Ruben Onsu vs Sarwendah: Drama Renovasi Rp11 Miliar yang Bikin Geger!

Ringkasan Singkat

• Ruben Onsu dan mantan istri Sarwendah berseteru soal biaya renovasi rumah mewah di Cilandak yang mencapai lebih dari Rp11 miliar.
• Pengacara Ruben klaim ia terpaksa ambil pinjaman bank Rp10,1 miliar, sementara tim hukum Sarwendah menegaskan angka itu mencakup material, bukan hanya jasa kontraktor.
• Perseteruan ini muncul bersamaan dengan proses mediasi hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Drama rumah mewah di Cilandak kembali memanas! Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kini beradu argumen soal Rp11,1 miliar yang katanya dipakai untuk renovasi. Menurut kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, suami mantan artis itu terpaksa menggadaikan sertifikat rumah ke bank demi memenuhi keinginan Sarwendah yang ingin rumah itu “berkilau” kembali.

Minola menjelaskan, Ruben mengambil pinjaman sebesar Rp10,1 miliar, lalu mentransfer uang ke rekening ayah Sarwendah sebanyak 46 kali, masing‑masing Rp250 juta. Total biaya kontraktor? Rp11,1 miliar! Namun, Ruben tetap harus melunasi cicilan KPR yang mencapai Rp379 juta per bulan, meski rumah kini sudah tidak lagi dihuni oleh dirinya sejak perceraian 2024.

Sementara itu, tim hukum Sarwendah, dipimpin Chris Sam Siwu, menolak anggapan bahwa seluruh angka itu hanya untuk jasa kontraktor. Menurut mereka, angka tersebut mencakup material, pembangunan, dan semua biaya terkait. "Sudah ada Akta 39 yang menandatangani kesepakatan, kenapa masih dibuka‑buka lagi?" kata Chris dengan nada sinis di ruang sidang.

Tak hanya soal uang, perseteruan ini juga melibatkan nama almarhum ayah Sarwendah, Hendrik Lo, yang meninggal pada Juli 2025. Minola menegaskan bahwa mereka hanya menanggapi pernyataan Sarwendah yang dulu sempat di‑siniar oleh Richard Lee pada Oktober 2024, di mana Sarwendah menegaskan kepemilikan rumah itu sejak awal.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti betapa rumitnya urusan keuangan dalam perceraian selebriti, terutama ketika properti bernilai tinggi terlibat. Dari sudut hukum, klaim Ruben tentang pinjaman bank memang masuk akal bila dilihat dari dokumen hipotek, namun tidak menutup kemungkinan adanya perjanjian lisan atau kesepakatan tak tertulis antara pasangan yang belum tercatat secara resmi. Jika memang ada Akta 39 yang mengikat, maka seharusnya semua pihak menghormatinya, kecuali ada unsur penipuan atau manipulasi dokumen.

Di sisi lain, strategi tim Sarwendah tampak berfokus pada memutarbalikkan narasi publik. Dengan menekankan bahwa angka Rp11 miliar bukan sekadar “jasa kontraktor” melainkan mencakup material, mereka berusaha menurunkan beban moral pada Ruben, sekaligus menegaskan bahwa ia tetap bertanggung jawab atas utang tersebut. Ini adalah taktik umum dalam sengketa hak asuh anak, di mana citra orang tua dipertaruhkan.

Yang paling menarik adalah penggunaan media—dari siniar hingga pernyataan resmi di pengadilan—sebagai arena pertempuran. Kedua belah pihak tampaknya sadar bahwa opini publik dapat memengaruhi keputusan hakim, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, setiap pernyataan harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat potensi dampak jangka panjang pada reputasi dan hak asuh.

Secara ekonomi, beban cicilan Rp379 juta per bulan bagi Ruben bukanlah angka sepele. Jika tidak ada penyelesaian cepat, beban ini dapat menggerus aset lain, bahkan memicu likuidasi properti. Bank pun akan menilai risiko kredit yang semakin menurun, yang pada akhirnya dapat memicu tindakan eksekusi bila pembayaran terhenti. Jadi, tekanan finansial ini menjadi pendorong utama bagi kedua belah pihak untuk mencari solusi damai di luar ruang sidang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total biaya renovasi yang dipersengketakan antara Ruben Onsu dan Sarwendah?
  A: Kedua pihak menyebutkan angka sekitar Rp11,1 miliar, namun Ruben menekankan bahwa hanya Rp10,1 miliar yang merupakan pinjaman bank.
• Q: Apakah rumah di Cilandak masih menjadi milik Ruben Onsu?
  A: Secara hukum rumah masih terdaftar atas nama Ruben, namun ia masih harus membayar cicilan KPR meski tidak lagi menghuni properti tersebut.
• Q: Bagaimana proses mediasi hak asuh anak memengaruhi perseteruan ini?
  A: Mediasi hak asuh menambah tekanan emosional dan publik, sehingga kedua belah pihak cenderung memperkuat argumen mereka di depan publik untuk memperoleh simpati.