Krisis Hormuz: Mengapa Kapal-Kapal Dunia Mengabaikan Perlindungan AS?

Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik di Selat Hormuz mencapai puncaknya. Perusahaan pelayaran global mulai menolak skema pengawalan militer Amerika Serikat (AS) demi melintasi jalur ini, setelah serangan Iran terhadap kapal komersial memicu kekhawatiran akan risiko keselamatan yang mengancam.

Menurut tujuh sumber industri pelayaran dan keamanan maritim kepada Reuters, operator kapal kini menilai jalur yang dikawal AS justru semakin berbahaya, meski Washington berklaim upaya tersebut berhasil menjaga arus perdagangan energi tetap stabil. Selama puluhan tahun, kapal-kapal Teluk Persia menggunakan jalur pelayaran aman di tengah Selat Hormuz yang ditetapkan Organisasi Maritim Internasional (IMO) melalui skema Traffic Separation Scheme. Namun sejak perang Iran dimulai pada Februari 2024, pasukan Iran dikabarkan menanam ranjau di wilayah tersebut, memaksa kapal-kapal beralih ke dua jalur alternatif yang lebih dekat ke pantai Iran atau Oman.

Pada Juni 2024, AS dilaporkan membantu kapal melintasi Selat Hormuz melalui operasi rahasia menggunakan drone udara, drone laut, dan helikopter. Operasi tersebut juga melibatkan puluhan transfer minyak antarkapal untuk memastikan ekspor energi negara-negara Teluk tetap mengalir. Skema ini memungkinkan ekspor puluhan juta barel minyak, membantu menstabilkan harga energi yang terpancar akibat gangguan pasokan terbesar sepanjang sejarah.

Namun, situasi keamanan kembali memanas setelah serangan terhadap kapal di perairan Oman. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan dua kapal tanker super milik Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa. Sejak 7 Juli, minimal lima kapal diserang di perairan Oman, termasuk tiga kapal tanker minyak mentah, satu kapal LNG, dan satu kapal kontainer. Salah satu sumber industri menyatakan keputusannya untuk tidak lagi melintasi Selat Hormuz demi melindungi awak kapal.

"Amerika Serikat tampaknya sudah tidak memiliki kendali atas situasi ini," ujar sumber tersebut. Ia menambahkan, keputusan itu diambil demi menghindari risiko yang terus memburuk. Analis Timur Tengah Verisk Maplecroft, Torbjorn Solvedt, menilai kemampuan Iran menyerang kapal di jalur Oman membuat solusi pemerintahan Donald Trump sulit berhasil.

Meski AS menegaskan Selat Hormuz tetap terbuka, Gedung Putih mengancam akan menghentikan lebih banyak ekspor energi setelah AS kembali memblokir pelabuhan Iran. Teheran juga memberi sinyal akan menggunakan kelompok Houthi di Yaman untuk menutup Selat Bab el-Mandeb, menambah ancaman pada dua jalur pelayaran energi terpenting dunia.

Sekitar sembilan kapal tanker LNG yang dioperasikan perusahaan Yunani kini terjebak di Teluk Persia setelah melintasi Selat Hormuz untuk mengambil muatan. Joint Maritime Information Center AS menaikkan tingkat risiko pelayaran di kawasan ini menjadi severe, hanya sati level di bawah critical. Lima sumber mengatakan AS belum memberikan kejelasan memadai tentang risiko kapal yang menggunakan jalur Oman, membuat operator kapal gelisah.

Perusahaan keamanan maritim Yunani Diaplous bahkan menyarankan penundaan seluruh pelayaran melalui kawasan tersebut hingga Sabtu. Sementara MARISKS memperingatkan, "pada tahap ini, belum ada jaminan bahwa pelayaran melintasi Selat Hormuz dapat dilakukan dengan tingkat keamanan yang dapat diterima."

Analisis Pakar: Konflik Hormuz, Ujian Ketahanan Ekonomi Global

Konflik di Selat Hormuz bukan sekadar tantangan keamanan maritim, tetapi ujian kritis bagi stabilitas ekonomi global. Sebagai jalur pelayaran energi paling strategis di dunia, gangguan di kawasan ini secara langsung menggoyahkan rantai pasok minyak dan gas mentah dari Timur Tengah ke pasar global. Dulu, AS berhasil menstabilkan harga energi dengan menggunakan kekuatan militer untuk memastikan kelancaran pelayaran. Namun, serangan Iran yang terus meningkatkan intensitasnya menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Iran kini tidak hanya menargetkan kapal-kapal langsung, tetapi juga mengancam untuk memanfaatkan sekutu seperti kelompok Houthi di Yaman untuk menutup Selat Bab el-Mandeb. Ini berpotensi menciptakan gelombang krisis ganda yang dapat menyebabkan lonjakan harga energi lebih parah.

Dari perspektif ekonomi makro, risiko ini akan memperparah inflasi global yang sudah dipengaruhi oleh gejolak geopolitik seperti perang di Gaza dan konflik di Sudan. Negara-negara yang bergantung pada impor energi, seperti China, India, dan negara-negara Eropa, akan kembali menghadapi tekanan biaya produksi yang naik. Di sisi lain, Iran mungkin menggunakan ancaman ini sebagai senjata ekonomi politik untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi nuklir dengan pihak Barat. Namun, taktik ini berisiko memperbesar ketegangan dan membuat dunia semakin terfragmentasi.

Dari sudut pandang bisnis, keputusan perusahaan pelayaran untuk menghindari jalur Hormuz mencerminkan pergeseran paradigma dalam manajemen risiko. Dulu, keamanan militer dianggap sebagai jaminan utama. Kini, perusahaan lebih memilih menghindari risiko daripada mengandalkan perlindungan yang dianggap tidak efektif. Ini menuntut regulasi internasional yang lebih adaptif, serta kolaborasi antar negara untuk menciptakan mekanisme pemantauan risiko yang transparan. Tanpa itu, pasar energi akan terus diancam oleh ketidakpastian geopolitik.

Jangka panjang, konflik ini juga menuntut negara-negara eksportir energi untuk mencari alternatif rute pelayaran yang lebih aman. Misalnya, penggunaan jalur melalui Laut Arktik atau pengembangan infrastruktur pengangkutan energi terpadu di wilayah lain. Namun, solusi ini membutuhkan investasi besar dan waktu panjang. Sementara itu, dunia harus siapkan diri untuk menghadapi gelombang kenaikan harga energi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi bisa menjadi struktural jika konflik memanasinya. Di sinilah peran bank sentral dan kebijakan fiskal harus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi.