Spa Therapist Divonis 2,5 Tahun Penjara Gara-Gara Curi Rp1,2 Miliar dari ATM Klien: Konflik Hukum atau Kasus Restorative Justice?

Surabaya, 15 Juli 2024 – Seorang terapis spa di Surabaya, Nur Hasanah Prasetya, divonis 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena terbukti menggelapkan Rp1,28 miliar dari kartu ATM milik kliennya, Tonny Soegiono. Vonis ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Purnomo Hadiyarto dalam sidang di Ruang Sari 2 PN Surabaya, Rabu (15/7).

Menurut putusan, Nur Hasanah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf g Juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Hakim menilai perbuatannya sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan, karena ia mengakses rekening korban secara berulang menggunakan kartu ATM dan PIN milik Tonny.

Namun, vonis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 3 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasanuddin Tandilolo menyatakan bahwa perbuatan Nur masuk kategori pencurian berat, tetapi pengacaranya, Zulfan Badrun Naja, berargumen bahwa kasus ini sebenarnya bersifat perdata karena korban telah memaafkan dan bersedia menerima penggantian kerugian secara cicil. Ia juga mempertanyakan kredibilitas saksi bernama Solikin, mantan sopir korban, yang didakwakan sebagai pemberi keterangan yang diarahkan.

Dalam pembelaannya, Nur mengakui pernah menjalin hubungan asmara dengan Tonny sejak 2024. Ia mengklaim kartu debit milik korban diserahkan secara sukarela, bahkan dengan sepengetahuan korban saat transaksi berlangsung. Namun, konflik muncul setelah ia meminta mengakhiri hubungan, sehingga korban menuntut pengembalian seluruh uang yang digunakan. Nur menyebut telah mencicil Rp350 juta, tetapi korban tak lagi merespons.

Majelis memberikan waktu tujuh hari kepada Nur untuk mengajukan banding. Jika tidak ada banding, vonis tersebut dianggap diterima. Vonis ini menjadi sorotan karena menggabungkan unsur hukum pidana dengan dinamika hubungan pribadi, serta pertanyaan tentang efektivitas prinsip restorative justice dalam sistem peradilan Indonesia.

Analisis Mendalam: Antara Hukum, Hubungan Pribadi, dan Kesenjangan Sistem Peradilan

Kasus Nur Hasanah memperlihatkan kompleksitas ketika hukum pidana bertemu dengan dinamika hubungan pribadi. Vonis 2,5 tahun penjara, meski lebih ringan dari tuntutan jaksa, tetap menimbulkan pertanyaan: apakah ini hanya tentang pencurian, atau ada lapisan psikologis dan sosial yang perlu dipertimbangkan? Pengacara Nur berargumen bahwa korban telah memaafkan dan bersedia menerima penggantian kerugian secara bertahap. Namun, dari perspektif hukum, persetujuan atau pengampunan tidak otomatis menghilangkan tindak pidana. Ini adalah titik kritis yang sering diabaikan dalam diskusi publik: hukum tidak hanya tentang rasa hormat atau hubungan interpersonal, tetapi tentang menegakkan kepastian hukum secara objektif.

Sisi lain yang menarik adalah klaim pengacara tentang keterangan saksi Solikin yang dianggap diarahkan. Jika benar, ini akan menjadi celah besar dalam proses peradilan. Kekuatan bukti dalam kasus pidana harus berasal dari fakta yang independen, bukan dari narasi yang dibentuk oleh pihak pelapor. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya transparansi dan keobjektifan dalam penyelidikan hukum. Jika saksi diarahkan, bukan hanya Nur yang korup, tetapi juga sistem yang gagal memastikan integritas bukti.

Dari sudut pandang struktural, vonis yang diberikan hakim mungkin mencerminkan upaya menyeimbangkan antara hukuman dan rehabilitasi. Namun, jika korban memang bersedia menerima penggantian, mengapa tidak digunakan mekanisme restorative justice secara formal? Di banyak negara, kasus serupa bisa diselesaikan melalui mediasi atau program penggantian kerugian tanpa harus masuk penjara. Indonesia, dengan sistem peradilan yang masih terbelah antara hukum pidana dan perdata, perlu mempertanyakan apakah vonis ini benar-benar adil, atau hanya menjadi kompromi semu antara dua pihak yang sama-sama bersalah.

Terakhir, kasus ini juga menyoroti risiko kepercayaan diri yang berlebihan dalam hubungan pribadi. Nur mengklaim kartu ATM diberikan secara sukarela, tetapi ini justru menjadi jaminan hukum yang sah untuk tindak pidana. Di era digital, di mana transaksi bisa terjadi dalam sekejap, penting bagi individu untuk memahami batas antara kepercayaan dan tanggung jawab hukum. Vonis Nur mungkin menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya batasan dalam hubungan, serta kritik terhadap sistem peradilan yang kadang terlalu kaku dalam menilai kasus-kasus berbasis hubungan personal.