Kapolri Listyo Sigit Prabowo Gandeng TNI dan Kejaksaan: Gerakan Soliditas atau Sekadar Panggung Politik?

Jakarta, 14 Juli 2026 – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, memuji langkah silaturahim Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Menurutnya, pertemuan itu menegaskan komitmen memperkuat solidaritas antarlembaga penegak hukum di tengah sorotan publik atas kasus korupsi yang melibatkan aparat negara.

"Kami mengapresiasi langkah Pak Kapolri. Di tengah banyak dinamika belakangan ini, beliau justru memilih merajut silaturahmi dengan TNI dan Kejaksaan," ujar Dzulfikar dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dibangun di atas kerja sama, bukan ego sektoral, dan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci efektifitas pemberantasan korupsi.

Kapolri Listyo Sigit menegaskan kunjungan ke Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, serta ke Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam mendukung program pemerintah. "Agenda ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen kami untuk memperkuat sinergi antarlembaga," katanya.

Dzulfikar menambahkan, "Korupsi itu musuh bersama. Karena itu, melawannya juga harus bareng-bareng. Jangan sampai ada kesan jalan sendiri-sendiri, sinergi antarlembaga itu sekarang sudah jadi kebutuhan." Ia berharap semangat kolaborasi tersebut tidak hanya menjadi retorika, melainkan terwujud dalam aksi konkret yang dapat menurunkan angka korupsi di sektor keamanan dan peradilan.

Publik, menurut Dzulfikar, lebih membutuhkan hasil penegakan hukum yang nyata daripada pertunjukan persaingan antarlembaga. "Masyarakat ingin melihat aparat penegak hukum bersatu memberantas korupsi, bukan mempertontonkan perbedaan," tegasnya. Ia menilai bahwa jika komunikasi dan koordinasi terus dijaga, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan semakin kuat.

Opini Mendalam

Di balik pujian yang tampak bersahaja, langkah Kapolri ini menyimpan dinamika politik yang lebih kompleks. Pertemuan dengan TNI dan Kejaksaan bukan sekadar simbol persatuan; ia juga mencerminkan upaya menyeimbangkan kekuasaan di antara tiga pilar keamanan negara yang selama ini bersaing untuk mendapatkan legitimasi politik. Dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan kasus korupsi tingkat tinggi, sinergi antarlembaga menjadi strategi defensif yang dapat menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh jaringan korupsi.

Namun, kritik tajam harus diarahkan pada potensi risiko "koordinasi tertutup" yang dapat mengurangi akuntabilitas publik. Jika kolaborasi ini tidak diiringi dengan transparansi yang memadai, maka publik dapat menafsirkan langkah ini sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuasaan, bukan memberantas korupsi. Pengawasan independen, baik dari lembaga legislatif maupun media, harus tetap menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa sinergi ini tidak berujung pada penutupan ruang bagi whistleblower atau penyelidikan independen.

Selanjutnya, keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada implementasi kebijakan konkret, bukan sekadar pertemuan simbolis. Diperlukan mekanisme koordinasi yang terukur, seperti pembentukan tim gabungan yang memiliki mandat jelas, alokasi anggaran khusus, serta indikator kinerja yang dapat diaudit publik. Tanpa itu, janji-janji solidaritas akan tetap menjadi wacana kosong yang mudah diabaikan ketika tekanan politik mereda.

Prediksi saya, jika Kapolri, TNI, dan Kejaksaan dapat mengintegrasikan sumber daya secara efektif, Indonesia berpotensi mengurangi angka korupsi di sektor keamanan hingga 15-20% dalam dua tahun ke depan. Namun, kegagalan dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas akan memperparah skeptisisme publik, memperlemah kepercayaan pada institusi penegak hukum, dan membuka peluang bagi oposisi politik untuk memanfaatkan kegagalan sinergi ini sebagai bahan kampanye. Oleh karena itu, mata rakyat dan media harus terus mengawasi setiap langkah konkret yang diambil, memastikan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar panggung politik, melainkan fondasi bagi penegakan hukum yang lebih bersih dan berintegritas.