Mengapa Proyek LNG Abadi Masela Diharapkan Bisa Cetak Rp680 Triliun untuk Negara?

JAKARTA, 16 Juli 2024 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek LNG Abadi Blok Masela diperkirakan akan menyumbangkan sebesar US$37,8 miliar atau Rp680 triliun ke kas negara ketika beroperasi penuh pada 2029 mendatang. Angka tersebut mencakup pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga dividen dari proyek yang menjadi salah satu pilar strategis pengembangan energi Indonesia.

Bahlil menyatakan kontribusi langsung tersebut akan menjadi 'manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan' bagi perekonomian nasional. Selain itu, proyek ini juga diproyeksikan menambah pendapatan tak langsung sebesar US$6,43 miliar atau Rp115,74 triliun per tahun selama masa konstruksi dan operasional. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi investor asing maupun domestik untuk terlibat dalam rantai nilai energi Indonesia.

Tidak hanya soal pendapatan, proyek Abadi Masela juga diharapkan mampu menyerap 12.000 lapangan kerja selama konstruksi dan 800–1.000 tenaga kerja pada fase operasional. Bahlil menekankan komitmen pemerintah agar pekerjaan-pekerjaan dalam proyek ini diprioritaskan untuk pengusaha lokal, sesuai arahan Presiden untuk menjadikan masyarakat sekitar sebagai subjek utama pembangunan.

Dari sisi perekonomian makro, proyek ini diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar US$137,8 miliar ke PDB nasional, sementara PDRB Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diproyeksikan naik masing-masing US$95 miliar dan US$92 miliar. Target tersebut menjadi bukti optimisme pemerintah terhadap potensi energi terbarukan di wilayah timur Indonesia.

Analisis Pakar: Risiko dan Peluang di Balik Proyek Mega Energi

Proyek LNG Abadi Blok Masela memang menjadi salah satu pilar penting dalam agenda energi nasional, namun proyeksi pendapatan Rp680 triliun butuh dipertanyakan dari sisi kelayakan. Pertama, angka tersebut didasarkan pada asumsi harga LNG global yang stabil atau bahkan naik. Namun, pasar energi dunia sangat volatil – seperti terlihat dari dinamika harga LNG selama dan pasca-pandemi, hingga geopolitik yang memengaruhi rantai pasok energi. Jika permintaan global LNG melemah atau harga turun drastis, kontribusi fiskal bisa jauh dari target.

Kedua, proyek energi skala besar selalu menuntut investasi awal yang fantastis. Meskipun pemerintah menjamin dukungan, risiko keuangan tetap ada jika ada keterlambatan dalam konstruksi atau penemuan tambahan tambang yang tidak sesuai harapan. Di sini, transparansi pengelolaan anggaran menjadi kunci. Tanpa pengawasan independen, proyek mega seperti ini berpotensi jadi beban fiskal jika tidak dijalankan secara profesional.

Ketiga, kontribusi sosial-ekonomi harus diukur dari kemampuan proyek untuk memperkuat keterikatan wilayah dengan perekonomian nasional. Jika pekerjaan lokal hanya jadi formalitas tanpa kapasitas nyata pengembangan UMKM atau SDM setempat, maka proyek hanya akan jadi 'kupu-kupu baru' yang lepas dari konteks lokal. Kita perlu melihat apakah ada mekanisme kontrak yang memaksa pelaku usaha asing untuk menyertakan kemitraan dengan pengusaha Maluku secara substansial.

Terakhir, proyek ini harus dilihat sebagai bagian dari strategi energi terbarukan jangka panjang. Jika Indonesia ingin beralih ke energi hijau, maka LNG Blok Masela harus diintegrasikan dengan teknologi capture CO2 atau diarahkan untuk memperkecil ketergantungan pada energi fosil. Tanpa arah yang jelas, proyek ini berisiko jadi 'proyek masa lalu' yang tidak berkelanjutan di era energi transisi. Isu transparansi kontrak energi seperti yang ditonjolkan oleh ICW dalam desakan terhadap PLN menjadi faktor penting dalam evaluasi proyek ini.