11 Ribu Desa Tanpa Listrik: Bahlil Ungkap Target 2029 dan Tantangan Anggaran

Ringkasan Singkat

• Masih ada sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik.
• Program Program Listrik Desa (Lisdes) 2025 sudah menyelesaikan 1.400 desa dan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum 14 Agustus.
• Target pemerintah adalah menyalakan seluruh desa dan dusun pada 2029, dengan anggaran Rp9,75 triliun untuk fase 2026‑2027.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa masih terdapat sekitar 11 ribu desa yang belum terhubung ke jaringan listrik nasional. Dari angka itu, 1.400 desa sudah selesai dialiri listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes) 2025 dan dijadwalkan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat, sebelum 14 Agustus. Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian.

Lisdes 2025 merupakan inisiatif pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah‑wilayah yang selama ini terpinggirkan. Menurut Bahlil, semua pekerjaan pada fase 2025 telah selesai, sehingga rapat koordinasi kini tidak lagi membahas alokasi dana, melainkan kesiapan peresmian dan rencana pelaksanaan fase selanjutnya.

Untuk 2026‑2027, Kementerian ESDM telah menyiapkan anggaran sekitar Rp9,75 triliun. Dana ini akan difokuskan pada perluasan jaringan ke daerah‑daerah terpencil, khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang masih menjadi zona hitam listrik.

Target ambisius pemerintah, yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, adalah menyalakan seluruh desa dan dusun di Indonesia pada tahun 2029. Jika tercapai, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan, industri manufaktur berbasis listrik, serta memperluas basis pajak daerah.

Analisis Pakar

Secara makroekonomi, penyediaan listrik ke desa‑desa terpencil merupakan katalisator pertumbuhan inklusif. Akses listrik menurunkan biaya produksi pertanian, memperpanjang jam operasional UMKM, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan menutup kesenjangan listrik, pemerintah secara tidak langsung menyiapkan fondasi bagi transformasi digital di tingkat pedesaan, yang pada gilirannya dapat mempercepat adopsi e‑commerce dan layanan keuangan digital.

Namun, tantangan utama tetap pada biaya modal dan logistik. Infrastruktur jaringan di wilayah berbukit dan kepulauan memerlukan investasi yang jauh di atas rata‑rata nasional. Oleh karena itu, skema pembiayaan berbasis kemitraan publik‑swasta (PPP) serta penggunaan teknologi mikro‑grid berbasis energi terbarukan (solar, mini‑hydro) harus diprioritaskan untuk menurunkan beban fiskal.

Selanjutnya, kebijakan tarif listrik harus dirancang agar tetap terjangkau bagi rumah tangga berpendapatan rendah, namun tetap memberikan insentif bagi investor. Mekanisme subsidi yang terfokus pada tarif awal (tarif subsidi) dan kemudian beralih ke tarif pasar setelah periode tertentu dapat menjadi solusi yang seimbang.

Terakhir, pencapaian target 2029 akan sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian—ESDM, PUPR, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tanpa sinergi yang kuat, risiko penundaan proyek dan pemborosan anggaran akan meningkat, mengancam kredibilitas pemerintah di mata investor domestik dan internasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa banyak desa yang sudah teraliri listrik melalui Lisdes 2025?
  A: Sekitar 1.400 desa telah selesai dialiri listrik dan akan diresmikan sebelum 14 Agustus 2024.
• Q: Apa target akhir pemerintah terkait listrik desa?
  A: Menyalakan seluruh desa dan dusun di Indonesia pada tahun 2029.
• Q: Berapa anggaran yang dialokasikan untuk fase 2026‑2027?
  A: Sekitar Rp9,75 triliun, difokuskan pada perluasan jaringan di Sulawesi, Maluku, dan Papua.