Menteri Desa Dorong 25 Kepala Desa ke China: Janji Transformasi atau Sekadar Panggung Politik?

Jakarta, 14 Juli 2026 – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa 25 kepala desa yang akan mengikuti studi banding ke China harus kembali dengan praktik terbaik yang dapat dijadikan contoh bagi ribuan desa lain di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (14/7) dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan serta relevansi model pembangunan China bagi konteks desa Indonesia.

Yandri menekankan harapannya agar para kepala desa menjadi "kiblat" bagi desa‑desa yang tidak berkesempatan ikut serta. "Kami memiliki program SEHATI, swasembada ekonomi hijau. Banyak cakupan ekonomi hijau yang dapat diadaptasi, mulai dari kawasan industri hingga perdagangan karbon," ujarnya. Ia menambahkan, bila proposal dari delegasi tersebut layak, Kementerian akan membantu mewujudkannya.

Menurut Menteri, kunjungan ke China bukan sekadar wisata, melainkan kesempatan untuk mempelajari sinergi antara pemerintah pusat, otoritas desa, dan teknologi mutakhir. "Kepala desa harus belajar mengelola BUMDesa secara modern, mengintegrasikan pertanian, pariwisata, dan pelestarian budaya," kata Yandri. Ia menutup dengan menegaskan bahwa ilmu yang didapatkan di Tiongkok harus di‑"afirmasi" melalui program Kementerian agar kepala desa menjadi lebih sukses dan adaptif dibandingkan yang tidak berangkat.

Namun, di balik retorika optimis tersebut, terdapat sejumlah isu yang belum terjawab. Apakah model pembangunan China yang sangat terpusat dan didukung oleh kebijakan negara dapat di‑transfer secara langsung ke desa‑desa Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda? Bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas atas dana yang akan dialokasikan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari studi banding ini?

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat inisiatif ini sebagai double‑edged sword. Di satu sisi, membuka wawasan kepala desa terhadap teknologi hijau dan manajemen BUMDesa modern memang penting untuk mengatasi stagnasi ekonomi pedesaan. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menjadi political showcase yang menutupi masalah struktural yang lebih dalam, seperti kurangnya kapasitas institusional, korupsi, dan ketimpangan akses layanan publik.

China memang berhasil menciptakan desa‑desa “model” melalui investasi besar‑besar, subsidi intensif, dan kontrol ketat atas sumber daya. Namun, pendekatan tersebut sangat bergantung pada sistem politik yang otoriter dan kemampuan negara untuk menyalurkan dana secara cepat. Indonesia, dengan sistem desentralisasi yang masih dalam proses penguatan, belum tentu dapat meniru pola tersebut tanpa menimbulkan risiko kegagalan atau penyalahgunaan dana.

Selanjutnya, klaim bahwa kepala desa yang kembali dari China akan otomatis menjadi "role model" mengabaikan realitas lapangan: banyak desa di Indonesia masih berjuang dengan infrastruktur dasar, akses listrik, dan layanan kesehatan. Mengalihkan fokus pada teknologi hijau tanpa menyelesaikan kebutuhan dasar dapat memperlebar kesenjangan antara desa yang “beruntung” dan yang “tertinggal”.

Untuk menjadikan program ini efektif, Kementerian harus menetapkan kerangka evaluasi yang transparan, melibatkan lembaga independen, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diadopsi disesuaikan dengan konteks lokal. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, inisiatif ini berisiko menjadi sekadar agenda politik yang menggiurkan media, bukan solusi berkelanjutan bagi desa‑desa Indonesia.