Ambisi Jumbo Danantara: Pertaruhan Rp225 Triliun di Pusaran Hilirisasi Nasional

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Danantara baru saja menggebrak panggung ekonomi nasional dengan mengumumkan peta jalan agresif melalui 26 proyek hilirisasi strategis. Dengan total nilai investasi fantastis mencapai Rp225 triliun, langkah ini diklaim sebagai upaya sistematis untuk memutus rantai ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar angka investasi, melainkan mesin penggerak ekonomi daerah yang diproyeksikan mampu menyerap hingga 37.833 tenaga kerja. "Hilirisasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional, tidak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat," ujar Dony dalam keterangan resminya.

Strategi eksekusi Danantara dibagi ke dalam dua gelombang besar. Fase I dijadwalkan memulai groundbreaking pada 6 Februari 2026, yang mencakup enam proyek prioritas di 13 lokasi dengan suntikan dana Rp109 triliun. Sementara itu, Fase II akan menyusul pada 29 April 2026, mengelola 10 proyek prioritas lainnya dengan nilai investasi Rp116 triliun.

Cakupan proyek ini sangat luas, menyentuh berbagai sektor vital. Di sektor pertambangan, fokus tertuju pada pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga. Sementara di sektor energi dan pangan, Danantara membidik pengembangan fasilitas bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, hingga integrasi peternakan ayam.

Langkah besar ini juga dibarengi dengan upaya penataan MIND ID guna mempercepat akselerasi hilirisasi nasional. Menariknya, Danantara secara terbuka meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal proyek-proyek raksasa ini, sebuah sinyal bahwa risiko kebocoran anggaran dalam proyek skala masif menjadi perhatian serius.

Catatan Kritis Budi Santoso: Antara Optimisme dan Risiko Sistemik

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola pembangunan infrastruktur dan industri di Indonesia, saya melihat pengumuman Danantara ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, angka Rp225 triliun menunjukkan ambisi pemerintah yang luar biasa untuk keluar dari jebakan commodity-based economy. Namun, kita tidak boleh terbuai oleh angka-angka statistik penyerapan tenaga kerja yang terlihat manis di atas kertas. Pertanyaan besarnya adalah: Seberapa besar kualitas lapangan kerja yang tercipta? Apakah ini hanya akan menjadi proyek padat modal yang didominasi tenaga kerja asing di level teknis, sementara warga lokal hanya menjadi penonton atau pekerja kasar?

Saya mencatat ada pola yang mengkhawatirkan jika proyek ini hanya mengejar target groundbreaking tanpa perhitungan matang mengenai off-taker atau pembeli akhir produk hilirisasi tersebut. Membangun smelter dan pabrik pengolahan adalah satu hal, namun memastikan produk tersebut terserap pasar global di tengah fluktuasi harga komoditas adalah tantangan yang jauh lebih berat. Jika manajemen rantai pasok tidak dikelola dengan presisi, kita berisiko menciptakan 'monumen beton' yang tidak produktif—sebuah pemborosan modal negara yang masif.

Hal yang paling menarik perhatian saya adalah permintaan Danantara agar didampingi oleh KPK. Secara diplomatis, ini terlihat sebagai langkah transparansi. Namun, secara kritis, ini adalah pengakuan implisit bahwa proyek hilirisasi adalah 'ladang basah' yang sangat rawan terhadap praktik rente dan korupsi. Sejarah mencatat bahwa proyek strategis nasional dengan nilai triliunan seringkali menjadi pintu masuk bagi permainan oligarki yang berkedok investasi. Pendampingan KPK adalah keharusan, namun pengawasan publik yang independen jauh lebih krusial agar dana Rp225 triliun ini tidak menguap dalam proses birokrasi yang korup.

Terakhir, integrasi antara sektor pertambangan, energi, dan pangan dalam satu payung Danantara menunjukkan upaya sentralisasi kekuatan ekonomi. Saya memprediksi akan terjadi gesekan kepentingan antara BUMN lama dengan struktur baru Danantara. Jika koordinasi ini gagal, maka target penghematan devisa sebesar 1,25 miliar dolar AS hanya akan menjadi angan-angan. Pemerintah harus memastikan bahwa hilirisasi ini bukan sekadar perpindahan keuntungan dari perusahaan tambang ke perusahaan smelter, melainkan benar-benar menciptakan ekosistem industri yang inklusif bagi pengusaha lokal dan rakyat kecil.