Banyuwangi Jadi 'Etalase' Ekonomi Biru ASEAN: Ambisi Diplomasi atau Solusi Riil bagi Nelayan?

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai tuan rumah forum internasional ASEAN-ID Blue yang dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Juli 2026. Agenda besar ini bukan sekadar pertemuan diplomatik biasa, melainkan sebuah upaya strategis untuk membedah implementasi ekonomi biru (blue economy) di kawasan Asia Tenggara dan negara mitra.

Inisiasi forum ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT). Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN (KSEA) Kemlu, Adhyanti Sardanarini Wirajuda, menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah pertukaran praktik terbaik (best practices) dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

"Kami ingin menghadirkan ekosistem yang lengkap, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaku usaha dan nelayan yang bersentuhan langsung dengan laut," ujar Adhyanti. Pemilihan Banyuwangi tidak terjadi secara acak; daerah ini dinilai telah berhasil mengintegrasikan konservasi laut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi sektor perikanan, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut pemilihan ini sebagai momentum emas. Menurutnya, kehadiran delegasi dari negara-negara ASEAN, anggota East Asia Summit (EAS), hingga Pacific Islands Forum (PIF) akan membuka peluang investasi dan kerja sama internasional yang lebih luas, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Secara konseptual, ekonomi biru yang diusung dalam forum ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian ekosistem laut jangka panjang.

Analisis Redaksi: Menakar Substansi di Balik Seremoni

Sebagai jurnalis senior yang telah lama mengamati dinamika pembangunan daerah, saya melihat penunjukan Banyuwangi sebagai tuan rumah ASEAN-ID Blue adalah langkah branding yang cerdas, namun menyimpan tantangan besar. Kita harus jujur: seringkali forum internasional seperti ini terjebak dalam "euforia seremonial". Ada risiko besar di mana narasi keberhasilan yang dipaparkan di atas panggung tidak sepenuhnya mencerminkan realitas pahit yang dihadapi nelayan kecil di akar rumput. Pertanyaannya, apakah ekonomi biru ini benar-benar akan mengalirkan kesejahteraan bagi nelayan tradisional, atau justru menjadi karpet merah bagi korporasi besar untuk melakukan eksploitasi laut dengan label "berkelanjutan"?

Banyuwangi memang memiliki rekam jejak manajemen pariwisata yang impresif, namun mengintegrasikan konservasi dengan ekonomi skala besar adalah dua hal yang berbeda. Ada tegangan permanen antara menjaga ekosistem dan mengejar target pertumbuhan ekonomi. Jika forum ini hanya menjadi ajang pameran keberhasilan tanpa ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap dampak lingkungan, maka "Ekonomi Biru" hanya akan menjadi istilah pemasaran politik belaka. Saya mendesak agar keterlibatan nelayan dalam forum ini bukan sekadar sebagai "pelengkap dekorasi" atau objek studi, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak suara dalam menentukan arah kebijakan.

Lebih jauh lagi, keterlibatan Selandia Baru melalui MFAT memberikan sinyal bahwa Indonesia sedang mencoba mengadopsi standar manajemen kelautan global. Namun, Indonesia memiliki karakteristik geografis dan sosial yang jauh berbeda. Kita tidak bisa sekadar melakukan copy-paste kebijakan dari negara maju. Tantangan nyata kita adalah bagaimana memberantas pencurian ikan (IUU Fishing) dan mengatasi kerusakan terumbu karang sambil tetap memastikan perut nelayan terisi. Tanpa keberanian untuk mengkritisi kegagalan masa lalu, forum ini hanya akan menjadi diskusi akademik yang steril.

Prediksi saya, jika forum ini berhasil menghasilkan komitmen konkret berupa transfer teknologi pengolahan hasil laut dan akses pasar internasional bagi UMKM pesisir, maka Banyuwangi akan benar-benar menjadi katalis. Namun, jika output-nya hanya berupa dokumen nota kesepahaman (MoU) yang berdebu di lemari arsip, maka ASEAN-ID Blue hanyalah sebuah pesta diplomatik mahal yang tidak menyentuh substansi kemiskinan di pesisir. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar retorika biru.