ASDP Janji Layanan Selat Sunda Tetap Normal Meski GAK Mengamuk: Apa Risikonya?

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengumumkan bahwa layanan penyeberangan Merak‑Bakauheni serta jalur pelayaran di Selat Sunda tetap beroperasi tanpa gangguan meski aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) meningkat tajam. Pernyataan ini datang dari General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, yang menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama.

"Layanan penyeberangan lintasan Bakauheni‑Merak masih berlangsung secara normal. Namun kewaspadaan terus ditingkatkan," ujar Tamba pada konferensi pers di Lampung Selatan, Senin (13 Juli 2026). Ia menambahkan bahwa pemantauan terhadap aktivitas vulkanik, kondisi cuaca, dan informasi keselamatan pelayaran dilakukan secara intensif bersama instansi berwenang, sehingga setiap keputusan operasional dapat diambil berdasarkan data lapangan yang aktual.

PV Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat bahwa GAK telah mengalami 19 kali erupsi dalam periode Juni‑Juli 2026, dengan status aktivitas berada pada Level III (Siaga). Meskipun demikian, ASDP meminta publik untuk tidak panik dan mengandalkan informasi resmi dari pemerintah maupun perusahaan.

Namun, di balik jaminan tersebut, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana kesiapan infrastruktur pelabuhan, prosedur evakuasi, dan koordinasi lintas‑instansi dalam menghadapi potensi letusan mendadak? Sejumlah ahli geologi memperingatkan bahwa abu vulkanik dapat menurunkan visibilitas, mengganggu sistem navigasi, dan menimbulkan bahaya bagi kapal feri yang beroperasi di jalur strategis ini.

Selain faktor alam, ada dimensi politik yang tak boleh diabaikan. Selat Sunda merupakan arteri penting bagi perdagangan dan mobilitas manusia antara Jawa dan Sumatra. Tekanan untuk menjaga aliran barang dan penumpang tetap lancar dapat memaksa otoritas mengabaikan standar keselamatan yang ketat. Sejarah menunjukkan bahwa keputusan operasional yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi sering kali menimbulkan konsekuensi fatal, seperti insiden kapal tenggelam di perairan rawan bencana alam.

ASDP menegaskan bahwa koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan otoritas pelabuhan, terus dipertahankan. Namun, transparansi real‑time mengenai kondisi lapangan masih terbatas. Masyarakat harus menuntut akses data yang lebih terbuka, termasuk jalur pelayaran alternatif, prosedur darurat, dan rencana kontinjensi bila situasi GAK memburuk.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa pernyataan ASDP lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Menjaga layanan tetap "normal" di tengah peningkatan aktivitas GAK menimbulkan risiko moral hazard: publik dapat menganggap bahaya sebagai sesuatu yang dapat diabaikan karena perusahaan mengklaim sudah siap. Padahal, letusan vulkanik tidak dapat diprediksi dengan presisi tinggi, dan dampaknya dapat meluas dalam hitungan menit.

PVMBG telah mengeluarkan peringatan Level III (Siaga) yang menandakan potensi erupsi signifikan. Pada level ini, prosedur standar meliputi pembatasan operasional pelayaran, peninjauan kembali rute, serta penyiapan zona evakuasi di sekitar pelabuhan. Jika ASDP tetap melanjutkan layanan tanpa penyesuaian operasional yang substansial, mereka berisiko menempatkan ribuan penumpang dalam bahaya yang dapat dihindari.

Selain itu, koordinasi lintas‑instansi harus melampaui sekadar "monitoring intensif". Dibutuhkan mekanisme keputusan yang transparan, termasuk penetapan batas ambang risiko yang dapat diterima, serta publikasi real‑time data vulkanik dan cuaca. Tanpa mekanisme ini, pernyataan "layanan normal" menjadi sekadar slogan pemasaran yang menutupi potensi kegagalan sistemik.

Ke depan, saya memperkirakan tekanan publik dan media akan meningkat jika terjadi insiden terkait GAK. ASDP harus menyiapkan rencana kontinjensi yang jelas, termasuk penutupan sementara jalur, pengalihan ke kapal alternatif, dan kompensasi bagi penumpang. Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya akan menodai reputasi perusahaan, tetapi juga menambah beban pada pemerintah daerah yang harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi.

Kesimpulannya, jaminan layanan normal dalam kondisi GAK yang volatile harus diimbangi dengan transparansi data, prosedur darurat yang teruji, dan komitmen nyata untuk menempatkan keselamatan di atas kepentingan komersial. Hanya dengan pendekatan ini publik dapat merasa aman, bukan sekadar terhibur oleh pernyataan optimis yang belum terbukti.