Sekolah Hutan Arus Kualan: Kebanggaan PKB atau Sekadar Panggung Politik?

Jakarta, 10 Juli 2026 – Rusti ni Muhaimin, pembina DPP Perempuan Bangsa sekaligus istri Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, kembali menonjolkan Sekolah Adat Arus Kualan di Ketapang, Kalimantan Barat, sebagai contoh keberhasilan pendidikan berbasis cinta alam. Pernyataan‑nya yang penuh pujian pada 9 Juli lalu menimbulkan pertanyaan kritis: apakah pujian tersebut mencerminkan realitas pendidikan di lapangan atau sekadar agenda politik menjelang peringatan Hari Lahir (Harlah) ke‑28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)?

"Arus Kualan menjadi bukti bahwa ketika kita mencintai alam dan budaya, dampaknya sangat besar. Anak‑anak di sini tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani, cerdas, dan memiliki kemampuan luar biasa," ujar Rustini dalam konferensi pers yang dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat. Ia menambahkan, "Jangan pernah berkecil hati hanya karena sekolah di sini dengan fasilitas yang terbatas. Faktanya, sekolah yang fasilitasnya lengkap pun belum tentu memiliki kualitas pendidikan sebaik Arus Kualan."

Pernyataan tersebut, meski menginspirasi, tidak menyentuh isu‑isu krusial yang selama ini menghambat pendidikan di daerah terpencil: akses internet yang masih minim, kekurangan tenaga pengajar bersertifikat, serta keterbatasan sarana belajar yang memadai. Sementara itu, PKB memanfaatkan momentum kunjungan tersebut untuk menyerahkan beasiswa dalam lima kategori—bisnis kreatif, jurnalistik, pembuatan film dokumenter, dan bahasa Inggris—sebagai bagian dari rangkaian perayaan Harlah ke‑28.

Beasiswa yang dijanjikan, meski tampak menggiurkan, belum jelas mekanisme seleksinya, alokasi dana, serta keberlanjutan program setelah pelatihan selesai. Apakah beasiswa ini akan menjadi jembatan nyata bagi siswa Arus Kualan untuk menembus pasar kerja nasional, atau sekadar simbolik yang menguatkan citra PKB di mata publik?

Selain itu, Rustini mengajak orang tua untuk menaruh kepercayaan penuh pada Arus Kualan, menyiratkan bahwa institusi tersebut mampu menggantikan peran pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas. Pernyataan ini menimbulkan dilema etis: apakah sebuah partai politik berhak mengklaim tanggung jawab utama atas pendidikan publik, atau justru mengaburkan batas antara fungsi negara dan kepentingan partai?

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya menilai bahwa sorotan media terhadap Arus Kualan terlalu simplistik. Sekolah ini memang menawarkan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan lokal dan lingkungan, namun keberhasilan yang dipublikasikan belum didukung oleh data kuantitatif yang dapat diverifikasi secara independen. Tanpa audit akademik yang transparan, klaim tentang "kemampuan luar biasa" anak‑anak tetap berada di ranah narasi politik.

Lebih jauh, pemberian beasiswa oleh PKB pada saat menjelang Harlah ke‑28 menimbulkan potensi konflik kepentingan. Apabila beasiswa tersebut dipilih berdasarkan afiliasi politik atau kedekatan dengan partai, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain yang mungkin lebih membutuhkan dukungan namun tidak berada dalam jaringan PKB. Praktik semacam ini, bila tidak diatur secara ketat, dapat menggerus prinsip meritokrasi dalam pendidikan.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan berbasis alam memang patut dipertimbangkan, terutama di wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti Kalimantan Barat. Namun, implementasinya harus disertai dengan dukungan infrastruktur—seperti jaringan internet, laboratorium, dan pelatihan guru—yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu partai politik. Pemerintah pusat dan daerah harus mengambil peran utama, dengan partai politik berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pemilik utama institusi pendidikan.

Ke depan, saya memperkirakan bahwa tekanan publik akan meningkat untuk menuntut transparansi dalam penggunaan dana beasiswa dan evaluasi kinerja Arus Kualan. Jika PKB tidak dapat menyediakan bukti konkret tentang dampak jangka panjang program tersebut, maka citra positif yang dibangun saat ini dapat berbalik menjadi kritik tajam terhadap politisasi pendidikan. Sebagai penulis, saya akan terus memantau perkembangan ini dan mengungkap fakta-fakta yang selama ini tersembunyi di balik retorika politik.