Andi Widjajanto Tekankan Profesionalisme Militer di Peringatan 30 Tahun Kudatuli: Ancaman Politik Militer Kembali Mengemuka

Ringkasan Singkat

• Dalam peringatan 30 tahun Kudatuli, Andi Widjajanto menegaskan pentingnya profesionalisme TNI dan menolak campur tangan militer dalam politik.
• Ia mengingatkan bahwa pajak rakyat harus dipakai untuk menyiapkan prajurit yang fokus pada pertahanan, bukan pada urusan sipil atau ekonomi.
• Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Megawati Soekarnoputri dan tokoh PDIP lainnya pada 27 Juli 2024.

Jakarta – Pada peringatan tiga dekade Kudatuli yang digelar di kantor DPP PDIP, Menteng 58, Jakarta Pusat, mantan Gubernur Lemhannas sekaligus politisi PDIP, Andi Widjajanto, menegaskan satu pesan utama: tentara harus kembali ke koridor profesionalnya.

“Jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya,” ujar Widjajanto di depan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putra keduanya, Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo. Ia menolak keras segala bentuk intervensi militer ke dalam politik, ekonomi, atau urusan sipil yang tidak termasuk dalam mandat konstitusional.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat untuk menggaji prajurit harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan tempur – dari terjun payung hingga mengoperasikan tank dan kapal selam – bukan untuk mengisi jabatan sipil, mengelola pertanian, atau mengurus bisnis pribadi.

Widjajanto mengutip kembali pesan Panglima pertama TNI, Jenderal Besar Sudirman (1950), yang menekankan agar tentara tidak terpilah‑pilah dan tidak terjebak dalam kepentingan politik. Ia menambahkan bahwa prinsip serupa juga diulang oleh Presiden pertama RI, Sukarno, dalam pidatonya pada Hari Kemerdekaan 1953.

“Masalah Indonesia sejak 1966 hingga ambruknya rezim Orde Baru pada 1998 adalah militer yang kehilangan jati dirinya dan terjun ke ranah politik,” kata Widjajanto. “Itulah yang harus kita cegah sekarang.”

Analisis Pakar

Penekanan Widjajanto pada profesionalisme militer bukan sekadar retorika politik semata. Sejak reformasi 1998, TNI memang telah mengalami proses “civilianization” yang belum sepenuhnya selesai. Praktik‑praktik seperti penempatan perwira militer di posisi strategis pemerintahan sipil, atau keterlibatan dalam proyek ekonomi, masih menjadi celah yang mengaburkan batas konstitusional antara militer dan sipil.

Namun, kritik yang lebih tajam perlu diarahkan pada kebijakan pemerintah yang selama ini masih mengandalkan anggaran militer yang melimpah, sementara kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih kurang. Jika pajak rakyat memang dimaksudkan untuk menyiapkan prajurit yang “jago terjun payung, nyetir tank, kapal selam”, maka akuntabilitas penggunaan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Selanjutnya, pernyataan Widjajanto menyinggung kembali sejarah kelam militer Indonesia, terutama peristiwa 1965‑66 yang menimbulkan trauma nasional. Mengingat kembali pesan Sudirman dan Sukarno memang penting, namun tidak cukup. Reformasi struktural – termasuk revisi Undang‑Undang TNI, penguatan kontrol parlemen, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran militer – harus menjadi agenda utama, bukan sekadar slogan pada upacara peringatan.

Terakhir, kehadiran tokoh politik senior seperti Megawati dalam acara ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana partai politik siap menegakkan batasan tersebut. Jika profesionalisme militer dijadikan agenda bersama, maka partai‑partai politik harus secara konsisten menolak tawaran atau praktik yang melibatkan militer dalam urusan partai, demi menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa sebenarnya peristiwa Kudatuli 1996?
• A: Kudatuli merujuk pada serangan militer pada 27 Juli 1996 yang menewaskan sejumlah warga sipil, menjadi simbol kegagalan profesionalisme TNI.
• Q: Mengapa Andi Widjajanto menekankan profesionalisme militer?
• A: Karena ia melihat campur tangan militer dalam politik sebagai akar kr