Pemerintah Gratiskan Sertifikat Tanah untuk 1 Juta MBR: Solusi atau Risiko?

JAKARTA, 14 Juli 2023 – Pemerintah Indonesia mengambil langkah signifikan dalam memperkuat kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Sertifikasi Sektor Perumahan. Kesepakatan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah kini diberikan secara gratis bagi tiga kelompok utama: penerima bantuan perumahan, peminjam KPR FLPP yang ingin meng-upgrade Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), serta masyarakat yang membangun rumah secara mandiri tanpa bantuan langsung.

Program ini tidak hanya terbuka untuk pekerja formal dengan slip gaji, tetapi juga mengakomodasi sektor informal yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga desil 8. Pemohon cukup mengunjungi kantor pertanahan dengan melengkapi dokumen pendukung untuk mengakses layanan ini. Target ambisius pemerintah adalah mencapai satu juta bidang tanah pada 2026, menjadi langkah strategis dalam memperbaiki struktur kepemilikan aset di negara ini.

Namun, di balik kebijakan yang tampak progresif, muncul pertanyaan kritis: Apakah program ini mampu menjadi jembatan keluar dari kemiskinan, atau justru menjadi beban biaya bagi negara? Bagaimana dengan tantangan implementasi di tengah ketimpangan infrastruktur dan potensi korupsi di tingkat lapangan?

Analisis Pakar: Antara Harapan dan Tantangan Implementasi

Program sertifikasi tanah gratis ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterikatan aset masyarakat MBR, yang selama ini seringkali menggunakan lahan secara informal atau berdasarkan adat. Dari sisi ekonomi, legalisasi ini dapat memicu peningkatan nilai jaminan properti, membuka akses pendanaan perumahan, serta memperkecil jurang kemiskinan struktural. Namun, jika dilihat dari perspektif biaya, pemerintah harus menyediakan anggaran yang signifikan untuk mengganti pendapatan retribusi yang dulu dikumpulkan dari proses sertifikasi. Apakah ini akan menambah beban fiskal, atau malah menjadi investasi jangka panjang yang mengurangi konflik agraria di masa depan? Jawabannya bergantung pada kemampuan negara mengoptimalkan skema ini secara transparan.

Selain itu, program ini menghadapi tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Di banyak daerah, terutika di luar Jawa, infrastruktur administrasi pertanahan masih tertinggal jauh. Proses pengurusan dokumen seringkali memakan waktu bertahun-tahun, padahal program ini menargetkan skala masif. Tanpa reformasi sistematis pada BPN dan pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, risiko penumpukan dokumen dan praktik ‘kabel’ di lapangan akan menjadi beban. Saya khawatir, tanpa pengawasan ketat, program ini bisa jadi menjadi sarana untuk memperdalam ketimpangan antara yang terhubung dengan elit politik dan yang terpinggirkan.

Dari sisi kebijakan publik, langkah ini juga perlu dilihat dalam konteks upaya pemerintah mengurangi ‘shadow economy’ di sektor perumahan. Banyak rumah di perkotaan berada di bawah naungan adat atau sewa panjang, yang tidak tercatat dalam sistem formal. Jika sertifikasi gratis dapat menarik sebagian besar rumah ini ke dalam legalitas, maka pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi daerah bisa meningkat secara signifikan. Namun, ini juga berarti pemerintah harus siap menghadapi perlawanan dari kelompok elit lokal yang selama ini menduduki posisi penguasa hak atas tanah secara tidak resmi.

Dari sudut pandang global, program serupa telah diimplementasikan di negara-negara Latin Amerika seperti Brazil dan Meksiko, dengan hasil yang campur aduk. Di Brazil, misalnya, program ‘Minha Casa Minha Vida’ berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, tetapi juga dikritik karena banyak keluarga yang kemudian terjebak kredit berbunga tinggi. Indonesia harus belajar dari pengalaman ini dengan menjamin bahwa program sertifikasi gratis tidak hanya menjadi ‘kunci’ tanah, tetapi juga menjadi kunci untuk akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang lebih baik. Tanpa itu, sertifikat gratis hanyalah simbol kosong di atas tanah yang tetap mengeringkan karena kurangnya dukungan struktural.