Misbakhun Ungkap Kriteria Gubernur BI Ideal: Fokus pada Stabilitas Finansial & Pertumbuhan 8%

Ringkasan Singkat

• Misbakhun menegaskan bahwa calon Gubernur BankIndonesia harus mampu menegakkan mandat UU BI dan UU P2SK.
• Sinergi fiskal‑moneter dan koordinasi dengan KomiteStabilisasiSistemKeuangan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan 8%.
• Operasi moneter harus berorientasi pada likuiditas riil, bukan sekadar penarikan dana dari pasar sekunder.

Dalam program Power Lunch CNBC Indonesia pada Kamis (6/8/2026), Misbakhun menyoroti kriteria esensial bagi pengganti PerryWarjiyo yang mengundurkan diri pada 25 Juli 2026. Menurutnya, calon Gubernur harus mampu mengeksekusi mandat yang tercantum dalam Undang‑Undang Bank Indonesia (UU BI) serta Undang‑Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mandat utama mencakup stabilisasi sistem keuangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. "Bank sentral harus menjadi motor penggerak kebijakan fiskal‑moneter yang selaras, sehingga Indonesia dapat menembus target pertumbuhan 8 %," ujar Misbakhun.

Ia menekankan pentingnya sinergi tidak hanya antara pemerintah dan bank sentral, tetapi juga dengan Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Koordinasi ini, kata Misbakhun, adalah fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selanjutnya, calon Gubernur diharapkan merancang operasi moneter yang menyalurkan likuiditas secara langsung ke sektor riil—menstimulasi investasi, memperluas kredit, dan menciptakan lapangan kerja. "Kebijakan moneter harus terasa manfaatnya di bank komersial, bukan sekadar mengalirkan dana ke Generalised Wholesale Market (GWM) yang kemudian dikelola oleh bank sentral," tegasnya, menambahkan bahwa kebijakan harus lebih modern dan responsif terhadap dinamika pasar.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat bahwa penekanan pada sinergi fiskal‑moneter bukan sekadar retorika politik, melainkan kebutuhan struktural. Indonesia masih berada pada fase transisi dari ekonomi berbasis komoditas ke ekonomi berbasis pengetahuan dan layanan. Tanpa koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, kebijakan stimulus dapat berakhir pada "inflasi tanpa pertumbuhan" atau sebaliknya, "pertumbuhan tanpa stabilitas".

Komitmen untuk mengaktifkan UU P2SK menandakan bahwa regulator keuangan akan lebih agresif dalam mengawasi risiko sistemik. Ini berarti calon Gubernur harus memiliki latar belakang yang kuat dalam manajemen risiko dan pemahaman mendalam tentang pasar modal, perbankan, serta fintech. Pengalaman internasional atau exposure pada kerangka kebijakan moneter maju akan menjadi nilai tambah signifikan.

Operasi moneter yang berorientasi pada likuiditas riil menuntut inovasi instrumen, seperti fasilitas likuiditas berbasis digital atau obligasi hijau yang dapat menyalurkan dana ke proyek infrastruktur berkelanjutan. Kebijakan semacam ini tidak hanya menurunkan biaya pinjaman, tetapi juga memperkuat agenda ESG (Environmental, Social, Governance) yang kini menjadi sorotan IHSG global.

Akhirnya, target pertumbuhan 8 % harus realistis. Mengingat tantangan struktural—seperti produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dan ketergantungan pada impor—kebijakan moneter harus dipadukan dengan reformasi struktural di sisi sisi penawaran. Tanpa reformasi tersebut, upaya likuiditas akan berpotensi menimbulkan tekanan inflasi dan gelembung aset.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan pengganti Perry Warjiyo akan ditunjuk?
  A: Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan nama calon Gubernur Bank Indonesia dalam beberapa minggu ke depan, setelah proses seleksi selesai.
• Q: Apa saja mandat utama yang harus dijalankan oleh Gubernur BI baru?
  A: Menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan melaksanakan kebijakan moneter yang pro‑riil.
• Q: Bagaimana peran Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) dalam kebijakan moneter?
  A: KSSK berfungsi sebagai forum koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter serta mengatasi risiko sistemik.