Harga Minyakita Melampaui Batas HET, Penyaluran BUMN Capai 51% – Imbasnya bagi Konsumen dan Industri

Jakarta, 14 Juli 2026 – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa penyaluran minyak goreng merek Minyakita melalui BUMN Pangan telah mencapai 51 persen. Pernyataan tersebut disampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/7).

"Realisasinya sekarang kita sudah 51 persen lewat BUMN Pangan. Harapannya penyaluran bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman," ujar Roro. Namun, ia menyoroti bahwa harga eceran yang beredar di pasar masih berada di kisaran Rp16.000 per liter, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Pemerintah tengah memperkuat mekanisme distribusi Minyakita dengan mengoptimalkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Aturan tersebut mewajibkan minimal 35 persen distribusi dilakukan melalui BUMN Pangan, termasuk Bulog, untuk memudahkan monitoring dan kontrol harga.

"Kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35 persen minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang," jelas Roro.

Selain meningkatkan penyaluran melalui BUMN, pemerintah juga mempersiapkan langkah antisipatif terhadap kenaikan harga komoditas pangan lainnya, seperti bawang putih. Upaya percepatan realisasi impor dan pengawasan distribusi menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas pasar.

"Tentu kita berupaya agar penyalurannya juga bisa maksimal, lalu kemudian percepatan dari realisasi impornya. Itu juga harus kita pantau dan mudah-mudahan itu juga menjadi solusi yang konkret," pungkas Roro.

Analisis Pakar

Penetapan HET pada level Rp15.700 per liter memang dimaksudkan untuk melindungi konsumen, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, fakta bahwa harga pasar tetap berada di atas ambang tersebut menandakan adanya tekanan pada rantai pasokan. Dua faktor utama yang berkontribusi adalah keterbatasan pasokan domestik dan fluktuasi harga bahan baku minyak nabati di pasar global. Kenaikan harga minyak mentah dan biaya logistik akibat volatilitas nilai tukar rupiah memperburuk situasi, sehingga produsen menyesuaikan harga jual untuk menutupi margin.

Dari perspektif makroekonomi, harga minyak goreng yang berada di atas HET dapat menambah beban inflasi inti, khususnya pada indeks harga konsumen (IHK) yang sensitif terhadap komoditas makanan. Jika tren ini berlanjut, Bank Indonesia kemungkinan akan menyesuaikan kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menahan tekanan inflasi. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi biaya pinjaman bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai bahan baku.

Strategi pemerintah untuk meningkatkan proporsi penyaluran melalui BUMN Pangan memang logis, karena memungkinkan kontrol harga yang lebih ketat. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada efisiensi operasional BUMN dan kemampuan mereka dalam mengatasi hambatan logistik, terutama di wilayah rawan bencana. Jika BUMN tidak dapat menyalurkan secara optimal, celah pasar gelap akan tetap terbuka, memberi ruang bagi spekulan untuk memanfaatkan selisih harga.

Untuk pelaku bisnis, situasi ini membuka peluang bagi perusahaan logistik dan distribusi yang dapat menawarkan solusi rantai pasokan yang lebih cepat dan terjangkau. Di sisi lain, produsen minyak goreng harus mempertimbangkan diversifikasi sumber bahan baku, termasuk eksplorasi minyak nabati alternatif yang lebih murah, guna mengurangi ketergantungan pada impor yang rawan fluktuasi harga.

Secara keseluruhan, penetapan HET bukanlah jaminan harga yang stabil tanpa dukungan kebijakan distribusi yang kuat. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Bulog, dan regulator pasar untuk memastikan bahwa target 35‑35‑30 (35% BUMN, 35% swasta, 30% lainnya) tercapai, sekaligus menjaga kestabilan harga bagi konsumen akhir. Hanya dengan pendekatan holistik, risiko inflasi dapat diminimalisir dan kepercayaan pasar tetap terjaga.