Perang AS‑Iran Memanas: Siapa yang Sebenarnya Membayar Harga Gencatan Senjata?

Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak setelah serangka‑serangan berturut‑turut selama lima hari. Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Juni untuk memperpanjang gencatan senjata serta membuka jalur diplomasi kini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Walaupun kedua belah pihak secara retoris masih menyatakan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan, nada keras tetap mendominasi. Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran “sangat menginginkan perdamaian”, namun meragukan kepatuhan Teheran. Sebaliknya, Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama Mohammed Bagher Ghalibaf menegaskan Iran berada dalam “perang eksistensial” dan tidak ada alasan untuk terikat pada perjanjian damai sebelumnya.

Di balik retorika, tekanan ekonomi Iran sudah mencapai titik kritis. Sanksi AS selama lebih dari satu dekade mengekang ekspor minyak, memotong akses pembiayaan global, dan membekukan aset negara. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Iran turun dari sekitar US$8.000 (≈ Rp144 juta) menjadi US$5.000 (≈ Rp90 juta). Ekspor minyak menyusut dari 2,2 juta barel per hari pada 2012 menjadi 1,5 juta barel per hari pada 2025.

MoU Juni sempat memberi napas lega: Washington mencabut blokade laut, memberikan pengecualian sanksi selama 60 hari, serta menjanjikan pencairan aset Iran yang menguatkan rial sekitar 15 %. Namun, sanksi kembali diberlakukan pekan ini, menambah beban pada ekonomi yang sudah terpuruk.

Menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS), kemampuan pertahanan Iran telah tergerus signifikan setelah gelombang serangan AS‑Israel. Hingga awal April, Iran diperkirakan telah menghabiskan 30 % stok rudal dan 60 % persediaan drone. Pelabuhan, kapal perang, fasilitas produksi senjata, bahkan situs nuklir menjadi target serangan, sementara operasi militer AS terus menekan instalasi strategis Tehran.

Tekanan tidak hanya bersifat militer. Serangan terhadap aset militer AS di negara‑negara Teluk menimbulkan korban sipil dan memicu negara‑negara Teluk memperkuat kerja sama pertahanan, termasuk berbagi intelijen dan sistem peringatan dini.

Di sisi Amerika Serikat, kekhawatiran atas gangguan pasokan minyak melalui Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak mentah sekitar 12 %. Dampaknya terasa langsung pada konsumen: harga bensin naik dari US$2,98 per galon (≈ Rp53.640) menjadi US$4,63 per galon (≈ Rp83.340), atau dari Rp14.040 menjadi Rp21.960 per liter. Survei YouGov menunjukkan 57 % warga Amerika menilai keputusan melanjutkan perang sebagai langkah keliru, menambah beban politik bagi Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu November.

Persediaan amunisi AS juga mulai menipis. CSIS mencatat empat dari tujuh jenis amunisi canggih telah menghabiskan setengah stoknya sejak fase awal konflik. Pengisian kembali diperkirakan memerlukan waktu berbulan‑bulan hingga bertahun‑tahun, meskipun pemerintah berupaya meningkatkan produksi industri pertahanan. Hingga 14 Juli, 14 personel militer AS tewas dan 414 lainnya terluka.

Prof. Alam Saleh, Australian National University, menilai tekanan ekonomi tidak akan memaksa Iran menyerah. “Ekonomi Iran telah beradaptasi selama hampir lima dekade di bawah sanksi. Tehran tidak akan berkompromi kecuali jaminan keamanan terpenuhi,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Pakarnya International Crisis Group, Brian Finucane, menambahkan bahwa kekhawatiran utama Washington bukan sekadar Iran, melainkan kesiapan menghadapi konflik lain, termasuk potensi konfrontasi dengan China. “Konsumsi rudal Patriot dan Tomahawk sangat tinggi. Persediaan ini mungkin diperlukan untuk kontingensi militer di Asia‑Pasifik,” katanya.

Analisis Pakar

Secara makroekonomi, perang ini menimbulkan dua gelombang guncangan yang saling memperkuat. Pertama, tekanan pada pasar energi global meningkatkan volatilitas harga minyak, yang pada gilirannya menurunkan margin keuntungan perusahaan energi di Asia Tenggara dan memperlebar spread antara harga spot dan kontrak berjangka. Bagi investor, ini membuka peluang bagi perusahaan downstream yang memiliki kapasitas penyimpanan dan hedging yang kuat, sekaligus menurunkan daya beli konsumen di pasar domestik Indonesia yang masih sensitif terhadap inflasi energi.

Kedua, sanksi yang kembali diberlakukan memperparah krisis likuiditas Iran, memaksa negara tersebut mengandalkan pasar gelap dan jaringan barter regional. Hal ini menciptakan celah bagi perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor infrastruktur dan pertambangan untuk menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan entitas Iran yang masih memiliki cadangan minyak dan gas, asalkan mereka dapat mengelola risiko geopolitik melalui asuransi politik atau mekanisme escrow berbasis blockchain.

Bagi Amerika, penurunan stok amunisi menandakan kebutuhan mendesak untuk diversifikasi rantai pasokan pertahanan. Pemerintah harus mempercepat investasi di basis manufaktur domestik, termasuk teknologi additive manufacturing untuk komponen kritis. Kegagalan dalam hal ini tidak hanya mengancam kesiapan militer, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas kebijakan fiskal AS, yang pada akhirnya dapat menekan nilai dolar dan memperburuk defisit perdagangan.

Politik dalam negeri AS menjadi faktor penentu selanjutnya. Jika persepsi publik terus menganggap perang sebagai beban ekonomi, tekanan pada Kongres untuk menurunkan alokasi anggaran pertahanan dapat meningkat, memaksa Washington mencari solusi diplomatik yang lebih pragmatis. Namun, risiko geopolitik yang melibatkan China dan Rusia menambah kompleksitas: sebuah gencatan senjata yang dipaksakan tanpa jaminan keamanan dapat memperlemah posisi tawar AS di panggung internasional.

Kesimpulannya, tidak ada pihak yang “lebih butuh” gencatan senjata dalam arti ekonomi semata. Iran membutuhkan ruang bernapas untuk menghindari keruntuhan total, sementara AS menghadapi tekanan politik domestik dan risiko kehabisan persediaan militer. Kedua negara akan terus menilai biaya peluang: apakah melanjutkan konflik akan menghasilkan keuntungan strategis yang lebih besar daripada kerugian ekonomi yang meluas? Bagi pelaku pasar, kunci adalah memantau sinyal kebijakan sanksi, pergerakan harga energi, dan kebijakan pertahanan AS—semua faktor yang akan menentukan arah aliran modal dalam enam bulan ke depan.