Rotasi Besar di Kepolisian: Apa Makna di Balik Mutasi Kapolri Listyo Sigit?

Ringkasan Singkat

• Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram ST/1584/VII/KEP./2026 tanggal 30 Juli 2026 yang memuat serangkaian mutasi pejabat tinggi Polri.
• Posisi strategis seperti Wakabaintelkam, Wakapolda Sumut, dan kepala divisi Hubinter diganti, sebagian besar karena pensiun.
• Penunjukan baru menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan potensi politisasi dalam struktur kepolisian.

JAKARTA, 30 Juli 2026 – Dalam sebuah langkah yang menandai perombakan signifikan pada jajaran pimpinan tertinggi Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani Surat Telegram nomor ST/1584/VII/KEP./2026. Surat tersebut, yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar, memuat serangkaian mutasi dan rotasi yang melibatkan lebih dari sepuluh pejabat kunci, termasuk posisi intelijen, intelijen kriminal, dan kepolisian daerah.

Di antara perubahan paling menonjol, Wakabaintelkam yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen Wawan Muliawan digantikan oleh Brigjen Antonius Dwi Hendro Sunarko, yang sebelumnya menjabat sebagai Karoanalis Baintelkam. Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Wawan akan diisi oleh Dirkamsus Baintelkam Polri, Brigjen Dirkamsus Baintelkam yang kini menjadi Wakabaintelkam baru.

Rotasi lain mencakup pensiun Wairwasum Polri Irjen Tomex Kurniawan, yang digantikan oleh Pati Itwasum, serta pensiunnya Kadiv Hubinter Irjen Amur Chandra yang digantikan oleh Sekretaris NCB Interpol Polri Brigjen Untung Widyatmoko – sebuah penunjukan yang sekaligus membuka peluang promosi pangkat bagi Untung.

Di tingkat daerah, Wakapolda Sumut diganti oleh Brigjen Naek Pamen, sebelumnya Karo Provisi Divisi Propam Polri, sementara Wakapolda Jambi kini diisi oleh Brigjen K Yani Sudarto, menggantikan Brigjen Benny Ali yang dipindahkan menjadi Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat I (Banintelkam).

Serangkaian rotasi ini menimbulkan spekulasi luas. Apakah perubahan ini semata‑mata karena pensiun dan kebutuhan administratif, ataukah ada agenda politik yang lebih dalam? Sejumlah pengamat menilai bahwa frekuensi mutasi tinggi dapat mengganggu kontinuitas kebijakan operasional, terutama dalam bidang intelijen yang memerlukan stabilitas jangka panjang.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika internal kepolisian selama lebih dari satu dekade, saya melihat pola rotasi ini bukan sekadar prosedur rutin. Pertama, penempatan kembali pejabat intelijen ke posisi yang lebih tinggi secara tiba‑tiba menandakan adanya upaya konsolidasi kekuasaan di dalam biro intelijen. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama bila pejabat yang dipromosikan memiliki kedekatan politik dengan pihak eksekutif.

Kedua, penunjukan Brigjen Untung Widyatmoko sebagai Sekretaris NCB Interpol sekaligus promosi pangkat menimbulkan pertanyaan tentang meritokrasi. Interpol merupakan jaringan internasional yang menuntut standar profesionalisme tinggi; mengangkat pejabat yang belum terbukti kompetensinya dalam arena internasional dapat merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Ketiga, rotasi di tingkat provinsi, khususnya di Sumut dan Jambi, mengindikasikan adanya strategi “re‑balancing” yang mungkin dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Mengganti Wakapolda dengan pejabat yang sebelumnya beroperasi di unit propam (propaganda dan politik) dapat menjadi sinyal bahwa kepolisian berusaha menyesuaikan diri dengan tekanan politik daerah, alih‑alih fokus pada penegakan hukum yang independen.

Terakhir, transparansi dalam proses mutasi masih jauh dari harapan publik. Surat Telegram yang menjadi satu‑satunya sumber resmi tidak menyertakan alasan detail di balik setiap penunjukan, melainkan hanya menyebutkan “pensiun”. Tanpa mekanisme pengawasan eksternal, publik berhak menuntut akuntabilitas yang lebih jelas, mengingat peran strategis pejabat yang bersangkutan dalam menjaga keamanan nasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Kapolri melakukan rotasi pejabat tinggi secara massal?
• A: Rotasi tersebut diklaim sebagai penyesuaian pasca‑pensiun dan kebutuhan struktural, namun banyak pihak mencurigai adanya pertimbangan politik dan upaya konsolidasi kekuasaan.
• Q: Apa dampak rotasi ini terhadap operasi intelijen Polri?
• A: Perubahan kepemimpinan dapat mengganggu kontinuitas program, menurunkan efektivitas koordinasi, dan berpotensi menimbulkan konflik internal bila pejabat baru tidak memiliki pengalaman yang memadai.
• Q: Bagaimana proses seleksi pejabat baru di Polri?
• A: Secara resmi melalui rekomendasi Asisten Kapolri Bidang SDM, namun detail kriteria dan mekanisme penilaian tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga transparansi masih dipertanyakan.