Kemenperin Ungkap Penyebab PHK di Pabrik Garmen Jawa Tengah: Bukan Impor, Tapi Penurunan Pesanan B2B

Ringkasan Singkat

• Kementerian Perindustrian menegaskan PHK di Victory Apparel dan PT Samwon disebabkan penurunan pesanan B2B, bukan masuknya barang impor.
• Perusahaan beroperasi di kawasan berikat dengan fokus ekspor; penurunan order mengancam utilisasi pabrik.
• Kemenperin berjanji menyalurkan tenaga kerja yang terdampak ke investasi baru yang tengah berkembang di Jawa Tengah hingga akhir 2026.

JAKARTA – Kemenperin mengungkap akar penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua pabrik garmen berlokasi di Jawa Tengah, yaitu Victory Apparel dan PT Samwon. Menurut Rizky Aditya Wijaya, Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin, penurunan pesanan bisnis‑to‑bisnis (B2B) dari pembeli luar negeri menjadi faktor utama, bukan serbuan produk impor seperti yang beredar di media.

“Setelah kunjungan lapangan, kami menemukan bahwa order B2B ke kedua perusahaan tersebut mengalami penurunan signifikan,” ujar Rizky dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2026, Kamis (30/7). “Ini adalah masalah internal perusahaan, bukan akibat lonjakan impor.”

Untuk mengurangi dampak sosial, Kemenperin berencana menyalurkan tenaga kerja yang terdampak ke proyek investasi baru yang tengah mengalir ke provinsi tersebut. “Jawa Tengah masih membutuhkan tenaga kerja besar untuk investasi‑investasi baru, baik di sektor garmen maupun alas kaki, hingga akhir 2026,” tambahnya.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menegaskan bahwa kementerian terus memperkuat sistem pemantauan melalui IKI. “Jika subsektor tertentu menunjukkan kontraksi berkelanjutan, kami akan memberi perhatian khusus dan berkoordinasi dengan pelaku industri untuk mengatasi kendala bahan baku, pembiayaan, atau akses pasar ekspor.”

Analisis Pakar

Penurunan order B2B yang memicu PHK di dua pabrik garmen ini mencerminkan dinamika struktural dalam rantai pasok tekstil Indonesia. Pada fase siklus ekonomi global yang masih dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, banyak pembeli utama di Eropa dan Amerika Utara menyesuaikan volume pembelian, mengutamakan diversifikasi sumber dan menekan margin. Hal ini menurunkan permintaan terhadap produk berbasis biaya tenaga kerja rendah, meski Indonesia masih menawarkan keunggulan kompetitif di sisi biaya.

Selanjutnya, fakta bahwa kedua perusahaan beroperasi di kawasan berikat menandakan ketergantungan pada kebijakan fiskal dan regulasi ekspor. Jika kebijakan insentif tidak dioptimalkan atau prosedur kepabeanan menjadi bottleneck, perusahaan akan semakin rentan terhadap fluktuasi order. Pemerintah perlu meninjau kembali skema insentif, mempercepat proses perizinan, serta memperkuat dukungan logistik untuk menjaga daya saing.

Dari perspektif pasar tenaga kerja, Kemenperin berupaya menyalurkan pekerja PHK ke investasi baru merupakan langkah yang tepat, namun implementasinya memerlukan koordinasi lintas kementerian—termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Program pelatihan ulang (re‑skilling) yang terfokus pada teknologi produksi tekstil modern, seperti otomatisasi dan digital printing, dapat meningkatkan employability pekerja dan mengurangi risiko pengangguran struktural.

Terakhir, indikator IKI harus diperlakukan tidak sekadar sebagai angka, melainkan sebagai sinyal peringatan dini. Penurunan berkelanjutan pada subsektor garmen harus memicu kebijakan stimulus yang terarah, misalnya kredit modal kerja bersubsidi atau skema penjaminan ekspor. Tanpa intervensi yang tepat, penurunan utilisasi pabrik dapat bereskalasi menjadi penutupan fasilitas, yang pada gilirannya akan menurunkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa PHK di pabrik garmen tidak disebabkan oleh impor barang?
  A: Kemenperin menegaskan penurunan pesanan B2B dari pembeli luar negeri, bukan persaingan impor, sebagai penyebab utama.
• Q: Bagaimana Kemenperin akan membantu pekerja yang terdampak?
  A: Kemenperin akan memfasilitasi penyerapan tenaga kerja oleh investasi baru yang masuk ke Jawa Tengah hingga akhir 2026, termasuk program pelatihan ulang.
• Q: Apa peran Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dalam mengantisipasi krisis industri?
  A: IKI menjadi alat pemantauan bulanan; kontraksi berkelanjutan pada subsektor akan memicu intervensi kebijakan khusus dari Kemenperin.