Demolisi SDN Pondok Cina 1: Dari Rencana Masjid Raya Hingga Proyek Rumah Kreatif Anak Istimewa – Kontroversi yang Belum Berakhir

Depok, 14 Juli 2026 – Bangunan bersejarah SD Negeri Pondok Cina (Pocin) 1 yang berdiri sejak era 1960-an akhirnya diratakan dengan tanah setelah proses pembongkaran yang berlangsung pada Senin (13/7). Penggunaan alat berat dan truk bak terbuka menandai akhir dari polemik yang telah memakan waktu lebih dari tiga tahun, melibatkan orang tua murid, lembaga peradilan, dan pemerintah kota.

Menurut laporan daridetik.com, proses demolisi dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan pengerahan ekskavator, bulldozer, dan truk pengangkut puing. Pagar sekolah yang semula terbuat dari besi seng juga telah dibongkar, digantikan oleh papan informasi proyek yang menegaskan bahwa lokasi eks‑SDN Pocin 1 akan diubah menjadi Rumah Kreatif Anak Istimewa. Papan tersebut menuliskan: "Pembangunan dan penataan lingkungan rumah kreatif anak istimewa".

Kontroversi bermula pada 2022 ketika Pemerintah Kota Depok mengumumkan rencana pembongkaran gedung sekolah untuk mendirikan Masjid Raya Depok. Penolakan keras datang dari orang tua murid yang khawatir akan terhentinya proses belajar mengajar. Sebanyak 11 orang tua mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, yang kemudian ditolak. Upaya hukum dilanjutkan ke PTUN Jakarta dan akhirnya ke Mahkamah Agung (MA) melalui kasasi, namun semua permohonan tetap ditolak.

Setelah keputusan pengadilan, Pemkot Depok memindahkan seluruh siswa ke SDN Pondok Cina 5, yang kemudian diubah namanya menjadi SDN Pondok Cina 1. Namun, rencana pembangunan Masjid Raya Depok di lahan tersebut akhirnya dibatalkan. Wali Kota Supian Suri kemudian mengalihkan fungsi lahan menjadi Rumah Kreatif Anak Istimewa dengan anggaran Rp15,7 miliar dan target penyelesaian 165 hari.

Reaksi warga tidaklah positif. Salah satu warga sekitar, Agus Dowan, yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, menilai pembongkaran sebagai "kecewa". "Sekolah ini sudah ada sejak tahun 60-an, banyak alumni, dan kini diubah menjadi apa?" ujarnya. Agus menyoroti kurangnya transparansi dalam proses perencanaan, menanyakan apakah proyek tersebut melalui tender resmi atau proposal yang jelas, serta menuntut penjelasan mengenai visi‑misi dan manfaat nyata bagi anak istimewa.

Analisis Pakar

Kasus SDN Pondok Cina 1 menyoroti dilema klasik antara pembangunan infrastruktur publik dan pelestarian warisan sosial. Di satu sisi, pemerintah kota berargumen bahwa transformasi lahan menjadi fasilitas khusus bagi anak berkebutuhan khusus dapat menambah nilai sosial yang signifikan. Namun, prosesnya tampak terkesan terburu‑buruan dan kurang melibatkan pemangku kepentingan utama: komunitas sekolah.

Secara hukum, putusan pengadilan yang menolak gugatan orang tua menunjukkan bahwa prosedur perizinan telah dipenuhi, namun tidak menutup kemungkinan adanya celah administratif yang belum terungkap. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tidak ada praktik korupsi atau nepotisme dalam alokasi anggaran Rp15,7 miliar, terutama mengingat besarnya dana publik yang terlibat.

Strategi komunikasi pemerintah juga patut dipertanyakan. Tanpa dialog terbuka, keputusan yang bersifat unilateral dapat memicu ketidakpercayaan publik, yang pada gilirannya memperparah polarisasi sosial. Jika tujuan utama memang menyediakan ruang belajar inklusif bagi anak istimewa, maka transparansi dalam tender, perencanaan, dan pelaksanaan proyek harus menjadi standar, bukan pengecualian.

Ke depan, saya memprediksi bahwa proyek Rumah Kreatif Anak Istimewa akan menjadi sorotan utama dalam audit keuangan daerah. Jika tidak ada akuntabilitas yang jelas, kemungkinan besar akan muncul gerakan masyarakat sipil yang menuntut audit independen. Sebagai jurnalis investigasi, saya akan terus memantau perkembangan ini, mengungkap setiap indikasi penyalahgunaan dana, dan memastikan suara warga—terutama mereka yang terdampak langsung—didengar dalam proses kebijakan publik.