Program Radin Inten Asri: Janji Bersih Pantai Bengkulu atau Sekadar Panggung Militer?

Bengkulu (ANTARA) – Brigjen TNI Jatmiko Aryanto, Danrem Gamas Bengkulu, menegaskan bahwa Program Radin Inten Asri diluncurkan sebagai upaya konkret meningkatkan kebersihan di kawasan pantai, pasar, terminal, dan ruang publik lainnya. Namun, di balik retorika kebersihan ini, muncul pertanyaan kritis: apakah inisiatif ini mampu mengatasi permasalahan sampah yang telah lama menggerogoti ekosistem lokal, atau sekadar menjadi ajang pencitraan militer?

Menurut Jatmiko, program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penanganan sampah secara kolaboratif. Kegiatan bersih-bersih dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Korem dan Kodim, melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, serta instansi lain. Fokus utama di Bengkulu diarahkan pada Pantai Panjang, terminal, dan pasar – area yang selama ini menjadi sorotan karena penumpukan sampah yang mengganggu estetika dan kesehatan publik.

Kolaborasi lintas institusi memang menjadi sorotan utama. Jatmiko menekankan bahwa pembagian sektor tanggung jawab kebersihan di Pantai Panjang akan memastikan setiap instansi memiliki wilayah yang harus dijaga, sehingga pengelolaan menjadi lebih terarah. Selain pembersihan, hasil sampah akan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan dukungan pemerintah daerah, sambil mencari solusi jangka panjang berupa lahan pengelolaan sampah yang memadai.

Namun, keberlanjutan program ini masih dipertanyakan. Sejauh mana koordinasi antar‑instansi dapat bertahan setelah aksi bersih selesai? Apakah ada mekanisme monitoring yang transparan, atau hanya mengandalkan komitmen verbal? Lebih jauh, peluncuran program ini bertepatan dengan meningkatnya sorotan publik terhadap kebijakan lingkungan pemerintah, menimbulkan dugaan bahwa inisiatif ini dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini belum optimal.

Selain upaya bersih-bersih, Korem Gamas Bengkulu juga melepaskan 2.500 bibit ikan patin dan nila di Pantai Tapak Paderi. Langkah ini dipandang sebagai upaya restorasi ekosistem laut, namun tanpa dukungan ilmiah yang memadai, pelepasan ikan secara massal dapat menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan biota setempat.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya menilai bahwa Program Radin Inten Asri masih berada pada tahap awal yang rawan menjadi simbolik semata. Keterlibatan militer dalam isu lingkungan memang dapat meningkatkan kapasitas logistik, namun tanpa kerangka kebijakan yang jelas, inisiatif ini berisiko menjadi "greenwashing" – upaya menampilkan citra bersih tanpa perubahan struktural. Pengelolaan sampah di Indonesia masih terhambat oleh kurangnya infrastruktur, minimnya edukasi masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, program ini harus diikuti oleh langkah-langkah konkret: penyediaan fasilitas daur ulang, penegakan sanksi bagi pelanggar, serta pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Selanjutnya, pembagian tanggung jawab antar‑instansi harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang dapat dipantau publik. Misalnya, laporan berkala yang dipublikasikan secara terbuka, audit independen, serta penggunaan teknologi GIS untuk memetakan area bersih dan area yang masih bermasalah. Tanpa transparansi, program ini berpotensi menjadi proyek jangka pendek yang hilang setelah sorotan media memudar.

Terakhir, upaya restorasi ekosistem melalui pelepasan bibit ikan harus didukung oleh studi ilmiah yang memadai. Tanpa analisis kelayakan ekologi, tindakan ini dapat menimbulkan gangguan pada rantai makanan laut, mengancam spesies endemik, dan menurunkan kualitas air. Pemerintah daerah dan militer sebaiknya bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk memastikan bahwa intervensi tersebut benar‑benar memberikan manfaat lingkungan, bukan sekadar aksi simbolik.

Kesimpulannya, Program Radin Inten Asri memiliki potensi untuk menjadi contoh kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi krisis sampah. Namun, potensi tersebut hanya akan terwujud bila ada komitmen jangka panjang, transparansi, dan dukungan ilmiah yang kuat. Masyarakat dan media harus terus mengawasi pelaksanaannya, menuntut akuntabilitas, dan memastikan bahwa kebersihan pantai Bengkulu bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang berkelanjutan.