Strategi 'Soft Approach' Polwan di PRJ: Sekadar Formalitas Keamanan atau Efektif Tekan Kriminalitas?

JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang menyedot jutaan pengunjung, Polres Metro Jakarta Pusat mencoba menerapkan strategi pengamanan preventif dengan menerjunkan personel Polisi Wanita (Polwan) untuk melakukan patroli jalan kaki di kawasan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung, menegaskan bahwa kehadiran Polwan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah ini diklaim sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada warga melalui pendekatan yang lebih humanis.

Patroli yang dipimpin oleh Kompol Zulfah ini melibatkan Tim Polwan Jaga Jakarta dari Polsek Kemayoran dan Polsek Johar Baru. Mereka menyisir titik-titik krusial yang memiliki densitas massa tinggi, memberikan imbauan waspada terhadap barang bawaan, hingga pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terpisah dari orang tua di tengah kerumunan.

Selain fungsi edukasi, personel Polwan juga berperan sebagai pusat informasi bagi pengunjung yang membutuhkan petunjuk arah. Kombes Pol. Reynold berharap melalui patroli dialogis ini, potensi tindak kriminalitas seperti pencopetan dapat ditekan secara signifikan melalui kehadiran fisik aparat di lapangan.

"Kami mengajak masyarakat untuk selalu menjaga barang berharganya dan tidak ragu meminta bantuan kepada petugas," ujar Reynold dalam keterangannya, Senin.

Analisis Redaksi: Menakar Efektivitas 'Wajah Humanis' di Tengah Kerumunan Massa

Sebagai jurnalis senior yang telah lama mengamati pola pengamanan objek vital dan event skala besar di Jakarta, saya melihat langkah Polres Metro Jakarta Pusat ini sebagai upaya branding institusi yang menarik, namun perlu dikritisi secara mendalam. Penggunaan Polwan dalam patroli dialogis memang memberikan impresi 'ramah' dan 'mengayomi', yang secara psikologis dapat menurunkan tensi ketegangan di area publik. Namun, kita harus bertanya: apakah kehadiran personel yang mengedepankan sisi humanis ini cukup kuat untuk membendung aksi kriminalitas terorganisir seperti sindikat copet yang kerap memanfaatkan celah di event besar seperti PRJ?

Seringkali, pengamanan yang terlalu menekankan pada aspek 'pelayanan' dan 'edukasi' justru menjadi celah bagi pelaku kriminal. Para pencopet profesional tidak takut pada imbauan verbal; mereka takut pada deteksi dini dan tindakan tegas. Jika patroli Polwan ini hanya bersifat administratif atau sekadar formalitas untuk menciptakan citra positif di media, maka efektivitasnya dalam menekan angka kriminalitas akan sangat rendah. Keamanan publik tidak bisa hanya dibangun di atas rasa 'nyaman', tetapi harus didasarkan pada sistem deteksi yang presisi dan respons cepat.

Lebih jauh lagi, saya melihat ada kecenderungan aparat menggunakan narasi 'pendekatan humanis' untuk menutupi kurangnya infrastruktur pengamanan teknologi tinggi. Di era digital ini, patroli jalan kaki seharusnya didukung oleh integrasi CCTV berbasis AI (Artificial Intelligence) dan pemetaan titik rawan secara real-time. Mengandalkan personel untuk berkeliling memberikan imbauan adalah metode konvensional yang sudah usang jika tidak dibarengi dengan strategi intelijen lapangan yang tajam.

Prediksi saya, jika pola pengamanan hanya terpaku pada kehadiran fisik tanpa adanya operasi tangkap tangan yang agresif terhadap pelaku kriminal, maka angka kehilangan barang pengunjung akan tetap tinggi meskipun mereka merasa 'nyaman' karena melihat Polwan tersenyum di sekitar mereka. Kepolisian harus mampu menyeimbangkan antara soft approach untuk pelayanan dan hard approach untuk penegakan hukum. Jangan sampai 'rasa aman' yang diberikan hanya menjadi fatamorgana visual, sementara di belakang punggung pengunjung, para pelaku kriminal tetap berpesta pora.