Sopir Angkot 'Sumbu Pendek' di Bekasi: Dari Aksi Premanisme Jalanan Hingga Jeratan Pasal Perusakan

BEKASI – Fenomena road rage atau kemarahan di jalan raya kembali memicu aksi anarkis di wilayah Bekasi. Seorang pengemudi angkutan kota (angkot) berinisial AA (20) kini harus berhadapan dengan hukum setelah tindakannya yang brutal terhadap sesama pengguna jalan terekam kamera dan viral di jagat maya.

Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Suparmin, mengonfirmasi bahwa AA telah diamankan dan secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan ini merupakan respons cepat kepolisian setelah video aksi pengamukan pelaku tersebar luas melalui akun Instagram @lbj_jakarta, yang memperlihatkan perilaku agresif pelaku di ruang publik.

Berdasarkan pemeriksaan penyidik, motif di balik aksi brutal ini tergolong banal: emosi sesaat. Tersangka AA mengaku merasa kesal karena tidak diberikan jalan saat mencoba menyalip kendaraan korban di tengah kemacetan. Namun, kemarahan tersebut tidak hanya berhenti pada makian, melainkan berlanjut pada tindakan premanisme yang terencana.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pelaku sempat melakukan penghadangan di kawasan Kemang Pratama dengan cara meletakkan pot bunga di tengah jalan—sebuah upaya sengaja untuk menghentikan kendaraan korban. Puncaknya, pelaku secara brutal merusak pintu kanan dan memecahkan kaca sisi pengemudi mobil korban.

Atas tindakan tersebut, penyidik Polsek Bekasi Selatan menjerat AA dengan Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perusakan barang. Menariknya, meski sempat terjadi percobaan pemukulan, tersangka tidak dijerat pasal penganiayaan karena serangan fisik tersebut tidak mengenai tubuh korban yang berhasil menghindar.

Catatan Redaksi: Menggugat Normalisasi Premanisme Jalanan

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola kriminalitas urban, saya melihat kasus AA bukan sekadar "emosi sesaat" atau insiden tunggal di jalan raya. Ini adalah manifestasi dari penyakit sosial yang lebih kronis: normalisasi premanisme yang berakar pada rasa superioritas semu di jalanan. Sangat ironis ketika seorang pengemudi angkot merasa memiliki hak istimewa untuk mendikte arus lalu lintas, bahkan sampai pada tahap menggunakan objek fisik (pot bunga) untuk menghadang warga sipil. Ini bukan lagi soal kemacetan, melainkan soal ego yang terdistorsi dan hilangnya etika berkendara.

Saya mengkritisi pendekatan hukum yang hanya menyentuh permukaan. Penggunaan Pasal 521 KUHP memang tepat secara prosedural karena kerusakan fisik kendaraan terbukti. Namun, kita harus bertanya: apakah efek jera akan tercipta jika pelaku hanya dipandang sebagai individu yang "khilaf" karena emosi? Ada pola perilaku yang berbahaya di sini, di mana pelaku merasa bisa mengintimidasi orang lain di ruang publik tanpa rasa takut. Jika aparat hanya fokus pada "barang yang rusak" dan mengabaikan "teror psikologis" yang ditimbulkan, maka kita hanya sedang mengobati gejala, bukan penyakitnya.

Lebih jauh lagi, fenomena ini mencerminkan kegagalan sistem pengawasan transportasi publik di tingkat akar rumput. Sopir angkot, yang seharusnya menjadi penyedia jasa transportasi yang aman, justru bertransformasi menjadi sumber ancaman. Perlu ada sinkronisasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk melakukan pembinaan atau bahkan pencabutan izin trayek bagi pengemudi yang terbukti melakukan tindakan kriminal di jalanan. Jangan sampai jalan raya kita berubah menjadi "hutan rimba" di mana siapa yang paling agresif, dialah yang merasa berkuasa.

Prediksi saya, jika pola penegakan hukum hanya bersifat reaktif terhadap video viral, maka aksi serupa akan terus berulang dengan modus yang berbeda. Kita membutuhkan deterrent effect yang lebih kuat. Penegakan hukum harus mampu mengirim pesan tegas bahwa jalan raya adalah ruang publik milik bersama, bukan wilayah kekuasaan kelompok tertentu. Kasus AA harus menjadi momentum bagi kepolisian untuk membersihkan praktik premanisme jalanan di Bekasi secara sistemik, bukan sekadar menangkap satu orang setelah videonya viral.