Sejarah Lombok: Cerita Terlupakan yang Kini Disorot Peneliti, Bukan Sekadar Konflik 1894!

Guru Besar Sejarah UGM, Bambang Purwanto, menegaskan bahwa narasi sejarah nasional masih mengabaikan jejak penting Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam diskusi Exploring New Futures for Indonesian Objects yang digelar di Museum NTB, Mataram, ia menyoroti bagaimana peristiwa penting seperti Perang Lombok 1894 dan dinamika kebinekaan pulau itu hanya disajikan secara dangkal, padahal menyimpan pelajaran berharga tentang koeksistensi budaya.

Menurut Bambang, “Nusa Tenggara Barat secara umum atau Lombok secara khusus, bahkan perang 1894, bukan hanya dilupakan, melainkan diabaikan demi kepentingan narasi tunggal Indonesia.” Pernyataan ini menyingkap fakta bahwa sejarah Lombok tidak sekadar catatan konflik, melainkan rangkaian pengalaman kolektif yang menampilkan kebersamaan dalam perbedaan antara masyarakat Sasak, Bali, dan komunitas Hindu‑Islam.

Penelitiannya bersama rekan‑rekan Belanda kini menjadikan Lombok sebagai case study untuk menelusuri evolusi identitas bangsa. Ia mencontohkan bahwa publik umumnya hanya mengenal Lombok lewat kerajaan-kerajaan kuno, kepercayaan sinkristik Watu Telu, atau perang 1894. Padahal, Kota Cakranegara—bekas koloni Kerajaan Karangasem—menyimpan kisah-kisah kolaboratif yang jarang diangkat, seperti upaya bersama Sasak‑Islam dan Hindu dalam mengelola Taman Narmada serta tradisi pembacaan Barzanji di dalam istana Hindu.

“Dende Fatimah dan Dende Aminah,” ujar Bambang, “adalah contoh nyata dinamika sosial yang melintasi batas etnis dan agama di Keraton Cakranegara.” Praktik membaca Barzanji atau Hikayat Nabi untuk bayi berusia satu bulan tujuh hari di lingkungan keraton menandakan ruang pertemuan budaya yang melampaui sekadar perbedaan simbolik.

Penelitian kolaboratif ini tidak hanya menelusuri artefak fisik, melainkan menyoroti nilai, praktik sosial, dan pengalaman hidup berdampingan yang masih relevan bagi Indonesia modern. Hasilnya akan dituangkan dalam serangkaian publikasi, buku, dan pameran yang dijadwalkan pada tahun 2027 di Lombok, dengan harapan dapat memperkaya wacana sejarah nasional dan memberi manfaat bagi NTB.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigatif, saya melihat fenomena pengabaian sejarah Lombok bukan sekadar kelalaian akademis, melainkan cerminan dinamika politik identitas yang lebih luas. Narasi nasional yang terpusat pada Jawa dan Sumatra secara tidak sadar menyingkirkan kontribusi wilayah lain, menjadikan sejarah daerah sebagai “bumbu” yang dapat dihilangkan tanpa mengubah rasa utama. Padahal, keberagaman budaya Lombok—dari tradisi Watu Telu hingga praktik keagamaan sinergis di Keraton Cakranegara—menawarkan model koeksistensi yang sangat dibutuhkan dalam era polarisasi identitas saat ini.

Selanjutnya, kolaborasi dengan peneliti Belanda menimbulkan pertanyaan etis tentang siapa yang memegang otoritas dalam menafsirkan kembali warisan budaya. Apakah kehadiran akademisi asing memperkuat legitimasi temuan atau justru menimbulkan risiko “neo‑kolonialisme intelektual” yang mengedepankan perspektif luar atas narasi lokal? Penting bagi institusi Indonesia, termasuk UGM, untuk memastikan bahwa hasil riset ini tidak hanya dipublikasikan dalam bahasa akademik, melainkan juga diakses oleh masyarakat Lombok melalui media lokal, museum, dan program pendidikan.

Prediksi saya, jika publikasi dan pameran 2027 berhasil menembus kesadaran publik, kita dapat menyaksikan kebangkitan gerakan “sejarah inklusif” yang menuntut revisi kurikulum sekolah, penataan museum daerah, hingga kebijakan pelestarian budaya yang lebih sensitif. Namun, hal itu memerlukan dukungan politik yang kuat; tanpa itu, upaya akademik akan tetap terperangkap dalam ruang akademik yang terisolasi.

Terakhir, saya menekankan bahwa menyoroti sejarah Lombok bukan sekadar menambah bab dalam buku teks, melainkan membuka ruang dialog tentang bagaimana Indonesia dapat belajar dari praktik koeksistensi lintas agama dan etnis yang telah teruji selama berabad‑abad. Jika narasi ini diintegrasikan secara serius ke dalam wacana nasional, maka Indonesia tidak lagi sekadar “negara kepulauan”, melainkan “negara kebinekaan yang hidup”.