30 Tahun Kudatuli: Amnesty Desak Komnas HAM Buka Penyelidikan Projustisia – Negara Masih Menutup Luka Demokrasi

Ringkasan Singkat

• Amnesty International Indonesia menilai negara belum memberikan keadilan bagi korban penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.
• Organisasi menuntut KomnasHAM menggelar penyelidikan projustisia dan PengadilanHAM ad‑hoc.
• Kasus yang dikenal sebagai Kudatuli masih menyisakan korban tak dikenal, indikasi lokasi kuburan baru, serta tuduhan impunitas yang belum terpecahkan.

Jakarta, 27 Juli 2026 – Tepat tiga dekade setelah penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, AmnestyInternational Indonesia kembali mengeluarkan pernyataan keras. Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid, menegaskan bahwa negara belum menuntaskan keadilan bagi ribuan korban dan keluarga mereka, sekaligus menuding adanya “impunitas” yang masih mengakar.

Serangan 27 Juli 1996 – yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli – menandai salah satu episode paling kelam dalam era Orde Baru. Kelompok pendukung Soerjadi menyerbu kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri, menewaskan setidaknya lima orang, melukai 149 lainnya, dan membuat 23 orang menghilang. Data awal Amnesty International pada 30 Juli 1996 mencatat 206‑241 penangkapan, 90 luka‑luka, dan tujuh korban tewas, sementara KomnasHAM kemudian menyimpulkan lima tewas, 149 luka‑luka, dan 23 orang hilang.

Usman Hamid menuntut agar KomnasHAM segera melaksanakan penyelidikan projustisia sesuai mandat UU Pengadilan HAM No. 26/2000, dengan transparansi penuh dan publikasi berkala. Ia menambahkan, “Investigasi terhadap makam tak dikenal dari kerusuhan 1996 dapat menjadi bukti baru yang mengonfirmasi keberadaan korban di luar data resmi.”

Pemerintah pada 2002‑2003 pernah mengadakan pengadilan koneksitas, namun hanya menjerat satu warga sipil, Jonathan Marpaung, dengan hukuman dua bulan penjara. Dua perwira militer yang terlibat, Budi Purnama dan Suharto, dibebaskan. Keputusan itu menimbulkan kecaman luas, termasuk dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyerukan pembukaan kembali penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas.

Dalam peringatan 30‑tahun Kudatuli, Hasto menegaskan bahwa “luka Kudatuli bukan hanya luka PDIP, melainkan luka Republik Indonesia.” Ia menambahkan bahwa Megawati Soekarnoputri menekankan kewajiban moral negara Pancasila untuk mengungkap kebenaran, bukan sekadar balas dendam politik.

Dengan adanya indikasi lokasi kuburan baru yang belum teridentifikasi, tekanan publik dan internasional untuk menuntaskan kasus ini semakin menguat. Amnesty International menilai bahwa membiarkan kasus ini mengambang sama dengan mengukuhkan impunitas, sekaligus menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa kegagalan negara dalam menuntaskan Kudatuli bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan manifestasi dari budaya impunitas yang masih mengakar sejak era Orde Baru. Penyelidikan projustisia yang diminta Amnesty International bukan sekadar formalitas; ia berpotensi membuka kembali arsip‑arsip militer, mengidentifikasi lokasi kuburan tak dikenal, dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku di tingkat struktural.

Pengadilan koneksitas yang pernah digelar pada awal 2000‑an menyoroti keterbatasan sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran HAM berskala besar. Fokus pada satu terdakwa sipil, sementara perwira militer dibebaskan, menimbulkan persepsi bahwa keadilan hanya diberikan pada level rendah, sementara otoritas tinggi tetap dilindungi. Ini memperkuat narasi bahwa “kekuasaan melindungi dirinya sendiri”.

Permintaan DPR untuk mengusulkan Pengadilan HAM ad‑hoc juga penting. Tanpa dukungan legislatif, Komnas HAM akan kesulitan mengakses bukti‑bukti kritis, seperti dokumen militer yang masih bersifat rahasia. Selain itu, transparansi publik dalam proses penyelidikan akan menambah tekanan moral pada pemerintah untuk tidak lagi menutup‑tutup fakta.

Terakhir, kasus Kudatuli harus dipahami dalam konteks yang lebih luas: penindasan politik pada era Orde Baru masih meninggalkan jejak luka yang belum sembuh. Menyelesaikan kasus ini bukan hanya soal memberi keadilan kepada korban, melainkan juga tentang memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, menegakkan supremasi hukum, dan memastikan bahwa sejarah kelam tidak terulang kembali.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu penyelidikan projustisia yang diminta oleh Amnesty International?
  A: Projustisia adalah penyelidikan independen yang bertujuan mengungkap fakta baru, mengidentifikasi korban tak dikenal, dan menilai tanggung jawab pelaku dalam kasus pelanggaran HAM.
• Q: Mengapa Pengadilan HAM ad‑hoc diperlukan untuk kasus Kudatuli?
  A: Karena pengadilan konvensional belum mampu menuntut pelaku tingkat tinggi dan mengungkap jaringan komando yang terlibat, sehingga dibutuhkan forum khusus yang berfokus pada HAM.
• Q: Apa implikasi hukum jika Komnas HAM tidak membuka penyelidikan kembali?
  A: Kegagalan membuka penyelidikan dapat dianggap melanggar UU Pengadilan HAM No. 26/2000, memperkuat tuduhan impunitas, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.