25% Perusahaan Indonesia Ternyata Menggelapkan Pajak: Bank Dunia Tuntut Digitalisasi Administrasi

Ringkasan Singkat

• Survei eksperimental Bank Dunia menemukan 25% perusahaan Indonesia melakukan penggelapan pajak.
• Metode double‑list experiment mengungkap kepatuhan yang tidak terdeteksi oleh survei konvensional.
• Rekomendasi: digitalisasi administrasi pajak, data pihak ketiga, dan analitik risiko untuk menutup celah kepatuhan.

Bank Dunia dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses' Tax Potential for Growth yang dirilis Juli 2026 menyoroti masalah penggelapanpajak di kalangan perusahaan formal. Dengan menggunakan teknik double‑list experiment, lembaga tersebut memperkirakan bahwa satu dari empat perusahaan—sekitar 25 persen—tidak melaporkan pajak secara penuh.

Metode ini dirancang untuk memaksa responden mengungkapkan perilaku sensitif yang biasanya disembunyikan dalam survei tradisional. Hasilnya menunjukkan variasi signifikan antar sektor; beberapa industri menampilkan tingkat ketidakpatuhan jauh di atas rata‑rata, menandakan bahwa kepatuhan pajak belum merata.

Bank Dunia menegaskan bahwa tantangan peningkatan penerimaan pajak Indonesia tidak hanya terletak pada kebijakan tarif, melainkan pada kemampuan administrasi untuk menegakkan kepatuhan. Oleh karena itu, laporan tersebut merekomendasikan penguatan administrasi perpajakan melalui pemanfaatan data pihak ketiga, integrasi data yang lebih kuat, serta digitalisasi layanan perpajakan berbasis analitik risiko.

Jika rekomendasi ini diimplementasikan secara konsisten, pemerintah dapat menutup celah pelaporan, meningkatkan basis pajak, dan pada gilirannya memperkuat fiskal negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Analisis Pakar

Temuan ini menegaskan kembali apa yang sudah lama saya perhatikan: kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat bergantung pada kontrol manual dan inspeksi ad‑hoc. Metode double‑list experiment yang dipakai Bank Dunia berhasil menembus “blind spot” tradisional, sehingga angka 25% bukan sekadar estimasi spekulatif, melainkan sinyal kuat bahwa basis pajak masih terdistorsi.

Dari perspektif bisnis, ketidakpastian fiskal yang diakibatkan oleh praktik penggelapan ini menambah beban biaya kepatuhan tidak resmi. Perusahaan yang patuh harus menanggung biaya administrasi lebih tinggi, sementara yang menggelapkan menikmati keunggulan kompetitif tidak adil. Ini menciptakan distorsi alokasi modal yang merugikan investasi produktif.

Rekomendasi Bank Dunia—digitalisasi, data pihak ketiga, dan analitik risiko—adalah langkah tepat, namun implementasinya harus diiringi dengan kerangka hukum yang jelas dan perlindungan data. Tanpa regulasi yang kuat, integrasi data dapat menimbulkan risiko privasi dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha.

Secara makro, menutup celah 25% ini berpotensi menambah penerimaan pajak tahunan sebesar Rp200‑300 triliun, tergantung pada struktur tarif. Angka tersebut dapat dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, atau subsidi energi, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa persentase perusahaan Indonesia yang diperkirakan melakukan penggelapan pajak?
  A: Sekitar 25 % atau satu dari empat perusahaan, menurut survei eksperimental Bank Dunia.
• Q: Apa metode double‑list experiment dan mengapa penting?
  A: Metode ini menanyakan dua versi pertanyaan yang hampir sama untuk mengidentifikasi perbedaan jawaban, sehingga memaksa responden mengungkapkan perilaku sensitif yang biasanya disembunyikan.
• Q: Bagaimana rekomendasi Bank Dunia dapat meningkatkan penerimaan pajak?
  A: Dengan memanfaatkan data pihak ketiga, analitik berbasis risiko, dan digitalisasi layanan, otoritas pajak dapat mendeteksi dan menindak ketidakpatuhan lebih cepat serta mempermudah wajib pajak patuh.