Menteri Keuangan Janji Tanpa Kenaikan Tarif Pajak: Strategi Basis Lebar atau Sekadar Janji Palsu?

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Sebaliknya, ia menyoroti strategi perluasan basis perpajakan sebagai motor utama peningkatan penerimaan negara. Pernyataan ini disampaikan pada rapat Paripurna DPR ke‑25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa, setelah salah satu fraksi DPR menanyakan arah kebijakan fiskal pemerintah.

Purbaya menegaskan, “Strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata‑mata menaikkan tarif.” Ia menambahkan bahwa perluasan basis akan dicapai melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menembus ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal. Di sektor kepabeanan dan cukai, pemerintah berencana memperkuat penerimaan lewat digitalisasi layanan, peningkatan audit, penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Namun, di balik retorika tersebut, data realisasi penerimaan pajak pada semester I 2026 menunjukkan pencapaian sebesar Rp1.035,7 triliun atau 43,9 % dari target APBN 2026 – sebuah pertumbuhan 24,6 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri memperkirakan total penerimaan pajak 2026 akan mencapai Rp2.310,8 triliun, atau 98,8 % dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan proyeksi ini, diperkirakan akan terjadi shortfall sekitar Rp46,9 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan defisit 2025 yang mencapai Rp271 triliun.

Meski angka‑angka tersebut tampak optimis, sejumlah pertanyaan kritis muncul. Pertama, apakah strategi “perluasan basis” dapat secara realistis menutup kesenjangan penerimaan tanpa mengorbankan iklim investasi? Kedua, sejauh mana pemerintah mampu mengekstrak pajak dari ekonomi digital yang bersifat lintas‑batas dan sulit diatur? Ketiga, apa mekanisme konkret yang akan memastikan bahwa digitalisasi layanan kepabeanan tidak menjadi sekadar jargon belaka?

Penggunaan teknologi dan data memang menjadi kunci, namun implementasinya menuntut infrastruktur yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Sektor informal, yang mencakup mayoritas usaha mikro, masih bergantung pada sistem manual dan belum terhubung dengan platform digital pemerintah. Tanpa kebijakan yang memadai, upaya memperluas basis pajak dapat berujung pada peningkatan beban administratif bagi pelaku usaha kecil, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepatuhan pajak.

Selain itu, fokus pada digitalisasi kepabeanan dan cukai harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Selama ini, praktik impor ilegal dan peredaran barang kena cukai masih marak, menggerogoti potensi penerimaan negara. Tanpa peningkatan kapasitas aparat bea cukai serta koordinasi lintas‑lembaga, kebijakan digitalisasi saja tidak akan cukup.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat pernyataan Menkeu Purbaya sebagai langkah politik yang terukur namun berisiko. Janji tidak menaikkan tarif pajak memang akan disambut positif oleh dunia usaha, namun realitasnya, pemerintah tetap membutuhkan tambahan pendapatan untuk menutup defisit APBN. Oleh karena itu, strategi perluasan basis menjadi satu‑satunya pilihan yang tampak logis. Namun, strategi ini menuntut perubahan struktural yang belum terlihat secara konkret.

Ekonomi digital, khususnya e‑commerce dan platform fintech, menawarkan peluang pajak yang signifikan. Namun, tanpa regulasi yang jelas mengenai lokasi fiskal, serta kerjasama internasional yang kuat, potensi ini akan tetap terfragmentasi. Pemerintah harus mengembangkan kerangka kerja yang mengikat perusahaan multinasional untuk melaporkan transaksi secara transparan, sekaligus menyediakan insentif bagi pelaku lokal agar beralih ke sistem formal.

Di sisi lain, upaya memperluas basis melalui sektor informal menuntut pendekatan yang lebih humanis. Program edukasi pajak, simplifikasi prosedur, dan integrasi teknologi mobile dapat menjadi katalisator. Namun, kebijakan yang terlalu menekan tanpa memberikan kemudahan akan memicu resistensi, bahkan mengakibatkan penurunan kepatuhan secara keseluruhan.

Terakhir, digitalisasi kepabeanan dan cukai harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa pelatihan yang memadai, sistem otomatis dapat menjadi celah baru bagi praktik korupsi dan manipulasi data. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menjadi slogan, melainkan perubahan substansial yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Kesimpulannya, janji Menkeu Purbaya untuk tidak menaikkan tarif pajak memang mengurangi beban langsung pada wajib pajak, namun tantangan utama terletak pada kemampuan pemerintah untuk mengeksekusi strategi perluasan basis secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Jika tidak, janji tersebut berisiko menjadi retorika politik semata, sementara defisit fiskal tetap menggerogoti stabilitas ekonomi nasional.