MPR-MK Tandatangani MoU: Upaya Memusatkan Tafsir Konstitusi pada MPR?

Rabu (8/7) lalu, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengunjungi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas agenda tahunan sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menegaskan peran MPR dalam proses tafsir konstitusi. Kesepakatan ini menimbulkan perdebatan tajam di kalangan pakar hukum tata negara, yang menilai bahwa langkah tersebut dapat mengubah dinamika checks‑and‑balances antara lembaga yudikatif dan legislatif.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan, "Kami telah menandatangani MoU dengan Ketua MK, Pak Suhartoyo, yang mengatur agar salinan keputusan MK juga diteruskan kepada MPR, dan dalam banyak kasus MPR akan diminta memberikan keterangan dalam penyusunan amar keputusan." Ia menambahkan bahwa MPR, sebagai lembaga yang paling memahami konstitusi, harus dilibatkan sebelum MK mengeluarkan putusan tafsir.

Sementara itu, juru bicara MK, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan bahwa MoU tidak menyalahi aturan karena Pasal 54 Undang‑Undang Mahkamah Konstitusi memang memberi hak kepada MK untuk meminta keterangan atau risalah rapat dari MPR bila diperlukan.

Namun, pandangan kritis muncul dari kalangan akademisi. Herdiansyah Hamzah, anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) dan dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mencatat bahwa meskipun Pasal 54 memberi ruang bagi MK untuk meminta keterangan, MoU ini tampak berusaha menjadikan MPR sebagai “penafsir tunggal” konstitusi. "Jika dilihat dari sudut psikologi politik, ini merupakan upaya untuk menegaskan otoritas MPR dalam menafsirkan amendemen konstitusi," ujarnya melalui rekaman suara pada 9 Juli.

Hamzah menyoroti bahwa tidak semua anggota MPR terlibat dalam proses amendemen UUD 1945, sehingga mengandalkan mereka sebagai sumber utama tafsir dapat menimbulkan bias. Ia juga mengingatkan tentang pentingnya dokumen resmi seperti Memorie van Toelichting (MvT) yang menjadi acuan utama dalam interpretasi konstitusi, bukan sekadar pendapat politik.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Violla Reininda, memberikan perspektif yang lebih kontekstual. Ia menegaskan bahwa MPR memang memiliki kewenangan konstitusional dalam hal amendemen, pelantikan presiden, dan proses impeachment, namun peran tersebut terbatas pada fungsi legislatif. "Keterlibatan MPR dalam persidangan MK harus bersifat pemberi keterangan, bukan sebagai pihak yang ikut merumuskan putusan," jelasnya.

Violla memperingatkan agar MPR tidak mengartikan MoU ini sebagai celah untuk mengintervensi independensi peradilan konstitusi. "Keseimbangan kekuasaan harus tetap dijaga, agar tidak terjadi dominasi satu lembaga atas yang lain," pungkasnya.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika politik institusional selama lebih dari satu dekade, saya melihat MoU ini sebagai manifestasi ambisi politik yang tersembunyi. Di satu sisi, MPR berupaya mengukuhkan dirinya sebagai otoritas utama dalam menafsirkan konstitusi, yang secara historis memang menjadi ruang lingkupnya. Di sisi lain, MK berusaha mempertahankan independensinya dengan mengacu pada kerangka hukum yang sudah ada. Kedua lembaga tampaknya berusaha menyeimbangkan kepentingan masing‑masing, namun risiko yang muncul adalah terjadinya kebingungan hukum bagi publik.

Jika MPR secara rutin diminta memberikan keterangan dalam setiap kasus tafsir, hal ini dapat memperlambat proses peradilan dan menambah beban politik pada lembaga legislatif. Lebih jauh, adanya potensi “penafsiran tunggal” oleh MPR dapat menurunkan kualitas keputusan MK yang seharusnya bersifat multidimensional, menggabungkan perspektif yudisial, historis, dan sosial. Ini berbahaya karena dapat membuka celah bagi manipulasi politik, terutama bila interpretasi konstitusi dipakai untuk mendukung agenda tertentu.

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa Pasal 54 UU MK memang memberi hak kepada MK untuk meminta keterangan, namun tidak secara eksplisit mengatur keterlibatan MPR dalam penyusunan amar keputusan. Oleh karena itu, MoU ini berpotensi menimbulkan preseden hukum yang belum pernah diuji, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa konstitusional di masa depan. Saya menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi syarat utama dalam setiap langkah selanjutnya, termasuk publikasi lengkap isi MoU dan mekanisme operasionalnya.

Ke depan, saya memperkirakan akan muncul tekanan dari kalangan akademisi, aktivis hak konstitusi, dan bahkan lembaga internasional yang mengawasi standar demokrasi. Jika MPR dan MK tidak mampu menjaga batasan konstitusional yang jelas, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat tergerus, menimbulkan krisis legitimasi yang lebih dalam. Oleh karena itu, pengawasan publik dan media harus tetap intensif, mengingat bahwa konstitusi bukanlah arena permainan politik, melainkan fondasi negara hukum yang harus dijaga oleh semua pihak.