APBN Siap Goyang Pendidikan: Menteri Keuangan Janjikan Dana Besar untuk Sekolah Rakyat Surabaya

Ringkasan Singkat

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan alokasi APBN untuk program Sekolah Rakyat sebagai prioritas Presiden Prabowo.
• Sekolah Terintegrasi 2 Surabaya dibangun di lahan 6,6 ha dengan kontrak Rp3,52 triliun; realisasi anggaran sudah mencapai Rp3,21 triliun.
• Model pendidikan 0‑12 tahun + asrama menampung 270 siswa, didukung 131 tenaga pendidik, semua terpilih lewat skema PKH.

Dalam kunjungan kerja ke Surabaya pada 1 Agustus 2026, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN akan terus mengalir untuk memperluas jangkauan Sekolah Rakyat. Ia menambahkan, “Saya diperintah menyediakan anggaran Sekolah Rakyat. Belajarnya yang semangat ya, biar jadi menteri, biar jadi orang kaya.”

Proyek Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kecamatan Bulak menempati lahan seluas 6,6 hektare dengan nilai kontrak Rp3,52 triliun dan pagu anggaran Rp3,82 triliun. Hingga kini, realisasi mencapai Rp3,21 triliun, menandakan progres yang cukup cepat mengingat skala pembangunan fasilitas pendidikan, asrama, dan infrastruktur pendukung.

Model terintegrasi menggabungkan SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan, sekaligus menyediakan asrama lengkap. Pada tahun ajaran 2026/2027, sekolah ini menampung 270 peserta didik (30 SD, 120 SMP, 120 SMA) yang seluruhnya dipilih melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH). Pendekatan ini diharapkan meningkatkan mobilitas sosial dan menurunkan tingkat putus sekolah di kalangan keluarga kurang mampu.

Tim pengajar terdiri dari 41 guru, 37 wali asuh, 10 wali asrama, dan 43 tenaga pendukung lainnya, total 131 orang. Kepala Sekolah, Prapti Wardani, menyambut baik kunjungan menkeu, menyatakan bahwa dukungan politik dan finansial menjadi katalis utama keberhasilan program.

Analisis Pakar

Secara makroekonomi, alokasi dana sebesar hampir Rp4 triliun untuk satu sekolah terintegrasi memang tampak besar, namun bila dilihat dari perspektif return on investment (ROI) sosial, angka ini dapat dibenarkan. Pendidikan dasar hingga menengah yang terjangkau dan berkualitas merupakan fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja jangka panjang. Dengan menargetkan keluarga PKH, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan langsung tunai, melainkan menanamkan modal manusia yang akan menghasilkan pendapatan pajak lebih tinggi di masa depan.

Namun, tantangan terbesar terletak pada efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi Rp3,21 triliun dari total Rp3,82 triliun menunjukkan adanya sisa anggaran yang belum terpakai atau masih dalam proses tender. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi pemborosan atau penundaan yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Transparansi dalam pengadaan, serta audit independen, menjadi kunci untuk menghindari risiko korupsi yang selalu mengintai proyek infrastruktur publik.

Dari sudut pandang pasar tenaga kerja, lulusan Sekolah Rakyat yang dibekali dengan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter dapat menjadi sumber daya yang lebih siap pakai bagi industri. Hal ini sejalan dengan agenda Indonesia 4.0 yang menuntut tenaga kerja berkemampuan digital dan soft skill tinggi. Jika program ini berhasil direplikasi di wilayah lain, akan tercipta jaringan alumni yang dapat menjadi talent pool bagi perusahaan domestik maupun multinasional.

Terakhir, kebijakan ini harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif. Pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan instrumen redistribusi ekonomi. Dengan menyalurkan dana APBN ke daerah yang belum optimal dalam penyediaan pendidikan, pemerintah tidak hanya menurunkan kesenjangan wilayah, tetapi juga memperluas basis konsumen domestik yang lebih terdidik dan berdaya beli.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya?
  A: Pagu anggaran sebesar Rp3,82 triliun, dengan realisasi hingga saat ini mencapai Rp3,21 triliun.
• Q: Siapa yang menjadi sasaran utama program Sekolah Rakyat?
  A: Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
• Q: Bagaimana dampak ekonomi jangka panjang dari investasi pendidikan ini?
  A: Investasi ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan penerimaan pajak melalui tenaga kerja yang lebih produktif.