Polri Gandeng FBI & Kedutaan AS‑Singapura: Uji Keaslian Dolar & Emas dalam Kasus Korupsi Besar Febrie

Jakarta, 13 Juli 2026 – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengumumkan langkah tak biasa dalam penyelidikan tiga perkara korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah. Dalam rangka memverifikasi keaslian uang dolar Amerika, dolar Singapura, serta emas batangan yang disita, Polri akan berkoordinasi langsung dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) serta Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Singapura di Jakarta.

"Kami menemukan uang US Dollar, Singapore Dollar, Rupiah, dan emas batangan dalam barang bukti. Pemeriksaan keaslian dolar AS akan dilakukan oleh FBI dan Kedutaan Amerika, sementara dolar Singapura akan dicek oleh Kedutaan Singapura serta Bank Indonesia," ujar Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, kepada wartawan pada Senin (13/7). Hingga kini, tidak ada jadwal pasti kapan proses verifikasi tersebut akan dimulai.

Selain uang, penyidik juga tengah menguji 74 kilogram emas batangan yang disita. Pemeriksaan ini melibatkan tim gabungan Joint Investigation dari Polri, Kejaksaan Agung, dan PT Pegadaian (Persero). "Hari ini penyidik bersama Pegadaian akan melakukan uji terkait emas yang ditemukan, setara dengan 74 keping atau 74 kilogram," tambah Budi.

Kasus ini sebelumnya telah dialihkan secara resmi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ke Kejaksaan Agung. Penyerahan tersebut merupakan hasil kesepakatan sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung, setelah penyidik menetapkan dua tersangka utama: Don Ritto, seorang pengusaha swasta, dan mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Irjen Totok Suharyanto, Kepala Kortastipidkor Polri, mengungkapkan bahwa selama penyidikan tim telah memeriksa 15 saksi, dua ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang menghasilkan beragam barang bukti. Selanjutnya, Kombes Ahmad Yusuf, Kabag Ops Kortas Tipikor Polri, menegaskan bahwa seluruh administrasi penyidikan dan barang bukti akan diserahkan secara bertahap kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum selanjutnya.

Analisis Pakar

Kolaborasi Polri dengan FBI dan kedutaan asing menandai titik kritis dalam penegakan hukum Indonesia. Di satu sisi, melibatkan lembaga internasional dapat meningkatkan kredibilitas verifikasi barang bukti, terutama uang asing yang rawan pemalsuan. Namun, kehadiran agen luar negeri dalam proses penyidikan domestik menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan hukum dan potensi intervensi politik. Apakah ini sinyal bahwa kasus ini memiliki dimensi yang lebih luas, melibatkan jaringan lintas negara yang belum terungkap?

Kasus ini juga menguji batas antara penegakan hukum dan politik. Febrie Adriansyah, mantan pejabat tinggi Kejaksaan, memiliki jaringan yang luas di kalangan birokrat dan pengusaha. Penangkapan dan penyitaan asetnya, termasuk emas seberat 74 kilogram, dapat menjadi contoh nyata bahwa tidak ada yang kebal dari penyelidikan. Namun, tanpa transparansi jadwal dan prosedur verifikasi, publik berisiko menafsirkan langkah ini sebagai aksi simbolik semata, bukan upaya substantif.

Terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan, penting bagi institusi terkait untuk memastikan bahwa semua tahapan—dari pengujian keaslian uang hingga penyerahan barang bukti ke Kejaksaan—dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Keterlibatan FBI dan kedutaan harus dijelaskan secara rinci, termasuk mandat, ruang lingkup, serta mekanisme pengawasan oleh lembaga pengawas independen. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan.

Ke depan, saya memprediksi bahwa kasus ini akan menjadi ujian bagi koordinasi lintas lembaga di Indonesia. Jika berhasil, ini dapat membuka jalan bagi kerjasama internasional yang lebih terstruktur dalam memerangi korupsi dan pencucian uang. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola transparansi dan independensi dapat memperkuat narasi bahwa penegakan hukum masih rentan terhadap tekanan politik dan kepentingan khusus. Semua mata kini tertuju pada hasil verifikasi FBI dan Kedutaan—bukan sekadar soal uang, melainkan tentang integritas institusi negara.