Siswa Sekolah Rakyat Buktikan Kemampuan di ASEAN Children's Forum: Dari Bekasi ke Putrajaya

Ringkasan Singkat

• Dua pelajar Sekolah Rakyat, Misfan Nazriel Faturrahman ve Jasmia Kusuma Dewi, menjadi delegasi resmi Indonesia di ASEAN Children's Forum 2026.
• Forum bertema “Shielding ASEAN Childhood: Say No to Violence” digelar secara hybrid pada 4‑5 Agustus 2026 di Putrajaya, Malaysia.
• Delegasi Indonesia menyajikan data terverifikasi tentang lima bentuk kekerasan terhadap anak, sekaligus menuntut kebijakan yang lebih tegas di tingkat regional.

Jakarta – Dua siswa Misfan Nazriel Faturrahman (SRMA 13 Bekasi) dan Jasmia Kusuma Dewi (Sekolah Rakyat DKI Jakarta) menembus batas tradisional pendidikan alternatif dengan menjadi delegasi Indonesia pada ASEAN Children's Forum 2026. Acara yang diselenggarakan di Putrajaya ini menjadi arena pertama bagi pelajar Sekolah Rakyat untuk bersaing dan berkontribusi pada perlindungan anak di kawasan.

Forum, yang berada di bawah koordinasi Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD), mengumpulkan delegasi anak‑anak dari sepuluh negara ASEAN. Mereka diminta tidak hanya menyampaikan pengalaman, tetapi juga merumuskan rekomendasi konkret untuk memerangi kekerasan fisik, psikologis, seksual, digital, serta penelantaran anak. Delegasi Indonesia, yang terdiri dari empat pemuda termasuk dua guru pendamping, menyiapkan seluruh materi secara mandiri: riset data kementerian, fact‑checking, penulisan naskah, hingga produksi video presentasi.

“Kami mengerjakan semua dari nol, mulai dari brainstorming, menulis teks, hingga memastikan bahasa yang dipakai sopan dan tepat,” ujar Misfan dalam wawancara singkat pada Rabu (5/8). Persiapan intensif selama seminggu bersama guru Bahasa Inggris, Tahta Aulia Pangestika, tidak hanya memperdalam pemahaman tentang kekerasan terhadap anak, tetapi juga melatih kemampuan berbahasa Inggris teknis yang diperlukan dalam diskusi multinasional.

Keberanian Jasmia untuk melangkah ke panggung internasional tidak lepas dari pengalaman di tingkat sekolah, mulai dari lomba Bulan Bahasa hingga menjadi MC pada acara yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf. “Awalnya deg‑degan, tapi setelah hari H rasa takut itu menghilang,” katanya, menegaskan transformasi pribadi yang terjadi di balik layar.

Namun, di balik sorotan positif, pertanyaan kritis tetap mengemuka: Apakah partisipasi siswa Sekolah Rakyat ini sekadar simbolik atau benar‑benar mampu memengaruhi kebijakan ASEAN? Data yang dipresentasikan memang terverifikasi, tetapi tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas, rekomendasi tersebut berisiko menjadi catatan kaki dalam rapat‑rapat selanjutnya. Lebih jauh, keterlibatan kementerian terkait—Kemensos dan KemenPPPA—masih terbatas pada pendampingan teknis, bukan pada komitmen politik yang dapat mengubah paradigma perlindungan anak di tingkat regional.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai kehadiran dua pelajar Sekolah Rakyat di forum ini sebagai langkah progresif namun sekaligus cermin kegagalan struktural. Sistem pendidikan alternatif memang berhasil menumbuhkan kemandirian, namun pemerintah belum menyediakan jalur resmi bagi siswa semacam ini untuk masuk ke arena kebijakan internasional. Tanpa dukungan institusional yang kuat, prestasi individu berisiko menjadi anekdot yang mudah dilupakan.

Selanjutnya, agenda “Say No to Violence” di ASEAN masih terhambat oleh perbedaan definisi hukum antarnegara anggota. Indonesia, misalnya, baru saja memperbaharui Undang‑Undang Perlindungan Anak, sementara negara lain masih mengandalkan regulasi yang lemah. Oleh karena itu, rekomendasi yang diusulkan oleh delegasi Indonesia harus diiringi dengan diplomasi yang menuntut harmonisasi standar regional, bukan sekadar daftar poin.

Terakhir, peran guru pendamping dan mentor kementerian dalam proses persiapan menandakan potensi kolaborasi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jika kementerian dapat mengintegrasikan temuan forum ke dalam program nasional—misalnya, memasukkan modul anti‑kekerasan digital ke kurikulum Sekolah Rakyat—maka dampak jangka panjang akan lebih terasa. Tanpa langkah konkret, forum ini berpotensi menjadi “talk‑show” belaka, bukan mesin perubahan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja lima bentuk kekerasan terhadap anak yang dipresentasikan oleh delegasi Indonesia?
  A: Kekerasan fisik, psikologis/emosional, seksual, digital, dan penelantaran.
• Q: Bagaimana proses seleksi siswa Sekolah Rakyat menjadi delegasi ASEAN Children’s Forum?
  A: Seleksi dilakukan oleh Kementerian Sosial dan KemenPPPA bersama guru pendamping, menilai kemampuan riset, bahasa Inggris, dan kepemimpinan.
• Q: Apakah rekomendasi forum akan diimplementasikan oleh ASEAN?
  A: Rekomendasi akan diserahkan ke SOMSWD untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya, namun implementasinya tergantung pada kesepakatan politik masing‑masing negara anggota.