Skandal Intimidasi Dokter Icha: Tiga Anggota DPRD TTU Diberhentikan Sementara, Keluarga Tuntut Keadilan

Ringkasan Singkat

• BKD Badan Kehormatan DPRD Timor Tengah Utara (TTU) menangguhkan tiga anggota DPRD karena dugaan intimidasi terhadap dr Icha.
• Intimidasi pada 13 Juni 2026 memicu depresi berat dokter, yang kemudian bunuh diri pada 26 Juni 2026.
• Polisi Polda NTT telah mengangkat kasus ke tahap penyidikan, melibatkan 35 saksi dan lima ahli.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada Rabu (29/7), Badan Kehormatan DPRD (BKD) DPRD Timor Tengah Utara menangguhkan sementara tiga legislator: Therenzius Lazakar (Golkar, Komisi I), Norbertus Tubani (PKB, Ketua Komisi III), dan Veronika Lake (PDIP, Sekretaris Komisi III). Penangguhan ini tidak menghilangkan hak keuangan mereka, sesuai ketentuan perundang‑undangan, dan mereka tetap berhak atas rehabilitasi bila terbukti tidak bersalah.

Kasus bermula pada 13 Juni 2026 di Rumah Sakit Leona, Kefamenanu, ketika dr Icha (Eliza Primcila Utami Pakaenoni) menangani pasien gigitan ular. Menurut laporan keluarga, tiga anggota DPRD tersebut bersama seorang dokter hewan ASN, Maria Mathildis Sau, melakukan tekanan verbal, ancaman, dan perlakuan merendahkan yang menurunkan kondisi mental dr Icha hingga ia mengakhiri kematian dr Icha pada 26 Juni 2026 di rumahnya, Perumahan Baumata, Kabupaten Kupang.

BKD menilai tindakan ketiga legislator melanggar beberapa pasal Kode Etik DPRD TTU No. 2/2024, termasuk Pasal 5 (sumpah jabatan), Pasal 6 ayat 1‑2 (sikap, moral, kesopanan), dan Pasal 29 huruf g (penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi). Keputusan tersebut menegaskan bahwa perilaku mereka tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Pihak kepolisian, melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Sigit Haryono, telah mengeskalasi penyelidikan menjadi penyidikan. Tim gabungan yang dipimpin Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko memeriksa 35 saksi, empat terlapor, dan lima ahli (hukum pidana, victimologi, psikologi, bahasa, dan grafologi). Saksi meliputi keluarga dr Icha, tenaga medis di RSUS Kefamenanu dan RS Leona, serta pasien yang menyaksikan intimidasi.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penyalahgunaan kekuasaan politik di tingkat daerah. Jika terbukti, tindakan hukum pidana dapat dikenakan kepada para legislator, selain sanksi etik yang telah dijatuhkan. Sementara itu, ribuan warga berkumpul pada 29 Juni untuk memakamkan dr Icha, menandakan besarnya kepedulian publik terhadap tragedi ini.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat pola yang mengkhawatirkan: pejabat publik yang memanfaatkan posisi untuk menekan tenaga kesehatan, yang seharusnya menjadi mitra dalam pelayanan publik. Kode Etik DPRD TTU memang sudah jelas melarang penyalahgunaan jabatan, namun implementasinya masih lemah. Penangguhan sementara tanpa pencabutan hak keuangan menimbulkan persepsi bahwa sanksi etik masih bersifat simbolik, bukan deterrent yang nyata.

Lebih jauh, kasus ini menggarisbawahi kegagalan sistem pengawasan internal. Badan Kehormatan DPRD baru dapat bertindak setelah korban meninggal, bukan mencegah. Diperlukan mekanisme pelaporan yang lebih cepat, serta perlindungan saksi bagi tenaga medis yang melaporkan intimidasi. Tanpa itu, intimidasi akan tetap menjadi senjata politik di daerah.

Di sisi hukum, penyidikan Polda NTT menunjukkan komitmen aparat untuk menelusuri je