Netanyahu Kembali Terpilih? 23% Warga Israel Siapkan Diri untuk Kabur

Ringkasan Singkat

• 23% responden survei mengaku mempertimbangkan meninggalkan Israel jika Benjamin Netanyahu kembali jadi PM.
• Majoritas warga menolak undang-undang baru yang memberikan perlindungan khusus kepada kelompok ultra-Ortodoks.
• Pemilu nasional pada Oktober 2024 dianggap sebagai referendum atas kebijakan Netanyahu pasca-genosida Gaza.

Sebanyak 23 persen warga Israel mengaku mempertimbangkan untuk meninggalkan negara jika Benjamin Netanyahu kembali terpilih sebagai perdana menteri, menurut jajak pendapat terbaru yang diterbitkan oleh Channel 12 News. Survei yang melibatkan 68 persen responden lainnya menolakkan niat mereka untuk mengungsi, sementara 9 persen belum memutuskan. Temuan ini muncul di tengah perdebatan politik yang memanas mengenai kebijakan pemerintah, termasuk undang-undang yang baru disahkan koalisi Netanyahu.

Salah satu kebijakan kontroversial adalah penetapan studi Taurat sebagai nilai yang setara dengan konstitusi, serta perlindungan hukum bagi warga ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer. 67 persen responden menolak kebijakan ini, sementara 21 persen mendukungnya. Isu wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks telah menjadi persoalan yang memecah belah masyarakat Israel selama bertahun-tahun, dengan kritik keras terhadap ketidaksetaraan perlakuan.

Pemilu nasional yang akan digelar pada 27 Oktober 2024 ini disebut sebagai referendum atas kepemimpinan Netanyahu, terutama setelah respons Israel dalam genosida di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif dan ketidakberesan politik di dalam negeri semakin memperlihatkan ketegangan antara kelompok progresif dan konservatif.

Analisis Pakar

Keputusan sebagian besar warga Israel untuk mempertimbangkan pengungsian jika Netanyahu kembali terpilih mencerminkan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinannya. Netanyahu, yang telah menjadi tokoh sentral dalam politik Israel selama lebih dari satu dekade, kini dihadapkan pada tekanan dari berbagai kalangan, termasuk korban kritis dari kebijakannya terkait Gaza. Survei ini tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan domestik, tetapi juga kekhawatiran akan stabilitas demokrasi Israel di mata internasional.

Undang-undang yang memberikan perlindungan khusus kepada ultra-Ortodoks menguatkan klaim bahwa Netanyahu lebih mementingkan aliansi politiknya dengan kelompok konservatif daripada prinsip keadilan. Kebijakan ini tidak hanya memicu kritik internal, tetapi juga memperparah citra Israel sebagai negara yang mementingkan hak bagi kelompok tertentu. Hal ini berpotensi memperdalam jurang antara komunitas Yahudi yang berbeda serta memperlihatkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum.

Dari perspektif internasional, kebijakan Netanyahu pasca-Gaza telah menambah ketegangan dengan negara-negara Muslim serta sekutu-sekutu tradisional Israel. Jika ia kembali terpilih, diperkirakan akan ada tekanan lebih besar dari komunitas global untuk menuntut pertanggungjawaban atas aksi militer Israel. Pemilu Oktober nanti bukan hanya tentang pilihan antara kandidat, tetapi juga tentang arah masa depan Israel sebagai negara demokrasi di tengah konflik yang tak kunjung selesai.

Secara historis, kebijakan ultra-Ortodoks telah menjadi simbol ketegangan antara sekulerisme dan konservatisme di Israel. Namun, keputusan untuk mengukuhkan status mereka secara hukum dalam konteks perang Gaza menambah dimensi politiknya. Ini adalah percakapan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Israel, bukan hanya oleh pemerintah. Jika tidak ditangani dengan inklusif, potensi pemisahan sosial akan semakin membesar, bahkan di luar ranah politik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa sebagian besar warga Israel menolak kebijakan ultra-Ortodoks?
  A: Karena kebijakan tersebut dianggap diskriminatif dan melanggar prinsip kesetaraan hukum, terutama terkait wajib militer.
• Q: Apa yang dimaksud dengan 'referendum atas kepemimpinan Netanyahu'?
  A: Pemilu Oktober 2024 dianggap sebagai penilaian publik terhadap kebijakan Netanyahu, terutama setelah genosida di Gaza.
• Q: Bagaimana dampak pemilu ini terhadap hubungan internasional Israel?
  A: Hasil pemilu akan memengaruhi dukungan internasional serta tekanan diplomatik terkait kebijakan militer Israel.