15 Kota Dijadikan 'Laboratorium Kapitalisasi Bonus Demografi': Apakah Ini Inovasi atau Eksperimen Politik yang Berisiko?

Sebanyak 15 kabupaten/kota di Indonesia resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan pelaksanaan roadmap Pembangunan Kependudukan (PJPK) oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dan BKKBN. Inisiatif ini diklaim bertujuan memaksimalkan manfaat dari bonus demografi—periode ketika proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya—namun di balik klaim teknokratis tersebut, tersembunyi sejumlah pertanyaan kritis: Apakah model sentralisasi percontohan ini benar-benar responsif terhadap keragaman konteks lokal? Dan siapa yang sebenarnya menjadi pemenang dari eksperimen kebijakan yang berpotensi mengubah struktur sosial jangka panjang ini?

Secara formal, PJPK hadir sebagai respons terhadap tantangan demografik yang semakin mendesak. Indonesia diproyeksikan akan menikmati bonus demografi hingga 2030, dengan rasio ketergantungan mencapai titik terendah sekitar 49%. Namun, capaian ini bukanlah jaminan kemakmuran. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang memanfaatkan periode ini untuk transformasi struktural—investasi besar dalam pendidikan, pelatihan vokasional, dan reformasi pasar tenaga kerja—sebelum masuk ke fase penuaan populasi. Di Indonesia, peluncuran percontohan ini justru terasa seperti upaya mempercepat proses tanpa membangun fondasi yang kuat: tidak ada data terbuka tentang kriteria seleksi ketiga belas daerah, tidak ada partisipasi aktif dari lembaga riset independen dalam perancangan, dan tidak ada mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program.

Lebih dari sekadar infrastruktur fisik atau program keluarga berencana konvensional, PJPK seharusnya menjadi kerangka integratif yang menghubungkan kebijakan kependudukan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bahkan tata ruang. Namun, dari publikasi resmi yang ada, terkesan program ini masih berpijak pada paradigma lama: kependudukan sebagai masalah jumlah dan distribusi, bukan sebagai aset strategis yang harus dikembangkan secara holistik. Misalnya, tidak terlihat adanya komponen khusus untuk mengakomodasi migrasi internal yang masif, atau perlindungan terhadap pekerja migran yang merupakan salah satu pilar penguatan modal sosial keluarga di daerah asal. Padahal, di banyak kabupaten/kota percontohan—seperti di Nusa Tenggara dan Kalimantan—migrasi eksternal justru menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Jika PJPK tidak merancang mekanisme remittance-to-investment yang transparan dan inklusif, maka potensi konsumsi jangka pendek akan mengalahkan investasi produktif jangka panjang.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meliput kebijakan kependudukan selama lebih dari dua dekade, saya melihat inisiatif ini bukan sekadar upaya teknis—melainkan bagian dari narasi besar penguatan kapasitas negara pasca-omnibus law. Dengan adanya UU Cipta Kerja yang membuka ruang bagi investasi swasta di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi, PJPK bisa menjadi alat legitimasi politik untuk memperluas ruang gerak modal. Percontohan di 15 daerah bukanlah eksperimen sosial netral: ia adalah laboratorium kecil untuk menguji model kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan sumber daya manusia. Bayangkan: jika di Kabupaten X, misalnya, perusahaan swasta diberi kelonggaran untuk mengelola pusat pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang ditentukan oleh industri, maka siapa yang menjamin kualitas, aksesibilitas, dan keadilan distribusi? Jangan lupa, di banyak daerah, infrastruktur digital yang menjadi fondasi pelatihan berbasis teknologi masih sangat minim. Ini bukan kegagalan teknis, tapi kegagalan perencanaan sistemik yang berisiko memperdalam disparitas antarwilayah.

Kedua, kita harus berani mengatakan bahwa bonus demografi bukanlah 'hadiah' yang otomatis berubah menjadi dividen ekonomi. Ia hanya menjadi peluang jika diiringi oleh transformasi struktural yang berani. Di Indonesia, ketimpangan akses pendidikan antara kota dan desa masih sangat tinggi: data BPS 2023 menunjukkan rata-rata lamanya sekolah di daerah terpencil hanya 8,2 tahun—jauh di bawah angka nasional 9,5 tahun. Jika PJPK hanya mengandalkan pelatihan singkat dan sertifikasi kompetensi tanpa memperbaiki ekosistem pendidikan dasar, maka yang terjadi justru adalah skills mismatch berbasis geografis: daerah perkotaan akan terus menghasilkan tenaga kerja siap pakai, sementara daerah percontohan di luar Jawa justru menjadi sumber pasokan tenaga kerja murah tanpa nilai tambah. Ini bukan pembangunan, ini reproduksi struktural ketidakadilan.

Ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan: tidak adanya mekanisme partisipasi publik dalam perancangan PJPK mencerminkan kembalinya logika teknokratis ke dalam kebijakan sosial—yaitu kebijakan yang dirancang oleh elit birokrat dan diimplementasikan secara top-down. Padahal, pengalaman global menunjukkan bahwa keberhasilan program kependudukan justru bergantung pada penerimaan lokal. Di Bangladesh, program keluarga berencana yang awalnya gagal justru berhasil setelah melibatkan tokoh agama dan komunitas dalam desain intervensi. Di Indonesia, BKKBN justru memilih model percontohan yang bersifat tertutup: tidak ada transparansi anggaran, tidak ada laporan dampak sosial, dan tidak ada ruang bagi masyarakat sipil untuk mengkritik. Ini berbahaya. Karena jika program ini gagal di lapangan—misalnya, meningkatkan angka pernikahan dini atau menurunkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja karena tekanan normatif keluarga—maka bukan hanya reputasi kebijakan yang rusak, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara secara keseluruhan. Bonus demografi bukan hanya soal angka usia produktif: ia adalah ujian bagi integritas institusional dan kecerdasan politik kita sebagai bangsa.