hukum yang kuat dan integrasi sistemik ke dalam skema pendidikan nasional, nasib 414 anak di Sekolah Rakyat Sulsel ini berada dalam ketidakpastian jangka panjang yang mengkhawatirkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa perbedaan utama Sekolah Rakyat Sulsel dengan sekolah formal biasa?
A: Sekolah Rakyat Sulsel tidak menerapkan seleksi atau tes akademik dalam penerimaan siswa baru. Sekolah ini memprioritaskan anak-anak dari kalangan marjinal dan memfokuskan kurikulumnya pada pengembangan minat, bakat, serta karakter individu secara personal.

Q: Siapa saja yang mendanai dan mengelola Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan?
A: Sekolah ini dikelola di bawah kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Sosial, dengan memanfaatkan anggaran daerah serta bantuan sosial untuk memfasilitasi kebutuhan hidup dan pendidikan siswa secara gratis.

Q: Berapa jumlah siswa yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Sulsel?
A: Saat ini terdapat total 414 siswa yang terdaftar, terdiri dari jenjang Sekolah Rakyat Dasar (SRD) sebanyak 24 siswa, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 125 siswa, serta Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) kelas X sebanyak 120 siswa dan kelas XI sebanyak 145 siswa.