Oegroseno Pertanyakan Dasar Panggilan Klarifikasi Polisi

MANTAN Wakil Kepala Polri,Oegroseno, mendatangi Markas Besar Polri pagi ini, Kamis, 30 Juli 2026. Kedatangannya dalam rangka memenuhi panggilan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait dengan dugaan tindak pidana proses hibah lahan Sekolah Polisi Wanita di Cakung, dan pengadaan lahan pengganti tanah Sespim di Lembang.

Oegro mempertanyakan dasar pemanggilan atasnya tersebut. Menurut dia, pengadaan tersebut sudah terjadi 15 tahun lalu, paada 2011.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Kalau 2011, kan, berarti harus ada hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Iya, kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi,” kata dia kepada wartawan di depan Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Oegro menyatakan tidak membawa dokumen apa pun dalam kedatangannya kali ini. “Ini kan hanya klarifikasi. Saya tanya nanti undangan klarifikasi ini acaranya apa gitu,” ujarnya.

Ia sebelumnya mengatakan surat yang diterimanya menyebut penyelidikan perkara tersebut didasarkan pada Laporan Informasi Nomor LI/18/VI/2026/Kortastipidkor tertanggal 30 Juni 2026. Kortastipidkor memulai penyelidikan pada 2 Juli 2026. Dua pekan kemudian, tepatnya pada 16 Juli 2026, penyidik mengirim surat undangan klarifikasi kepada Oegroseno untuk hadir pada Kamis, 23 Juli 2026, namun ia meminta penundaan.

Ia mempertanyakan apakah penyelidikan telah didukung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia juga mempertanyakan mengapa kebijakan yang diambil lebih dari 15 tahun lalu kini diselidiki sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pantauan Tempo di lapangan, Oegroseno tiba di Gedung Mabes Polri pada Kamis, 30 Juli 2026 pukul 10.05 WIB. Ia datang mengenakan seragam purnawirawan lengkap dengan topi mutz berwarna hitam dengan lis kuning di lipatan atasnya yang dihiasi tiga bintang. Dia juga tampak menyampirkan tas gendong di salah satu pundaknya.

Pilihan Editor:Oegroseno: Ini Undang-Undang Kapolri, Bukan Polri