Menag Klaim Indonesia Bisa Jadi Pusat Peradaban Islam Modern: Realita atau Retorika?

Jakarta, 14 Juli 2026 – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengemukakan visi ambisius bahwa Indonesia berpotensi menjadi epicentrum peradaban Islam modern, melampaui tradisi Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional IKA PTKIN di Jakarta, menimbulkan sorotan tajam dari kalangan akademisi, pengamat geopolitik, dan praktisi keagamaan.

Menurut Menag, kekuatan ekonomi makro Indonesia yang "stabil" dengan pertumbuhan sekitar 5 % dan inflasi terkendali menjadi fondasi utama. Ia menambahkan bahwa karakteristik umat Islam Indonesia yang moderat, perlindungan hak asasi manusia, serta stabilitas politik domestik menjadi faktor penunjang. "Kita harus memiliki kesadaran geopolitik tinggi, tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga kitab putih," ujarnya, menekankan perlunya alumni PTKIN menguasai ilmu modern.

Namun, klaim tersebut menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil cukup untuk menyalakan revolusi peradaban? Bagaimana Indonesia dapat mengatasi tantangan struktural seperti ketimpangan regional, kualitas pendidikan tinggi yang masih beragam, dan ketergantungan pada sumber daya alam? Lebih jauh, apakah retorika "perpindahan pusat peradaban" tidak sekadar upaya politis untuk memperkuat legitimasi Kementerian Agama di tengah persaingan ideologi global?

Para pakar menyoroti bahwa istilah "peradaban Islam modern" memerlukan definisi yang jelas. Sejarah Golden Age of Islam tidak hanya tentang pencapaian ilmiah, melainkan juga tentang toleransi, jaringan perdagangan, dan pertukaran budaya yang melintasi batas. Menggandeng model tersebut, Indonesia harus mengatasi hambatan birokrasi, meningkatkan kualitas riset, dan menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, harapan melahirkan "seribu BJ Habibie" tetap berada di ranah aspirasi belaka.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai pernyataan Menag lebih bersifat simbolik daripada substansial. Di satu sisi, retorika tersebut dapat menjadi pemicu motivasi bagi institusi pendidikan Islam untuk berinovasi. Namun, tanpa alokasi anggaran yang transparan, mekanisme evaluasi kinerja, dan sinergi dengan sektor teknologi serta industri, janji tersebut akan berakhir sebagai slogan politik.

Indonesia memang memiliki demografi muda yang menguntungkan, namun potensi itu belum dimanfaatkan secara optimal. Data BPS menunjukkan bahwa hanya sekitar 30 % lulusan PTKIN yang melanjutkan ke jenjang S2 atau terlibat dalam riset ilmiah. Kesenjangan ini menandakan perlunya reformasi kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan kajian keagamaan, bukan sekadar menambah "kitab putih" secara superficial.

Selanjutnya, stabilitas politik dan ekonomi tidak otomatis menjamin peran geopolitik yang lebih besar dalam dunia Islam. Persaingan ideologis antara negara mayoritas Muslim, terutama di Timur Tengah, masih dipengaruhi oleh faktor keamanan, energi, dan aliansi militer. Indonesia harus menavigasi posisi netralnya dengan hati-hati, menghindari terjebak dalam persaingan kekuasaan yang dapat merusak citra moderatnya.

Terakhir, harapan menumbuhkan inovator sekelas BJ Habibie memerlukan ekosistem yang mendukung: dana riset yang memadai, kolaborasi lintas disiplin, serta kebijakan insentif bagi start‑up berbasis teknologi. Tanpa langkah konkret, pernyataan Menag berisiko menjadi propaganda yang menutupi kurangnya progres nyata dalam bidang sains dan teknologi di institusi keagamaan.

Kesimpulannya, visi Indonesia sebagai pusat peradaban Islam modern masih jauh dari realitas. Diperlukan komitmen jangka panjang, transparansi kebijakan, serta sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Hanya dengan langkah-langkah terukur, harapan tersebut dapat beralih dari retorika ke realitas yang dapat dipertanggungjawabkan.