Wali Kota Surabaya Desak Pengelola Mall Turunkan Pagar Tinggi: Klaim Keamanan vs Praktik Komersial

Ringkasan Singkat

• Wali Kota Eri Cahyadi meminta pengelola mall di Surabaya menurunkan tinggi pagar demi estetika dan rasa aman warga.
• Pengelola Pakuwon Group menolak anggapan bahwa pemasangan pagar tinggi berkaitan dengan krisis ekonomi atau ancaman massa.
• Pemerintah kota menyiapkan barrier beton dan JPO untuk mengatur arus pejalan kaki, sekaligus menegaskan bahwa pagar bukan solusi utama keamanan.

Surabaya, 5 Juli 2026 – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengkritik keras pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan (mall) kota. Dalam pertemuan dengan para pengelola mall, Eri menegaskan bahwa Surabaya adalah kota yang aman dan tidak memerlukan tembok pembatas yang mengintimidasi.

"Saya tidak meminta pembongkaran total, cukup turunkan tinggi pagar. Pagar yang terlalu tinggi justru merusak estetika dan menimbulkan kesan takut bagi publik," ujar Eri pada Rabu (5/7). Ia menambahkan bahwa hanya dua atau tiga mall yang memasang pagar setinggi 2,5‑3 meter, sehingga tidak perlu digeneralisasi sebagai kebijakan kota.

Menurut Eri, tujuan utama pemasangan pagar bukan untuk mengantisipasi aksi massa, melainkan untuk mengatur pergerakan pengunjung, khususnya di area yang berdekatan dengan jalan utama. Contohnya, di Tunjungan Plaza, pengunjung sering menyeberang sembarangan di Jalan Basuki Rahmat, menimbulkan risiko kecelakaan. Pemerintah kota telah memasang barrier beton dan menyiapkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk mengalihkan arus pejalan kaki.

Namun, kritik muncul ketika beberapa mall milik Pakuwon Group – termasuk Pakuwon Mall, Royal Plaza, Pakuwon City Mall, dan Tunjungan Plaza – memasang pagar besi berwarna hijau dengan ujung runcing. Pengamat media sosial menafsirkan langkah ini sebagai upaya mengantisipasi penurunan ekonomi, meski pihak pengelola membantah keras.

Direktur Marketing Pakuwon Group, Sutandi Purnomosidi, menegaskan bahwa pemasangan pagar tidak ada hubungannya dengan kondisi ekonomi atau situasi sosial‑politik. "Kami yakin Indonesia aman dan sejahtera. Kinerja retail kami justru tumbuh di semester pertama 2026," ujarnya, menambahkan bahwa laporan keuangan perusahaan terbuka untuk publik.

Sutandi menyamakan fungsi pagar mall dengan pagar rumah pribadi – semata‑mata untuk keamanan, bukan sebagai simbol ketakutan. Ia menutup pernyataannya dengan pertanyaan retoris: "Pagar untuk apa? Tentu saja untuk keamanan, bukan karena ancaman yang belum pasti."

Analisis Pakar

Penempatan pagar tinggi di area publik menimbulkan dilema antara keamanan fisik dan persepsi ruang terbuka. Dari perspektif perencanaan kota, solusi yang lebih berkelanjutan adalah meningkatkan infrastruktur penyeberangan, seperti JPO yang telah disebutkan, serta mengoptimalkan sistem pengawasan CCTV. Pagar yang terlalu tinggi dapat menciptakan zona terasing, mengurangi keterbukaan visual, dan menurunkan nilai estetika kawasan komersial.

Secara ekonomi, klaim bahwa pemasangan pagar merupakan respons terhadap lesunya penjualan ritel tampak tidak berdasar. Data keuangan Pakuwon Group menunjukkan pertumbuhan penjualan yang stabil, bahkan selama libur sekolah. Oleh karena itu, keputusan pemasangan pagar lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor manajemen risiko operasional, seperti kontrol kerumunan dan perlindungan aset, daripada tekanan pasar.

Dari sudut pandang kebijakan publik, peran pemerintah kota seharusnya tidak sekadar memberi rekomendasi estetika, melainkan menyediakan standar teknis yang jelas. Misalnya, regulasi tinggi maksimal pagar di zona komersial, serta persyaratan material yang tidak menghalangi pandangan. Tanpa regulasi yang tegas, keputusan individual pengelola dapat menimbulkan ketidakkonsistenan visual dan menurunkan kualitas ruang publik.

Terakhir, penting untuk menyoroti bahwa keamanan publik tidak dapat diselesaikan hanya dengan fisik barrier. Edukasi pengguna jalan, penegakan hukum lalu lintas, dan desain urban yang memprioritaskan keselamatan pejalan kaki harus menjadi fondasi utama. Pagar tinggi, bila tidak diimbangi dengan kebijakan holistik, berisiko menjadi simbol ketidakpercayaan pemerintah terhadap warganya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Wali Kota Surabaya meminta pengelola mall menurunkan tinggi pagar?
  A: Karena pagar tinggi dianggap mengganggu estetika kota dan menimbulkan kesan tidak aman, sementara keamanan dapat diatur lewat infrastruktur penyeberangan yang lebih efektif.
• Q: Apakah pemasangan pagar tinggi di mall terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia?
  A: Tidak. Pihak Pakuwon Group menegaskan bahwa kinerja keuangan mereka tetap kuat, dan pemasangan pagar lebih berkaitan dengan manajemen risiko operasional.
• Q: Apa alternatif yang disarankan pemerintah untuk mengatasi masalah penyeberangan di sekitar mall?
  A: Pemerintah telah memasang barrier beton dan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) serta mendorong penggunaan fasilitas tersebut oleh pengunjung.