Israeli Settlers Storm Al-Aqsa Mosque, Damage Palestinian School Amid Escalating Tensions Ahead of Elections

Israeli settlers stormed the Al-Aqsa Mosque compound in East Jerusalem on Wednesday (July 15), chanting provocative slogans and songs while entering the sacred site, according to reports from Anadolu Agency. The incident, which occurred amid heightened tensions, was documented in videos released by the Jerusalem Governorate, showing settlers inside the compound during the raid.

Data from the Palestinian Ministry of Religious Affairs and Endowments revealed that Israeli forces conducted 26 incursions into the Al-Aqsa complex in June alone. Despite the long-standing status quo agreement prohibiting Jewish worship at the site, Israeli police have permitted daily access for settlers since 2003, except on Fridays and Saturdays. This policy has been criticized as undermining the religious and cultural identity of East Jerusalem, which Palestinians view as the future capital of a Palestinian state.

The day before the Al-Aqsa incident, Israeli Knesset member Tzvi Sukkot of the far-right Religious Zionism party stormed an orphanage school in East Jerusalem’s Old City. He destroyed the school’s signboard bearing the Palestinian flag and threatened to shut down all Palestinian educational institutions in the area. In a video posted online, Sukkot declared, 'Palestinian Authority schools cannot continue operating in Israeli-controlled territory,' while calling for the closure of such institutions.

Ayman Odeh, a Knesset member from the Arab community, condemned the act as a political provocation, stating, 'How can the head of the Knesset Education Committee enter a school and vandalize it simply because it displays a Palestinian flag?' He compared the incident to a hypothetical scenario where a foreign education minister would destroy a Jewish school for flying Israel’s flag, emphasizing that such actions erode the sanctity of education and fuel extremism.

East Jerusalem, home to approximately 390,000 Palestinians, remains under illegal Israeli occupation since 1967. Most schools in the area follow the Palestinian curriculum, though the Israeli government, particularly under Prime Minister Benjamin Netanyahu, has intensified pressure to adopt Israeli educational standards. Recent weeks have seen Sukkot conduct raids on Arab schools across Israel, sparking protests from parents who accuse him of politicizing education and marginalizing Palestinian identity.

The escalating rhetoric and actions by Israeli right-wing factions coincide with the upcoming October 27 elections, raising concerns about further destabilization in the region. Palestinians continue to advocate for East Jerusalem’s status as the capital of a future Palestinian state, citing international resolutions that reject Israel’s annexation of the city in 1980. The Al-Aqsa Mosque, known to Muslims as Al-Haram Al-Sharif (The Noble Sanctuary), and to Jews as Har ha-Bayit (Temple Mount), remains a focal point of religious and political contention.

Analisis Pakar

Langkah provokatif Israel di Al-Aqsa dan sekolah-sekolah Palestina tidak hanya mencerminkan dinamika internal politik dalam pemilihan umum, tetapi juga menggugat prinsip dasar perdamaian internasional. Dari perspektif hukum internasional, Israel telah melanggar banyak resolusi PBB yang menolak aneksasi Yerusalem Timur sejak 1967. Namun, faktanya Israel terus memperluas kontrolnya atas kota tersebut melalui kebijakan sehari-hari yang bertentangan dengan status quo, seperti izin keberadaan pemukim Yahudi di kompleks suci Al-Aqsa. Ini adalah contoh nyata dari 'normalisasi pendudukan' yang dilakukan Israel tanpa konsekuensi yang signifikan dari komunitas global, terutama dari blok Barat yang sering kali menggambarkan diri sebagai penegak hukum internasional.

Dari sisi strategi politik, kunjungan dan aksi provokatif oleh tokoh seperti Sukkot bukanlah hal baru. Partai-partai sayap kanan di Israel telah lama menggunakan simbol-simbol religius dan historis sebagi alat mobilisasi dukungan. Namun, aksi semakin agresif belakangan ini mungkin mencerminkan kegelapan ideologi yang mendalam di antara kelompok ekstremis Yahudi. Mereka tidak hanya menolak konsep negara Palestina, tetapi juga berusaha menghapus identitas Palestina dari Yerusalem secara kultural dan simbolis. Ini adalah ancaman langsung terhadap kemungkinan solusi dua negara, yang selama ini menjadi inti dari diplomasi internasional. Jika dibiarkan berlanjut, pola ini akan memperparah konflik yang sudah bertahun-tahun dipercikan, serta memperkuat narasi 'hak milik' yang tidak dapat dikelakakan oleh Israel.

Dari sisi dampak sosial, penyerangan terhadap sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem Timur dan wilayah Israel adalah bentuk kekerasan simbolis yang bertujuan menghancurkan generasi muda Palestina secara psikologis. Pendidikan adalah fondasi bagi identitas dan kemerdekaan, dan dengan mengancam lembaga-lembaga ini, Israel secara tidak langsung memperkuat ketergantungan ekonomi dan politik Palestina. Reaksi Ayman Odeh yang menyebut aksi Sukkot sebagai 'pelampiasan kepentingan politik' sangat relevan di sini. Ia menyoroti bahwa sekolah bukanlah arena perang, melainkan ruang perlindungan bagi anak-anak. Namun, dalam konteks Yerusalem, bahkan ruang paling sakral sekalipun tidak luput dari dimanfaatkan sebagai alat politik.

Menjelang pemilihan umum, tindakan semacam ini berpotensi memperparah polarisasi internal Israel serta meningkatkan ketegangan dengan Palestina. Jika dibiarkan, ia akan memperkuat narasi bahwa Israel tidak berinteraksi sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia, melainkan sebagai entitas yang terus memperketat kontrol atas wilayah yang secara internasional diakui sebagai pendudukan ilegal. Dunia internasional, termasknya Arab dan negara-negara Muslim, kemungkinan akan memperketat tekanan diplomatik. Namun, sejauh ini responsnya masih terbatas pada retorika. Tanpa tindakan nyata, seperti sanksi atau penghentian dukungan ekonomi, Israel mungkin akan terus mengulangi pola ini demi memperoleh keuntungan politik dalam pemilihan mereka.