KPK Gagal Tangkap Buron Harun Masiku: Ketua Setyo Budiyanto Akui Beban Berat

Ringkasan Singkat

• Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku masih terbebani oleh kasus Harun Masiku yang belum tertangkap.
• Kasus suap yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP ini sudah berlarut sejak 2020‑2021, namun pencarian masih belum membuahkan hasil.
• KPK berjanji akan terus mengolah informasi dan mengejar semua buron, meski ada kemungkinan tersangka sudah meninggal atau menghilang.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan beban mental yang terus menghantui pimpinan lembaga antirasuah itu karena belum berhasil menemukan Harun Masiku. "HM yang sampai sekarang masih menjadi beban bagi pimpinan khususnya. Meskipun kasusnya sudah cukup lama di 2020‑2021, sampai dengan hari ini bahasa gampangnya itu pimpinan masih kepikiran lah," ujarnya pada konferensi pers KPK di Jakarta, Kamis (30/7). laporan terbaru KPK juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan pejabat.

Konferensi pers tersebut sekaligus menjadi ajang penilaian kinerja KPK pada semester I 2026, mencakup bidang penindakan, pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, hingga pendidikan antikorupsi. Setyo menegaskan bahwa setiap pengungkapan perkara KPK selalu menjadi sorotan publik, sehingga kegagalan menemukan buron seperti Harun menambah tekanan pada institusi.

Meski demikian, ia menegaskan komitmen KPK untuk terus mengejar Harun dan buron lainnya yang masih menghilang. "Kami kejar terus, kami olah terus informasinya, sehingga nanti bisa dipastikan status perkara daripada HM, termasuk juga kalau yang lain‑lain tadi yang sudah ada, orangnya masih ada dan status perkaranya masih berjalan, tentu ini tinggal nunggu waktu saja," tegasnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan bahwa lembaga antirasuah tidak akan berhenti berupaya meski ada kemungkinan tersangka sudah meninggal. "Kalau kemudian memang upaya maksimal kita sudah lakukan tetapi tidak ketemu, jangan‑jangan sudah mati, kita juga tidak tahu, tapi upaya itu tetap kita lakukan. Kita akan kejar terus sebelum kedaluwarsa habis," ujarnya.

Selain Harun Masiku, KPK juga masih mengejar beberapa tersangka lain, antara lain Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos (kasus e‑KTP), pemilik PT Perusa Sejati yang menjadi perantara suap melibatkan direksi PT PAL Indonesia, serta Emylia Said dan Herwansyah yang diduga memberi suap kepada AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto. Paulus Tannos sudah ditemukan dan kini tengah menjalani sidang gugatan atas penangkapannya, sementara proses ekstradisi dengan Singapura masih berlangsung.

Analisis Pakar

Ketidakmampuan KPK menemukan Harun Masiku selama hampir tiga tahun menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme pencarian buron di Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi garda terdepan melawan korupsi, KPK seharusnya memiliki jaringan intelijen yang kuat, baik domestik maupun internasional. Keterlambatan ini tidak hanya menggerogoti kepercayaan publik, tetapi juga memberi sinyal kepada jaringan korupsi bahwa mereka masih dapat menghindari penegakan hukum.

Faktor politik juga tidak dapat diabaikan. Harun, mantan calon legislatif PDIP, memiliki koneksi yang dapat memperlambat proses penangkapan. KPK harus menegaskan independensinya dengan menghindari intervensi politik, sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap langkah operasionalnya. Tanpa itu, publik akan terus meragukan integritas lembaga.

Selanjutnya, KPK perlu mengoptimalkan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lain, termasuk Interpol dan otoritas di negara tempat tersangka bersembunyi. Penggunaan teknologi modern—seperti analisis data besar, pelacakan keuangan digital, dan pemantauan media sosial—harus menjadi bagian integral dari strategi pencarian. Tanpa inovasi ini, KPK akan terus tertinggal dalam perang melawan korupsi yang semakin canggih.

Akhirnya, KPK harus memperkuat mekanisme akuntabilitas internal. Setyo Budiyanto mengakui beban mentalnya, namun beban itu harus diubah menjadi aksi konkret, bukan sekadar pernyataan. Pengawasan publik melalui laporan berkala, audit independen, dan partisipasi masyarakat dapat menjadi pendorong reformasi yang diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi buron yang lolos begitu saja.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Harun Masiku belum berhasil ditangkap oleh KPK?
  A: Faktor utama meliputi keterbatasan intelijen, kemungkinan perlindungan politik, dan kurangnya kerja sama internasional yang efektif.
• Q: Apa langkah konkret KPK untuk menemukan buron lain yang masih menghilang?
  A: KPK berkomitmen mengolah informasi lebih intensif, memperkuat jaringan intelijen, dan meningkatkan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum domestik serta internasional.
• Q: Bagaimana publik dapat memastikan KPK tetap independen dari intervensi politik?
  A: Melalui transparansi laporan, audit independen, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum.