Dukungan Buruh ke Prabowo: Antara Harapan dan Skeptisisme di Tengah Perang Korupsi

Jakarta — Gelombang dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka, kali ini dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Namun, di balik pernyataan dukungan yang terdengar heroik, terselip sejumlah pertanyaan kritis yang patut diulas lebih dalam.

Dalam keterangan resmi yang diterima media, Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia-Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (PPMI-KBMI), Daeng Wahidin, menyatakan bahwa kaum buruh berada di belakang langkah tegas Presiden. “Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang sudah diperlihatkan ke depan publik,” ujarnya, Rabu (12/3).

Tak hanya itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menekankan pentingnya sinergi antaraparat penegak hukum. Ia meminta TNI, Polri, dan Kejaksaan menjaga soliditas demi penegakan hukum yang bersih dan transparan. “Buruh dan rakyat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi investasi yang sehat dan perlindungan pekerja,” tegas Mirah.

Koalisi juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) di sektor industri yang dinilai merugikan dunia usaha dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Dukungan ini, menurut mereka, sejalan dengan pidato Presiden pada Hari Koperasi Nasional yang mencanangkan perang terhadap korupsi dan oligarki.

Namun, di tengah euforia dukungan, publik patut bertanya: sejauh mana konsistensi pemerintahan Prabowo dalam memberantas korupsi? Apakah dukungan buruh ini murni idealis atau bagian dari strategi politik menjelang dinamika kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting mengingat sejarah panjang hubungan antara buruh dan penguasa di Indonesia yang kerap diwarnai pragmatisme.

Opini Mendalam: Antara Retorika dan Realitas

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mengamati dinamika politik dan perburuhan di negeri ini, saya melihat dukungan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia terhadap Prabowo bukanlah sekadar seremoni. Ada dua sisi mata uang yang perlu dibedah secara kritis.

Pertama, secara permukaan, dukungan ini wajar. Prabowo, yang selama ini dikenal dengan citra tegas dan nasionalis, memang sedang gencar mengampanyekan pemberantasan korupsi. Dalam pidato-pidatonya, ia kerap menyebut oligarki dan mafia hukum sebagai musuh bersama. Bagi buruh yang selama ini menjadi korban praktik pungli dan ketidakadilan di sektor industri, janji ini bagaikan oase di tengah gurun. Namun, kita harus ingat bahwa retorika anti-korupsi seringkali hanya menjadi alat legitimasi politik. Tanpa bukti konkret berupa penindakan terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan kroni kekuasaan, dukungan ini bisa menjadi bumerang.

Kedua, ada dimensi strategis yang lebih dalam. Koalisi buruh, yang notabene merupakan kumpulan serikat pekerja dengan basis massa yang besar, tentu tidak akan memberikan dukungan secara cuma-cuma. Di balik pernyataan dukungan, pasti ada negosiasi kepentingan—entah itu terkait upah minimum, jaminan sosial, atau kebijakan ketenagakerjaan lainnya. Pertanyaannya, apakah Prabowo dan pemerintahannya mampu memenuhi tuntutan buruh di tengah tekanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil? Ataukah dukungan ini hanya akan menjadi alat tawar-menawar yang pada akhirnya mengorbankan prinsip pemberantasan korupsi itu sendiri?

Lebih jauh, saya mencurigai adanya potensi konflik kepentingan. Beberapa tokoh dalam koalisi buruh memiliki kedekatan historis dengan kekuatan politik tertentu. Jika pemberantasan korupsi hanya diarahkan ke lawan politik, sementara kawan dibiarkan, maka ini bukanlah keadilan, melainkan selektifitas hukum. Buruh harus sadar bahwa dukungan mereka tidak boleh buta. Mereka harus terus mengawal setiap langkah pemerintah, bukan sekadar menjadi corong legitimasi.

Prediksi saya, dalam enam bulan ke depan, kita akan melihat ujian sesungguhnya. Apakah Prabowo berani menindak kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite partai pendukungnya? Atau akankah ia hanya bermain aman dengan menangani kasus-kasus kecil? Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka dukungan buruh ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah perjuangan anti-korupsi yang penuh kemunafikan. Buruh dan rakyat harus tetap kritis, jangan sampai euforia dukungan mengaburkan realitas pahit bahwa kuasa dan uang masih menjadi raja di negeri ini.