Skandal Suap Mengintai Sekolah Rakyat: Mensos Saifullah Yusuf Keluarkan Peringatan Keras

Jakarta, 14 Juli 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses penjangkauan dan penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak boleh dicemari praktik suap, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peringatan itu disampaikan pada pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta jajaran Forkompimda Sragen.

Saifullah menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. "Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, tim bupati, wali kota, atau gubernur, serta Dinas Pendidikan, untuk menyeleksi keluarga yang memang berhak," ujarnya dengan nada tegas.

Menurutnya, mekanisme penjangkauan dipusatkan pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki basis data dan pengalaman lapangan. "Transparansi dan akurasi data adalah kunci. Jangan sampai ada yang "main‑main", menyuap, atau melakukan kongkal‑ikong demi masuk Sekolah Rakyat," tegas Saifullah. pembangunan infrastruktur yang terhambat dapat memperparah situasi ini.

Ia juga memperingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pihak tak resmi yang menjanjikan bantuan masuk Sekolah Rakyat dengan imbalan tertentu. "Jangan sampai ditipu, karena program ini memang untuk yang paling tidak mampu," tambahnya.

Meski demikian, Saifullah mengakui bahwa program ini masih menghadapi kendala, terutama dalam mengisi kuota siswa tingkat Sekolah Dasar (SD). Dari total alokasi nasional sekitar 9.000 siswa tahun ini, baru lebih dari 5.000 siswa SD yang berhasil masuk, sementara kuota SMP dan SMA sudah terpenuhi.

Salah satu penyebab utama adalah keraguan orang tua yang enggan menyerahkan anak ke sistem pendidikan dengan pendampingan intensif. "Kami harus membangun kepercayaan, bukan hanya menyediakan fasilitas," kata Menteri.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran operasional sekitar Rp 4 triliun untuk tahun ini, dengan estimasi biaya per siswa mencapai Rp 3‑4 juta per bulan. Dana tersebut dialokasikan untuk penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendampingan sosial dan psikologis bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Di sisi infrastruktur, Saifullah melaporkan progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Dari 166 titik yang direncanakan, 93 gedung sudah memasuki tahap konstruksi dengan progres bervariasi antara 7% hingga 100%. Sebanyak 11 lokasi masih dalam proses lelang ulang, dan total 104 titik sedang dalam tahap pembangunan. "Akhir tahun ini kami targetkan penambahan sekitar 100 gedung permanen di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Di Sragen, Menteri memuji pemerintah daerah yang berhasil menyediakan lahan untuk transisi dari gedung sementara ke fasilitas permanen. "Ini dibangun dengan uang rakyat, dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin," tegasnya.

Analisis Pakar

Penegasan Saifullah Yusuf tentang bahaya KKN di Sekolah Rakyat bukan sekadar retorika politik, melainkan cermin kegelisahan birokrasi yang selama ini rentan terhadap praktik korupsi. Program Sekolah Rakyat, yang diharapkan menjadi jembatan pendidikan bagi jutaan anak miskin, berpotensi menjadi ladang keuntungan gelap bila tidak ada pengawasan ketat. Penggunaan pendamping PKH sebagai garda depan memang logis, mengingat mereka memiliki data terperinci tentang keluarga penerima manfaat, namun hal ini juga membuka celah baru bagi manipulasi data jika tidak ada audit independen.

Ketidakseimbangan antara kuota SD dan SMP/SMA mengindikasikan masalah struktural yang lebih dalam. Tingkat keengganan orang tua menyerahkan anak ke sistem baru menandakan kurangnya sosialisasi dan kepercayaan publik. Pemerintah harus menginvestasikan tidak hanya dana, tetapi juga upaya komunikasi yang menyentuh nilai budaya lokal, serta menyediakan mekanisme umpan balik yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Anggaran operasional sebesar Rp 4 triliun, dengan biaya per siswa mencapai Rp 3‑4 juta per bulan, menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan dana. Apakah biaya tersebut mencakup gaji tenaga pengajar, fasilitas belajar, atau hanya menutupi biaya administrasi? Transparansi anggaran harus dipublikasikan secara rinci, agar publik dapat menilai apakah investasi ini menghasilkan nilai tambah yang sepadan dengan harapan.

Terakhir, percepatan pembangunan gedung permanen menjadi indikator komitmen pemerintah, namun progres yang bervariasi (7%‑100%) mengisyaratkan adanya disparitas regional. Tanpa standar kualitas yang seragam, anak-anak di daerah terpencil berisiko mendapatkan fasilitas yang jauh di bawah standar nasional. Pengawasan independen, melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan auditor eksternal, menjadi keharusan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar‑benar berujung pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar proyek infrastruktur semata.