Pajak E‑Commerce Dibatalkan: Refund Besar untuk Pedagang Online & Dampaknya pada Bisnis Digital

Ringkasan Singkat

• Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membatalkan skema PPh Pasal 22 yang dipungut dari pedagang online sejak 1 Agustus 2026.
• Marketplace wajib mengembalikan pajak yang sudah dipotong kepada pedagang dalam negeri, sesuai keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
• Penerapan kembali pemungutan pajak dijadwalkan mulai 1 November 2026 setelah penundaan hingga 31 Oktober 2026.

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan pembatalan skema PPh Pasal 22 yang selama ini dipungut oleh e‑commerce dari pedagang dalam negeri. Keputusan ini diambil setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandatangani pembatalan skema pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Pengumuman DJP Nomor PENG-46/Pj.09/2026, semua pajak yang telah dipotong oleh marketplace harus dikembalikan kepada pedagang. Selain itu, penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak yang diterbitkan sejak 1 Juli 2026 juga dicabut, dan proses penunjukan kembali akan dilakukan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 37/2025 mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak akan ditunda hingga 31 Oktober 2026. Efeknya, pemungutan PPh Pasal 22 baru akan kembali berlaku mulai 1 November 2026.

Analisis Pakar

Keputusan ini menandai titik balik penting dalam kebijakan pajak digital Indonesia. Selama lebih setahun, pedagang online harus menanggung beban pajak yang dipotong langsung oleh marketplace, yang pada praktiknya menurunkan margin keuntungan, terutama bagi UMKM yang mengandalkan platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Dengan pembatalan ini, arus kas mereka akan kembali normal, memungkinkan reinvestasi pada stok, pemasaran, atau ekspansi ke kanal penjualan lain.

Namun, penundaan hingga November 2026 menimbulkan ketidakpastian operasional. Marketplace harus menyiapkan sistem refund massal, yang tidak hanya menambah beban administratif tetapi juga menuntut transparansi dalam pelaporan. Bagi pemerintah, langkah ini dapat menurunkan penerimaan pajak jangka pendek, tetapi diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang karena pedagang tidak lagi merasa diperlakukan tidak adil.

Dari perspektif makroekonomi, kebijakan ini dapat memperkuat ekosistem e‑commerce nasional. Dengan mengurangi beban pajak yang bersifat “double‑tax”, platform dapat menurunkan harga jual, meningkatkan daya saing produk lokal terhadap impor. Pada gilirannya, volume transaksi digital berpotensi naik, yang pada akhirnya akan menambah basis pajak melalui PPN dan pajak penghasilan korporasi.

Namun, regulator harus memastikan bahwa mekanisme refund tidak menjadi celah penghindaran pajak. Pengawasan yang ketat, audit digital, dan integrasi data antara DJP dan marketplace menjadi prasyarat agar kebijakan ini tidak menimbulkan kerugian fiskal yang signifikan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan tepatnya pedagang online akan menerima pengembalian pajak?
  A: Marketplace diwajibkan mengembalikan PPh Pasal 22 yang telah dipotong sejak 1 Agustus 2026, dengan target penyelesaian paling lambat 30 September 2026.
• Q: Apakah kebijakan ini berlaku untuk semua platform e‑commerce?
  A: Ya, semua marketplace yang terdaftar sebagai pemungut pajak di Indonesia harus mematuhi pembatalan ini dan melakukan proses refund.
• Q: Bagaimana dampak penundaan penerapan kembali PPh Pasal 22 hingga 1 November 2026?
  A: Penundaan memberi ruang bagi marketplace menyiapkan sistem refund dan bagi pedagang menyesuaikan cash flow, namun dapat menurunkan penerimaan pajak negara dalam jangka pendek.