Krisis Gula Impor: Pemerintah Prabowo Paksa Industri Bangun Kebun Tebu Sendiri untuk Capai Swasembada 2028

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada gula dalam dua tahun ke depan.
• Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan program peremajaan 250.000 ha tebu dan wajib kebun bagi pengolah gula impor.
• Impor gula rafinasi yang melimpah menekan harga molase, menimbulkan kerugian petani hingga Rp7 triliun dan memicu aksi protes.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah yang dipimpin Prabowo Subianto kini menggerakkan roda kebijakan untuk menutup celah impor gula yang menggerogoti industri domestik. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, menegaskan bahwa target swasembada gula bukan sekadar slogan, melainkan agenda yang harus selesai dalam dua tahun ke depan.

Langkah pertama adalah peremajaan tebu secara masif. Pemerintah menargetkan revitalisasi 100.000 hektar pada 2026 dan 150.000 hektar pada 2027, menggantikan sekitar 85 % tanaman tebu yang sudah berusia tua dengan varietas unggul dan praktik agronomi modern. Program ini diharapkan meningkatkan produktivitas rata-rata dari 70 ton/ha menjadi lebih dari 100 ton/ha, sehingga pasokan gula mentah (raw sugar) nasional dapat menutupi kebutuhan industri.

Di sisi lain, banjir gula impor terus menggerogoti margin petani dan produsen lokal. Impor gula rafinasi yang tidak terkendali menurunkan harga molase dari Rp1.900 menjadi Rp1.000 per liter pada Maret 2026 – hampir setengahnya. Akibatnya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mencatat kerugian sekitar Rp600 miliar, sementara petani tebu di Jawa Timur menumpahkan hasil panen ke gudang karena tidak ada pembeli, memperkirakan kerugian ekonomi nasional antara Rp4‑7 triliun.

Untuk menutup kebocoran ini, pemerintah mengeluarkan perintah tegas: semua perusahaan pengolah gula yang mengandalkan bahan baku impor wajib membangun kebun tebu sendiri. Kebijakan ini tidak baru – sudah diatur dalam Pasal 43 UU No 39/2014 tentang Perkebunan – namun kini akan ditegakkan dengan sanksi yang lebih berat. Importir tidak lagi dapat mengandalkan pasokan luar negeri tanpa kontribusi pada produksi dalam negeri.

Jika kebijakan ini berjalan, efeknya akan meluas: peningkatan penyerapan hasil panen, stabilisasi harga molase, dan penguatan arus kas petani. Namun, tantangan operasional – seperti pembiayaan, akses lahan, dan transfer teknologi – harus diatasi secara simultan agar target swasembada tidak berakhir menjadi sekadar janji politik.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat dua dimensi utama dalam kebijakan ini: kemandirian pangan dan stabilitas fiskal. Swasembada gula bukan hanya soal mengurangi impor, melainkan mengoptimalkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan menuntut importir membangun kebun, pemerintah secara tidak langsung menambah basis produksi bahan baku, yang pada gilirannya menurunkan beban subsidi dan meningkatkan pendapatan petani.

Namun, keberhasilan program peremajaan sangat bergantung pada kualitas varietas yang dipilih dan adopsi teknologi seperti sistem irigasi tetes dan pemupukan presisi. Tanpa dukungan teknis yang memadai, petani kecil dapat kembali terjebak dalam siklus rendah produktivitas, memperparah kesenjangan antara kebun skala besar dan kecil.

Dari perspektif fiskal, penurunan impor gula dapat mengurangi defisit neraca perdagangan, namun pemerintah harus siap menanggung biaya awal pembangunan kebun – estimasi investasi mencapai Rp30 triliun dalam lima tahun. Skema pembiayaan yang melibatkan bank pembangunan, dana bergulir, dan skema public‑private partnership (PPP) menjadi kunci untuk menghindari beban utang berlebih.

Terakhir, kebijakan ini menimbulkan risiko monopoli jika hanya pemain besar yang mampu menyiapkan kebun. Regulasi harus memastikan alokasi lahan yang adil, serta mekanisme contract farming yang melindungi petani kecil. Jika tidak, swasembada gula dapat berujung pada konsentrasi pasar yang justru mengurangi persaingan dan menurunkan inovasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa target swasembada gula Indonesia dalam dua tahun ke depan?
  A: Pemerintah menargetkan produksi gula mentah mencapai 12,5 juta ton per tahun, cukup untuk menutup seluruh kebutuhan domestik.
• Q: Bagaimana cara importir gula memenuhi kewajiban membangun kebun tebu?
  A: Mereka harus mengajukan rencana investasi kebun, memperoleh izin lahan, dan menyiapkan infrastruktur produksi dalam tiga tahun sejak operasional.
• Q: Apa dampak kebijakan ini terhadap harga gula dan molase di pasar?
  A: Dengan menurunnya impor dan meningkatnya produksi dalam negeri, harga gula diproyeksikan stabil atau naik sedikit, sementara harga molase diharapkan kembali ke level historis sekitar Rp1.800‑Rp2.000 per liter.